Memperhatikan posisi geografis dan konstelasi kerja sama ekonomi politik kawasan dewasa ini, keterlibatan Indonesia dalam kerja sama Jalur Sutra Modern Abad ke-21 merupakan hal yang tidak dapat dielakkan. Indonesia justru dapat memanfaatkan peluang kerja sama tersebut, terlebih melihat bahwa terdapat kesamaan antara visi Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia” dengan konsep Jalur Sutra Modern Abad ke-21-nya Tiongkok.
Indonesia yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim dapat memanfaatkan skema pendanaan AIIB ataupun kerja sama bilateral. Pendanaan yang ditawarkan melalui skema AIIB ataupun bilateral dapat digunakan untuk menutup kekurangan anggaran pembangunan yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, agar jangan sampai pendanaan Tiongkok mendominasi kepemilikan infrastruktur maritim Indonesia, Pemerintah Indonesia mesti melakukan perlindungan dan pengawasan secara seksama dalam pembahasan klausul kerja sama dengan mempertimbangkan faktor politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Hal ini perlu dilakukan dengan hati-hati mengingat pendanaan dari negara besar umumnya satu paket dengan kepentingan-kepentingan negara tersebut. Apalagi terdapat pandangan bahwa inisiatif Tiongkok sesungguhnya tidak terlepas dari keinginan untuk menggunakan pengaruhnya untuk menciptakan permintaan proyek-proyek besar bagi perusahaan-perusahaan konstruksi Tiongkok dan menjadikan negara-negara penerima bantuan sebagai pasar baru, saluran bagi kelebihan kapasitas produksi barang dan jasa yang terjadi di Tiongkok. Karenanya merupakan hal yang wajar jika beberapa proyek besar di Indonesia yang didanai Tiongkok perlu dicermati kembali pendanaannya seperti proyek jalan tol Trans-Sumatera, jembatan Selat Sunda, penyulingan minyak Bontang, kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan jaringan kereta batubara Kalimantan Tengah.
Akhirnya, dalam konteks pelaksanaan hubungan internasional, Indonesia harus mampu menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam mengawal pelaksanaan kebijakan poros maritim dunia dan tidak terjebak dalam keberpihakan kepada Tiongkok yang mendominasi kerja sama Jalur Sutra Baru. Jika ini dapat dilakukan, maka pendanaan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur dapat digunakan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, besar, kuat dan berdaulat secara ekonomi dan politik, dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara di kawasan. Indonesia juga tidak akan dirugikan dalam kesepakatan dengan Tiongkok dalam hal merealisasikan poros maritim yang menjadi agenda utama Nawacita Presiden Joko Widodo.
