Problematika Regulasi Halal Global

Kedua, menetapkan standar yang diterima secara universal oleh semua umat Islam misalnya tidak ada pemingsanan dalam menyembelih hewan, tidak menggunakan pisau potong mekanis, penyembelihan hewan harus ditangan seorang Muslim dan pembacaan ' Tasmiyyah 'pada setiap hewan. 

Ketiga, mengizinkan keragaman dan menerima perbedaan tetapi mengkonsolidasikan ke beberapa standar. Harmonisasi Sistem sertifikasi Halal akan membantu industri untuk mempercepat pengembangan produk, meyakinkan konsumen, mengurangi jumlah sertifikasi ganda.( Kamaruzaman, 2006)        

Peran Negara Dalam Pengaturan Jaminan Produk Pangan Halal (Studi Banding Paradigma Barat dan Timur)

Informasi dan Komunikasi teknologi merupakan faktor pendukung utama dalam globalisasi, produksi menjadi sangat besar dan meningkat sebagai hasil dari faktor pengetahuan baru berbasis teknologi. 

Sejalan dengan situasi tersebut konsumen juga semakin kritis menuntut standarisasi produk yang mereka konsumsi menuntut standarisasi mutu, kesehatan dan juga aspek lingkungan aspek sosial budaya dan agama. satu bentuk keamanan pangan bagi umat Islam adalah makan makanan halal yang boleh dimakan selama Umat Islam, kenyataannya di masyarakat, pangan yang sudah tersertifikasi ISO / HACCP masih belum bisa dikatakan halal makanan, dalam hukum islam makanan halal harus memenuhi beberapa syarat, tidak cukup kalau makanannya enak saja, harusnya bergizi dan higienis, harus memenuhi unsur halal.

Sistem perdagangan internasional juga memperhatikan sertifikasi dan penandaan halal sebagai upaya perlindungan Konsumen muslim dan sebagai strategi menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas. Istilah halal dalam perdagangan internasional terkenal di CODEX1, CODEX dibentuk dengan maksud untuk melindungi kesehatan konsumen, organisasi ini didukung oleh beberapa organisasi internasional seperti WHO, FAO, dan WTO. 

Secara umum alasan negara untuk mengekspor produknya ke negara Muslim; 2 Pertama, perluasan merek barat untuk menerobos Pasar global "label halal" telah menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat akses pasar daya saing produk dalam negeri di pasar internasional. 3; kedua; Itu membutuhkan sumber daya lain selain produksi minyak; ketiga; munculnya industri yang sesuai dengan nilai Islam, seperti syariah layanan keuangan.

Menyadari pentingnya pelabelan halal pada produk yang akan diekspor ke mayoritas penduduk Muslim negara, beberapa negara memiliki badan sertifikasi halal, Riaz dan Caudry pada 2014 mencatat 40 badan sertifikasi halal di AS pada tahun 2001, 6 badan sertifikasi halal di Australia, 2 badan sertifikasi halal di Selandia Baru, Sedangkan di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Jepang masing-masing 1 lembaga sertifikasi direkomendasikan. Keberadaan lembaga sertifikasi halal membuktikan pentingnya regulasi halal pada perdagangan internasional Indonesia, sehingga negara perlu turun tangan dalam pelaksanaannya.

Regulasi Sertifikasi Halal Dalam Paradigma Barat tergambar pada Peraturan Hukum Terkait Sertifikasi Halal di Australia dan Selandia Baru. Selandia Baru dan Australia secara bertahap digabungkan secara ekonomi melalui proses yang disebut "Closer Economy Relation (CER) ". 

Australia adalah negara sekuler dan federal, mengacu pada Konstitusi Australia pasal 116 pemerintah dilarang mendukung atau mendanai agama atau mengungkapkan agama, (pengaturan halal adalah dianggap sebagai salah satu dakwah agama, karena standar halal adalah yang diutamakan oleh agama Islam, bukan sebagai manajemen mutu terintegrasi yang berlaku untuk ISO), peraturan tentang Jaminan Sertifikasi Halal adalah didukung tetapi dalam kapasitas sebagai praktik budaya. 

Dalam konteks ekonomi, memelihara dan mempromosikan budaya atau kebiasaan seperti dalam banyak kasus, diperbolehkan di Australia karena dianggap sebagai "keunggulan kompetitif yang berbeda pada ekonomi global ", fakta membuktikan bahwa 80% daging Australia menembus pasar negara mayoritas Muslim.