NU, KH Zainul Arifin dan Masjid Istiqlal

Memperingati hari lahir KH Zainul Arifin ke 109 pada 2 September lalu, keluarga besar Pahlawan Kemerdekaan Nasional yang juga tokoh NU ini mengadakan bulan Kahaza (akronim dari KH Zainul Arifin) selama September 2018. 

Rangkaian acara peringatan dibuka dengan acara ziarah dan tabur bunga di makam Zainul Arifin di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta. 

Dilanjutkan dengan acara inventarisasi catatan sejarah mengenai kegiatan Zainul di masa hidupnya. Untuk itu dilakukan penelusuran dokumen-dokumen sejarah yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas Arifin sebagai politisi.

Suatu catatan bersumber dari harian pagi berbahasa Belanda untuk masyarakat Belanda yang tinggal di Jakarta, De niewsgier, terbit  dari 1945 hingga 1957 didapat catatan menarik tentang peran Zainul Arifin dalam proyek pembangunan Masjid Istiqlal.

MASJID NEGARA

Ide awal untuk membangun sebuah masjid negara dicetus oleh KH Wahid Hasyim selaku menteri agama pada tahun 1950 dengan didukung oleh Anwar Cokroaminoto. Setelah ide tersebut diajukan ke Presiden, Sukarno langsung meyambut baik. Namun ide tidak dapat segera diwujudkan karena situasi negara belum kondusif. 

Tak lama setelah Wahid Hasyim meninggal dunia karena mengalami kecelakaan lalu lintas, KH Zainul Arifin menjadi wakil perdana menteri II dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo. Zainul kemudian melanjutkan upaya merealisasikan ide pembangunan masjid negara Kiai Wahid.

Harian berbahasa Belanda De niewsgier terbitan 30 November 1953 sebagaimana dikutip laman akhirnm.blogspot.com melaporkan bahwa pada hari Jumat, 27 November 1953, Zainul Arifin selaku waperdam didampingi mendagri Prof. Hazairin mewakili pemerintah dalam pertemuan guna membentuk sebuah Komite Pembangunan Masjid Besar Jakarta. Pertemuan mengukuhkan

Anwar Cokroaminoto sebagai ketua membawahkan anggota-anggota: Syafruddin Prawiranegara, Assaat, dan KH Taufiqrahman.

Setelah melaporkan berdirinya komite pembangunan masjid nasional tersebut ke Presiden Sukarno dan mendapat dukungan Kepala Negara, langkah selanjutnya adalah mengesahkan Komite dalam bentuk badan hukum bertajuk Yayasan Masjid Istiqlal yang disahkan berdasar akte Notaris Eliza Pondaag pada 7 Desember 1954.

ANTARA THAMRIN DAN WILLHELMINA

Sempat terjadi perbedaan pendapat tentang lokasi pembangunan Masjid antara saran wapres Bung Hatta di kawasan Bundaran HI di Jalan Husni Thamrin sekarang dengan daerah Taman Willhelmina di seberang Gereja Katedral. Akhirnya usul kedua yang dicetus Presiden Sukarno yang diterima. 

Berikutnya, digelar sayembara nasional untuk rancang bangun Masjid selama 3 bulan, dari 22 Februari hingga 30 Mei 1955. Dari 27 sketsa dan maket yang masuk ke Dewan Juri yang di ketuai langsung oleh Presiden Ir. Sukarno sendiri terpilihlah rancangan karya seorang arsitek beragama Kristen, Frederich Silaban, sebagai pemenangnya. 

Pemenang diunumkan setelah para juri melakukan penilaian selama 3 bulan. Pada 5 Juli 1955, F. Silaban selaku pemenang sayembara diganjar hadiah medali emas seberat 75 gram dan uang sebesar Rp.25 ribu.

Sayangnya, proses pembangunan sempat terbengkalai 17 tahun lamanya, seiring dengan bubarnya Kabinet Ali Sastroamijoyo I tak lama sesudah pengumuman pemenang sayembara.

PROYEK MANGKRAK

Pernah ada upaya merealisasikan proyek pembangunan Masjid pada enam tahun sesudahnya, dimana Sukarno melakukan peletakan batu pertama bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi, 24 Agustus 1961.

Saat terjadinya peristiwa G-30 S 1965, proyek kembali mangkrak sampai tahun 1966 dengan inisiatif kementerian agama melanjutkan impian besar mewujudkan sebuah Masjid Nasional yang membanggakan dengan menetapkan KH Idham Chalid sebagai Koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. 

Memerlukan 17 tahun proses pembangunan hingga akhirnya Masjid Istiqlal diresmikan oleh Presiden Suharto 22 Februari 1978. Kini masjid yang namanya diambil dari Bahasa Arab bermakna, "Merdeka" ini merupakan masjid raya terbesar di Asia Tenggara serta mampu menampung 200 ribu jamaah sekaligus.