Menguji Netralitas ASN dalam Pilkada

Guna mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis, meminimalisir ketidaknetralan ASN dalam pilkada, dan mendorong ASN untuk tetap fokus menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa Indonesia, maka PPK perlu dukungan dari banyak pihak yang mampu untuk melakukan pengawasan.

Untuk itu, kehadiran Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang ditandatangani pada 10 September 2020 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi ASN, dan Kepala Badan Pengawas Pemilu layak diapresiasi sebagai upaya untuk mendukung PPK bersikap netral dan melakukan tindak pengawasan dan penegakan hukum netralitas ASN selama pilkada.

Kehadiran Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Netralitas ASN yang akan dibentuk untuk mengawal ASN dalam pesta demokrasi politik serentak ini tenrtu sangat dinantikan kiprahnya. Kehadiran Satgas diharapkan bukan sekedar mengawasi dan melakukan penegakan hukum kepada ASN rendahan, tetapi juga mengawasi dan melakukan penegakan hukum kepada pejabat tinggi di daerah.

Bukan hanya itu, Satgas juga diharapkan dapat membantu untuk menata kembali sistem merit dalam pembinaan ASN dan penegakan hukum. Melalui sistem merit yang baik, ASN akan mendapatkan kepastian karir berdasarkan kapabilitas, integritas dan kompetensinya.

Dengan adanya kepastian karir, ASN tidak akan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming jabatan yang ditawarkan seorang calon kepala daerah dan tekanan dari atasannya. ASN tidak akan tergiur untuk mengambil jalan pintas selama pilkada untuk mendapatkan atau mencapai jabatan tinggi.

Hal lain lagi yang tidak kalah penting dalam menjaga netralitas ASN dalam pilkada adalah dengan memperkuat pemahaman etika Pancasila yaitu etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila: nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Untuk memperkuat pemahaman etika Pancasila perlu dilakukan pembudayaan dan pendidikan Pancasila bagi ASN secara terus menerus. Kegiatan dilakukan sejak seseorang menjadi ASN hingga akhir pengabdiannya sebagai ASN. Hal ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak mengingat tingginya tingkat pelanggaran netralitas oleh ASN dalam pilkada, terutama oleh pejabat tinggi di daerah.

Dengan mendorong pembudayaan dan pendidikan etika Pancasila, diharapkan ASN dan pejabat tinggi di daerah dapat lebih memahami nilai-nilai Pancasila dan  secara sadar menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan. Pada gilirannya, semua hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran ASN untuk senantiasa menegakkan prinsip netralitas dalam pilkada berdasarkan etika Pancasila.