Analisis Prediksi Resesi Ekonomi 2023 dan Kebijakan Ekonomi Politik Indonesia Menggunakan Pendekatan Ekonomi Politik

Pada beberapa tahun ini, isu mengenai perkembangan ekonomi menjadi sebuah indikator penting di setiap negara yang diukur dari tahun ke tahun. Apalagi dengan mencuatnya berita tentang akan terjadinya resesi ekonomi pada tahun 2023. Indonesia sendiri termasuk diantaranya, sinyal terjadinya resesi ini terlihat dari melemahnya kegiatan ekonomi sektor riil di negara tersebut. Fenomena-fenomena seperti ini dianggap hal yang lumrah dalam suatu perekonomian dalam jangka panjang dan sedang fase untuk menumbuhkan perekonomian di suatu negara.

Kemunculan resesi ekonomi ini tidak dapat dicegah, maka dari itu caranya hanya dengan meringankan dampak yang kemungkinan akan terjadi. Gejala awal resesi dapat dilihat dari pelemahan sektor ekonomi global yang sangat mempengaruhi perekonomian dalam negeri dan negara-negara di dunia. Jika negara tersebut tidak dapat lepas atau semakin bergantung pada perekonomian global, maka semakin cepat juga terjadinya resesi di negara tersebut. 

Oleh karena itu, beberapa negara berkembang yang perekonomiannya sangat bergantung pada ekspor bahan baku dan bahan tambang lebih cepat merasakan dampak resesi. Buntut dari pelemahan ekonomi global terhadap munculnya resesi di antara beberapa negara di dunia tidak dapat disamaratakan.

Sejumlah negara bahkan hampir dibuat depresi dan frustasi karena resesi ekonomi nanti yang diprediksi terjadi pada tahun 2023 mendatang. Langkah-langkah yang diambil oleh setiap negara tentunya berbeda-beda, salah satu kebijakannya yaitu dalam memudahkan administrasi ataupun izin dan pajak untuk setiap pemilik modal untuk berinvestasi. 

Kemudian, kawasan industri pun mulai dibangun untuk memudahkan para investor agar dapat memberikan suntikan modal investasi. Hal serupa juga dilakukan pada sektor pembangunan infrastruktur. Fokus dari semua itu agar ritme perekonomian tetap berjalan dan masyarakat pun mendapatkan penghasilan sehingga daya beli dapat terjaga.

Dapat dilihat dari anggaran yang dikeluarkan oleh beberapa negara termasuk juga Indonesia dengan menggelontorkan dana yang cukup besar demi membangun berbagai proyek untuk menunjang perekonomiannya, di sisi lain untuk memudahkan pihak swasta untuk berinvestasi. Ha ini dilakukan agar transaksi ekonomi dalam negeri tidak mati. Sehingga, dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, seperti lahan untuk kesempatan bekerja masih ada, penghasilan pun dapat dipertahankan, dan pada akhirnya daya beli juga tetap meningkat.

Terjadinya resesi ekonomi pada tahun 2023 dipicu karena kenaikan suku bunga oleh bank sentral di seluruh dunia. Berita itupun sudah diprediksi oleh Bank Dunia atau World Bank. Dari hasil temuan yang dilakukan oleh Bank Dunia menggunakan model lintas negara berskala besar, terdapat sekiranya tiga skenario yang dapat menyebabkan resesi ekonomi global dapat terjadi. 

Pertama, sesuai dengan kesepakatan perkiraan pertumbuhan dan inflasi yang baru-baru ini muncul, serta ekspektasi pasar untuk suku bunga dari kebijakan. 

Kedua, penurunan tajam yang mengasumsikan kenaikan ekspektasi inflasi yang memicu pengetatan kebijakan moneter oleh sejumlah bank sentral di dunia. Namun, Bank Dunia menjelaskan bahwa perekonomian global masih dapat lolos dari resesi 2023. Akan tetapi, nantinya akan menghadapi penurunan yang sangat tajam tanpa memulihkan inflasi yang rendah. 

Ketiga, adanya kenaikan suku bunga kebijakan akan melahirkan re-pricing risiko yang tajam di pasar keuangan global. Apabila pertumbuhan ekonomi global saat ini seketika berganti menjadi resesi, pada akhirnya ekonomi global juga mengalami kerugian output yang besar dibandingkan pada fase pra-pandemi.

Meskipun resesi ekonomi tidak dapat dihindari, tetapi baik pemerintah maupun masyarakat baik itu individu dapat melaksanakan sebuah langkah preventif atau pencegahan akibat dampak yang disebabkan dari resesi ekonomi, agar kedepannya tidak terlalu merasakan imbas kesulitan saat resesi ekonomi mulai melanda. Salah satu caranya dengan bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi, pemerintah harus menerbitkan kebijakan-kebijakan yang memihak terhadap masyarakat sekaligus mencetuskan kebijakan yang juga transparan.