[caption caption="Wapres Jusuf Kalla Membuka BDF VIII /Foto oleh Aris Heru Utomo"][/caption]“Indonesia dimananya Bali?”, begitu pertanyaan yang dulu sering didengar dari orang asing yang tidak mengenal Indonesia, tetapi mengenal Bali. Bagi orang Indonesia pertanyaan semacam itu tentu terdengar aneh, bagaimana mungkin Bali, yang secara faktual hanya sebuah provinsi, lebih dikenal dibandingkan negaranya, Indonesia. Suka tidak suka, demikianlah faktanya. Keindahan pariwisata dan budaya serta kehidupan masyarakatnya, telah membawa Bali lebih dikenal masyarakat dunia dibanding Indonesia.
Ke depan, selain dikenal dengan pariwisata, budaya dan kehidupan masyarakatnya, tampaknya Bali akan semakin dikenal melalui kegiatan tahunan Bali Democracy Forum (BDF) yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri RI sejak tahun 2008. Acara tahunan diikuti oleh pejabat tinggi dari sekitar 100-an negara, mulai dari kepala negara hingga menteri.
Setelah hanya membaca dan mengikuti berita mengenai hasil-hasil pertemuan dari tahun 2008 sampai dengan 2014 dari media, maka pada tahun 2015 ini saya berkesempatan langsung mengikuti kegiatan BDF ke-VIII yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 Desember 2015, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali. Untuk itu, melalui tulisan ini saya ingin berbagi tentang jalannya pertemuan dan hasil-hasil dari pertemuan BDF VIII tahun 2015 tersebut.
“Demokrasi bukanlah tujuan, tetapi cara mencapai tujuan. Tujuannya sendiri adalah kesejahteraan masyarakat”, begitu dikemukakan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau Pak JK di hadapan 19 menteri/wakil menteri dan perwakilan dari 89 negara peserta dan observer saat membuka BDF VII yang bertema Democracy and Effective Public Governance (Demokrasi dan Kepemerintahan Publik Yang efektif).
Dengan gaya rileks seperti biasanya dan menyampaikan pidatonya dalam Bahasa Indonesia, Pak JK menekankan mengenai pentingnya demokrasi sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pak JK, demokrasi politik hendaknya sejalan dengan demokrasi ekonomi. Dan meski demokrasi memiliki nilai-nilai yang universal, namun dalam pelaksanaannya tidak ada “copy paste” dalam demokrasi.
Secara umum, pertemuan 2 hari yang dibagi dalam 4 sesi yaitu pembukaan, debat umum, diskusi panel I dan II, dengan masing-masing panel membahas sub-sub tema tersendiri, berjalan dengan lancar dan dinamis seperti tampak dari aktifnya para peserta menyampaikan pandangan dan masukan, serta tercermin dalam Chair’s Statement yang yang dikeluarkan seusai pertemuan.
Dari pertemuan ini saya mencatat hal pokok yang menjadi benang merah pertemuan antara lain adalah bahwa demokrasi merupakan sebuah sarana untuk mencapai negara yang sejahtera dan karenanya sejalan dengan kepentingan ekonomi.
Dalam hal pembangunan demokrasi dan pengembangan ketatapemerintahan publik yang efektif diperlukan penegakan hukum dan kelembagaan yang kuat guna mencegah terjadinya kekerasan dan munculnya perasaan tidak aman akibat kurangnya transparansi dalam agenda politik. Dan untuk mencapai kepemerintahan publik yang efektif diperlukan sikap responsif terhadap kebutuhan publik, dimana hal ini dapat dicapai melalui pemberantasan korupsi, memajukan teknologi informasi dan komunikasi dan pembangunan kelembagaan yang kuat.
Hal yang juga menarik, para peserta untuk kesekian kalinya kembali mengakui keberhasilan proses demokrasi di Indonesia yang meskipun dihadapkan pada tantangan besar dalam upaya mereformasi ketatapemerintahan melalui proses demokrasi, namun berhasil menjaga pertumbuhan ekonomii dengan baik.
Kesinambungan Diplomasi Demokrasi Indonesia
Sempat muncul rumor bahwa forum tahunan BDF tahun 2015 tidak akan diselenggarakan, karena adanya pandangan forum tersebut tidak berkontribusi langsung pada kepentingan ekonomi, akhirnya BDF VIII jadi juga dilaksanakan. Saya menilai keputusan untuk terus melanjutkan pelaksanaan BDF merupakan langkah yang tepat dalam menjaga kesinambungan diplomasi demokrasi.
