Mohon tunggu...
Aristyanto (Ais) Muslim
Aristyanto (Ais) Muslim Mohon Tunggu... Guru - Guru SMP

Saya memiliki hobi membaca dan mencari baik ilmu dan pengalaman di buku dan teknologi

Selanjutnya

Tutup

Politik

Akhir dari Revolusi Politik - Apakah Awal dari Revolusi Sosial!!??

25 Agustus 2024   09:37 Diperbarui: 25 Agustus 2024   09:45 57
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dengan berakhirnya pemilihan umum dan terpilihnya presiden baru beserta kabinetnya, tampaknya revolusi demokratik di Indonesia telah mencapai akhir (meskipun belum sepenuhnya selesai). Meski masih ada tuntutan untuk membentuk pemerintahan transisi (oleh siapa?), kekuatan-kekuatan demokratis besar selama ini lebih fokus pada persiapan pemilu dan permainan politik dalam sistem, daripada aksi-aksi revolusioner. 

Demonstrasi yang terjadi di jalanan, meski sering dianggap sebagai milik mahasiswa oleh media dan dilakukan dengan dedikasi tinggi, tidak lagi cukup untuk menantang konsensus para elit politik. Meskipun mereka masih berperan sebagai kelompok penekan di pemerintahan baru, mereka sulit untuk dianggap sebagai kekuatan revolusioner.

Bagi elit politik liberal, revolusi politik di Indonesia dianggap sukses. Suharto telah digulingkan, banyak tahanan politik dibebaskan, pers memperoleh kebebasan, dan pemilu dengan sistem multipartai telah dilaksanakan, memungkinkan partai oposisi untuk membangun kekuatan. 

Namun, realitasnya, demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak masalah yang belum terselesaikan, termasuk berlanjutnya dwifungsi TNI, meski para demokrat moderat mengklaim bahwa masalah ini akan diatasi seiring berjalannya waktu melalui proses parlementer.

Apakah sistem demokratis yang telah ada memuaskan kalian? Apakah saatnya para aktivis kembali ke rumah dan menyerahkan urusan politik kepada para politikus? Bagi mereka yang tidak termasuk dalam elit politik-ekonomi dan militer, demokrasi baru ini tampaknya hanya sebuah lelucon buruk. 

Kalian mungkin memiliki kebebasan memilih partai favorit, tetapi tidak ada kebebasan untuk berbicara secara terbuka. Kalian bisa mengungkapkan pendapat (selama tidak terkait dengan komunisme), tetapi media massa tetap dikendalikan oleh elit politik. 

Demonstrasi dan protes mungkin masih diizinkan (selama sesuai hukum atau jika militer tidak turun tangan), tetapi tidak ada yang akan memperhatikannya. Meskipun kebebasan baru diberikan, buruh masih menjadi budak para bos, petani masih bergantung pada tuan tanah, dan banyak rakyat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Selamat datang di 'indahnya dunia kebebasan' dari kapitalisme modern!

**Menghadapi Demokrasi yang Sesungguhnya**

Bagi banyak aktivis, jelas bahwa sistem parlementer liberal hanyalah omong kosong. Parlementarisme adalah sistem di mana sedikit orang mengatur banyak orang, bertentangan dengan bentuk demokrasi sejati.

Di banyak negara, terdapat contoh pergerakan rakyat yang menerapkan bentuk-bentuk demokrasi partisipatif. Contoh nyata dapat dilihat pada sistem demokrasi yang diterapkan oleh kaum Zapatista di Chiapas, Meksiko. Di komunitas Chiapas, rakyat membuat sistem demokrasi dasar di mana semua keputusan diambil oleh wakil rakyat dari desa-desa dan kota-kota. 

Pergerakan ini telah menghapuskan kekuasaan negara di wilayah tersebut, mengambil alih lahan pertanian dari tuan tanah, dan membentuk federasi petani. Mereka juga membentuk FZLN (Front Kemerdekaan Nasional Zapatista) dan milisi gerilya Zapatista yang bergerak di bawah komando rakyat.

Pergerakan Zapatista tidak hanya menjadi pengalaman, tetapi juga contoh nyata dalam sejarah pergerakan dunia tentang bagaimana petani dan buruh di salah satu daerah termiskin di dunia membentuk struktur demokrasi berdasarkan tradisi asli di mana semua orang memiliki hak dalam pengambilan keputusan. 

Dalam revolusi Rusia 1917, organisasi buruh dan komite pabrik mirip dengan sistem demokrasi Zapatista, meskipun hanya sebentar sebelum Bolshevik mengambil alih dan menindas pergerakan demokratis rakyat. Di Spanyol 1936, kudeta fasis malah mendorong kaum buruh dan tani membentuk komite dan dewan rakyat, mengambil alih pabrik dan tanah untuk dijalankan secara kolektif di luar kendali pemerintah. Pergerakan ini kemudian dihancurkan oleh pemerintah liberal sayap kiri dan akhirnya oleh fasis di bawah Franco. Contoh serupa juga ditemukan di Italia 1920, Hongaria 1956, Perancis 1968, dan lainnya.

**Self-Manajemen Popular**

Pengalaman-pengalaman tersebut dikenal sebagai self-manajemen atau pemerintahan sendiri. Ini berarti sistem di mana rakyat memegang kekuasaan penuh atas hidup mereka dan tidak menyerahkannya kepada penguasa parlementer dan kapitalis militeristik. Pemerintahan sendiri oleh rakyat adalah sistem desentralisasi pengambilan keputusan. 

Unit-unit kelompok kerja lokal dalam sistem demokrasi langsung akan membentuk konfederasi untuk kebutuhan kerjasama. Semua representasi dan fungsi dalam tatanan masyarakat self-manajemen diputuskan oleh rakyat melalui wakil yang dipilih secara langsung dan dapat diubah jika tidak puas. 

Self-manajemen popular berdasarkan asosiasi sukarela, bukan paksaan, memberikan kebebasan seluas-luasnya selama tidak menghalangi kebebasan orang lain. Demokrasi popular ini secara fundamental melawan dominasi dan penguasaan. Ketika kelas proletar mewujudkannya, mereka tidak hanya menghapus kekuasaan politik elit tetapi juga mengambil alih penguasaan ekonomi untuk dikelola dengan sistem self-manajemen pekerja.

**Dari Revolusi Politik Menuju Revolusi Sosial**

Pergerakan radikal di Indonesia hingga kini sebagian besar hanya berupaya untuk revolusi politik, mencari bentuk pemerintahan baru dengan cara demokratis. Namun, mencari kekuatan untuk pemerintahan baru hanya akan memperpanjang sistem hierarki dalam bentuk baru. Untuk benar-benar mengambil kekuasaan dari elit politik dan menyerahkannya kepada rakyat, kita harus menghapuskan kekuasaan negara dan mendistribusikan kekuatan kepada rakyat agar mereka dapat mengatur hidup mereka sendiri.

Perubahan nyata memerlukan revolusi sosial yang meluas dan berbasis massa rakyat. Diperlukan pendidikan politik bagi rakyat, serta strategi, taktik, dan teori yang komunikatif dan kritis, bukan hanya komunikasi searah. Sistem demokrasi langsung harus segera dibentuk di antara para aktivis dan organisasi kerakyatan. Pergerakan harus diarahkan pada sistem self-manajemen yang memperjuangkan hak-hak rakyat dan membentuk organisasi-organisasi rakyat, termasuk serikat buruh, tani, dan elemen tertindas lainnya, sebagai bagian dari proses menuju revolusi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun