Menurut Terry Lynn Karl, ada empat tipe ideal transisi menuju demokrasi. Pertama, transisi dengan perjanjian (pact), yang terjadi ketika strategi kompromi ditempuh karena kekuatan penguasa lama lebih dominan dibandingkan kelompok masyarakat. Tipe transisi ini cenderung menghasilkan rezim demokrasi korporatis, dan perubahan yang dihasilkan bersifat tidak menyeluruh dan cenderung tambal sulam.
Kedua, transisi reformasi terjadi ketika kekuatan masyarakat lebih besar daripada penguasa, sehingga strategi kompromi ditempuh. Jenis transisi ini biasanya menghasilkan rezim demokrasi yang kompetitif. Perubahan yang terjadi cenderung signifikan, namun sulit untuk dicapai. Ketiga, transisi yang dipaksakan (imposition) terjadi ketika penguasa lebih kuat dan menggunakan paksaan terbuka. Transisi ini biasanya menghasilkan rezim demokrasi konservatif. Jika paksaan berasal dari luar, hasilnya adalah pemerintahan otoriter berbasis pemilu, sementara jika berasal dari dalam, akan terbentuk rezim demokrasi konservatif. Keempat, transisi revolusi terjadi ketika masyarakat lebih kuat daripada penguasa, dan paksaan terbuka digunakan. Transisi ini biasanya menghasilkan rezim dengan satu partai dominan, dan perubahan dapat terjadi dari demokrasi korporatis menjadi demokrasi kompetitif.
Salah satu kajian penting tentang perubahan politik adalah studi transisi menuju demokrasi di Eropa Selatan dan Amerika Latin, yang disunting oleh Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter, dan Laurence Whitehead. Menurut O'Donnell dan Schmitter, transisi rezim berarti perubahan dari satu bentuk pemerintahan ke bentuk lain. Transisi dianggap selesai ketika abnormalitas tidak lagi mendominasi kehidupan politik, yaitu saat para pelaku politik telah sepakat dan mematuhi aturan yang jelas. Dengan kata lain, normalitas menjadi ciri kehidupan politik ketika semua pihak yang terlibat setuju untuk mematuhi aturan yang disepakati.
Menurut Stephanie Lawson dalam "Conceptual Issues in the Comparative Study of Regime Change and Democratization," seperti dikutip oleh Anders Uhlin, demokratisasi adalah perubahan dari rezim otoriter menuju rezim yang lebih demokratis, yaitu perubahan norma dan prinsip yang dipegang oleh organisasi politik suatu negara.
Dalam perubahan politik, banyak faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Tom Bottomore, setiap peristiwa sejarah mengenai perubahan politik atau tantangan terhadap perubahan harus dianalisis berdasarkan keragaman pengaruh yang bersifat khusus di setiap negara. Politik internasional juga memainkan peran penting dalam perubahan domestik. Sebagai contoh, penggulingan presiden Chili atau intervensi militer Soviet di Cekoslowakia tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa mempertimbangkan kerangka konflik global.
bersambung...
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
