Pengunaan EBT di Indonesia Menjadi Solusi untuk Keamanan dan Stabilitas Energi

Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan arah pengembangan penyediaan tenaga listrik dengan mengalokasikan EBT minimum 23% pada tahun 2025 serta membatasi penggunaan BBM untuk pasokan mendesak saja. Dengan meningkatnya permintaan energi global dan ketergantungan pada bahan bakar fosil, penggunaan energi terbarukan dapat membantu meratakan akses energi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur energi tradisional. 

Selain itu, kebijakan energi terbarukan juga dapat mengurangi ketergantungan negara pada energi fosil yang semakin langka dan mahal di masa depan. Secara keseluruhan, penggunaan energi terbarukan dapat menjadi solusi dalam menjaga keamanan dan stabilitas energi di Indonesia.

Energi telah menjadi topik politik utama di seluruh dunia karena pentingnya dalam ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Negara-negara bersaing untuk mendapatkan sumber daya energi, yang seringkali mempengaruhi hubungan diplomatik mereka. 

Negara-negara dengan sumber daya energi melimpah dapat menggunakan kekuatan mereka untuk memengaruhi negara lain atau memperoleh keuntungan ekonomi. Namun, implementasi kebijakan energi terbarukan dapat memerlukan investasi besar dan mengubah tata kelola energi tradisional, sehingga dapat mempengaruhi kepentingan ekonomi dan politik di negara tersebut, dan memicu resistensi dari kelompok kepentingan yang terpengaruh secara langsung.

Energi memainkan peran penting dalam politik, pertahanan negara, dan militer. Negara bersaing untuk mendapatkan pasokan energi dan dapat mengeksploitasi sumber daya energi sebagai senjata atau alat pengaruh dalam konflik. Pengelolaan dan perlindungan sumber daya energi menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Penggunaan energi terbarukan dapat membantu meratakan akses energi dan mengurangi ketergantungan negara pada energi fosil di masa depan. Namun, implementasi kebijakan energi terbarukan dapat mempengaruhi kepentingan ekonomi dan politik serta memicu resistensi dari kelompok kepentingan.