Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk sebagian terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam Putusan Nomor: 60/PUU-XXII/2024 tersebut, Mahkamah juga memberikan rincian ambang batas yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota).
PUTUSAN MK tentang syarat ambang batas pencalonan kepala daerah yaitu Partai atau gabungan partai politik tidak lagi harus mengumpulkan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Ambang batas pencalonan berada di rentang 6,5 persen hingga 10 persen, tergantung jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut.
Koalisi KIM PLUS menjadi animo koalisi partai politik  dibeberapa daerah sehingga berpotensi menutup ruang pilihan-pilihan untuk masyarakat dalam memilih para calon pemimpin sebab masyarakat hanya akan disuguhkan satu pilihan calon, dan akan melawan kotak kosong.
Putusan MK tentang pilkada 2024 Â akan memberi ruang harapan baru untuk para calon peserta pilkada yang semula tidak mendapat partai pengusung, dengan sisa waktu beberapa hari menjelang pendaftaran calon ke KPU dapat dimanfaatkan dengan baik, dan dampak untuk masyarakat adalah hadirnya para peserta pilkada yang barangkali adalah pilihan nya dapat menjadi calon peserta pilkada, sebab demokrasi kalau tidak ada pilihan bukan demokrasi namanya, demokrasi kan dipilih oleh rakyat bukan dipilih oleh partai, partai merupakan media perantara untuk menyuguhkan pilihan-pilhan pemimpin untuk rakyat, bukan justru memaksakan kepada satu calon untuk rakyat,
Melawan kotak kosong merupakan hal yang sah dalam hukum, namun dilain sisi menunjukan tersandera nya demokrasi , dan hal tersebut akan menyimpulkan 2 hal, partai politik tidak mampu melahirkan para calon pemimpin untuk rakyat atau justru partai politik tidak mejadikan rakyat sebagai penentu demokrasi.
