Apa Itu APBN? Apa Kepanjangan APBN? Mengapa Ada APBN?

Jika membahas keuangan negara maka tidak luput dari yang namanya APBN. Apa itu APBN? APBN adalah singkatan dari “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.  APBN juga dapat dibilang sebagai bagian dari keuangan negara. APBN bisa dianggap penting karena APBN itu sendiri mengatur uang pendapatan dan pengeluaran negara.

Secara umum, APBN dapat diartikan bahwa rencana pengeluaran dan penerimaan negara pada tahun mendatang yang sering disangkutkan atau dihubungkan dengan rencana dan  proyek dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sedangkan secara khusus, pengertian dari APBN sendiri mengarah atau  mengacu pada pasal 23 ayat 1 dalam UUD 1945 (perubahan). Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa APBN adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang - undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjabaran lebih lanjut tentang pengertian dari APBN terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menjelaskan tentan Keuangan Negara. Disebutkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, yang dimaksud APBN adalah meliputi 5 hal sebagai berikut :

• APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
• APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
• APBN meliputi masa satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.
• APBN ditetapkan tiap tahun dengan undang - undang.
• APBN mempunyai fungsi otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau bisa disebut RAPBN itu adalah nama sebelum disahkannya nama APBN atau bisa dbilang nama sebelum sekarang disebut APBN. RAPBN ini dibahas lebih lanjut bersama antara DPR dan perwakilan pemerintah.

Dalam pembahasan APBN sendiri ada beberapa siklus yang dapat dibilang sangat panjang dan juga melibatkan banyak pihak. Selama berlangsungnya pembahasan anggaran, penyusunan rencana anggaran yang biasanya dibahas di tingkat komisi DPR dengan kementrian atau lembaga negara yang terkait menjadi pengguna anggaran negara.

Rencana – rencana anggaran yang telah disusun tersebut kemudian akan disusun kembali oleh Kementrian Keuangan yang berperan sebagai bendahara dalam susunan negara. Hal ini dilakukan karena Kementrian Keuangan nantinya akan menyinkronkan atau menyelaraskan semua hal dalan rencana pengeluaran dengan target penerimaan seperti pajak dan penerimaan non – pajak seperti halnya PNBP dan hibah.

APBN sendiri mempunyai tujuan untuk mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran negara, agar terjadi peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sesuai target yang diharapkan, yaitu kesejahteraan masyarakat yang terwujud sempurna.

Tujuan penyusunan APBN juga untuk menyesuaikan atau menyamakan asumsi dasar makro yang ada. Setelah beberapa siklus tersebut telah dilalui, barulah setelah itu RAPBN tersebut kemudian disahkan DPR menjadi APBN.

Selain itu, tujuan lain dari penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pedapatan dan juga pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan juga kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bidang ekonomi dan kemakmuran setiap masyarakat negara.

Fungsi APBN jika berdasarkan pasal 3 ayat 4 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menegaskan bahwa APBN memiliki enam fungsi yang meliputi hal berikut :

• APBN akan berfungsi sebagai otoritasi. Yang artinya setiap anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tiap tahun yang bersangkutan.
• Fungsi APBN selanjutnya adalah sebagai perencanaan. Yang bermaksud setiap anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan setiap kegiatan yang ada pada tahun yang bersangkutan.
• Fungsi APBN juga sebagai pengawasan, yang berarti setiap anggraan negara menadi pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam APBN tersebut.
• Lalu ada fungsi alokasi anggaran yaitu negara harus diarahkan untuk megurangi jumlah pengangguran dan pemborosan dalam sumberdaya apapun, serta harus meningkatakan efisiensi dan efektivitas perekonomian negara.
• Fungsi berikutnya dari APBN adalah fungsi distribusi yang menjelaskan kebijakan setiap anggaran negara harus diperhatikan dalam aspek rasa keadilan dan aspek kepatuhan.
• Fungsi terakhir yang dimiliki APBN yaitu APBN sebagai stabilisasi, dalam artian setiap anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan juga mengupayakan bentuk keseimbangan fundamental perekonomian negara.

APBN juga memiliki struktur sendiri. Seperti dikutip dari laman Gramedia blog yang menjelaskan bahwa secara garis besar struktur APBN adalah bentuk pendapatan negara dan hibah negara, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau deficit anggaran, pembiayaan negara. APBN bisa dibilang atau dinyatakan surplus apabila jumlah pendapatan yang didapat lebih besar daripada jumlah belanja.

Adapun struktur APBN ialah yang dituangkan dalam suatu format yang bisa disebut I – account. Dalam beberapa hal tertentu juga isi dari I – account sering dibilang atau disebut postur dari APBN. Ada beberapa faktor yang menjadi penentu bahwa postur dari APBN adala sebagai berikut :

• Belanja negara, belanja yang dilakukan pemerintahan pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai setiap kegiatan pembangunan pada pemerintahan pusat, baik yang dilakukan pada daearh pusat maupun di daerah sekitarnya. Bentuk belanja pemerintah pusat yang ada dalam APBN antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan subsidi non – BBM, belnaja hibah, belanja sosial yang termasuk juga penanggulangan bencana, dan belanja – belanja pemerintah pusat lainnya.
• Pembiayaan negara, Pembiayaan negara dibagi menjadi dua jenis aspek pembiayaan, yaitu ada pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan juga pembiayaan non – perbankan dalam negeri seperi hasil dari pengelolaan asset, pinjaman dalam negeri neto, kewajiban penjaminan, surat berharga milik negara neto, dan juga dana investasi milik pemerintah. Sedangakan yang dimaksud pembiayaan luar negeri yaitu meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan pinjaman, dan juga pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium.
• Pendapatan pajak, pendapatan pajak dalam dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan atau biasa disebut PPh, pendapatan pajak pertambahan nilai atau PPN dan jasa dan pajak dari penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Selanjutnya ada pendapatan pajak internasional yaitu pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.
• Pendapatan negara, pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Pajak yang diterima untuk APBN adalah pajak yang biasanya melalui kepabean bea cukai, penerimaan pajak, dan hibah. Selain dari pajak, pendapatan negara juga didapat melalui penerimaan negara bukan pajak lainnya, seperti contoh pendapatan badan layanan umum atau BLU, pendapatan sumber daya alam atau SDA, pendapatan dari kekayaan negara dan dari hibah yang didapat.
• Penerimaan negara bukan pajak atau biasa disebut PNBP yang berasal dari penerimaan sumber daya alam dan gas bumi atau SDA migas, penerimaan sumber daya alam non – minyak bumi dan gas bumi atau SDA non – migas, pendapatan bagian laba BUMN perbankan, BUMN non perbankan, dan PNBP lainnya, pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil dari tindak korupsi dan lain-lain.
• Penyusunan APBN, dalam proses penyusunan dan penetapan APBN dapat dikelompokkan menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR, dimulai dari bulan Februari sampai pertengahan bulan Agustus. Tahap kedua ialaha pengajuan pembahasan dan penetapan APBN, dimulai dari pertengahan bulan Agustus hingga bulan Desember.