Siapa yang tak kenal dengan nama Junaidi Mulyono. Kepala desa asal Klaten jawa Tengah yang berhasil mengubah desa termiskin di Jawa Tengah menjadi desa yang berdikari dan memiliki profit desa yang berlimpah.Â
Menkeu Sri Mulyani dan orang-orang besar lainnya tidak sedikit yang memberi apresiasi kepada Junaidi Mulyono. Selain kreatif, Junaidi Mulyono memiliki tekad yang kuat dan prinsip yang adaptif dengan kebutuhan zaman.
Saat diundang pada salah satu acara yang cukup populer yaitu Mata Najwa, sosok karismatik itu tidak hanya memiliki aura khas pemimpin. Tapi rendah hati dan legowo yang tidak banyak dimiliki oleh para petugas negara lainnya ia miliki.
Tapi hal ini memang terdengar naif. Jika melihat rekam jejak politis Pak Deh Jokowi, maka kemungkinan ini akan semakin besar. Tentunya berbeda dengan kepemimpinan dan kinerja Erick Thohir maupun BTP.
Meskipun pengalaman politik Junaidi Mulyono yang sedikit. Saya kira ada kesamaan dalam pola kinerja JM dengan Jokowi. Yaitu model blusukan ke daerah-daerah. Sebuah potensi sekaligus belati bermata dua.Â
Umbul ponggok yang kini menjadi objek wisata mulai dari wisatawan lokal, tidak sedikit masyarakat dari daerah Jawa Timur berduyung-duyung menghampiri tempat wisata tersebut.
Banyak beredar bahwa profit yang dihasilkan dari penggalian potensi tersebut membuat dana desa surplus. Kiranya setiap kepala keluarga jika memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan tinggi akan mendapat pesangon yang sama besarnya dengan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah yaitu KIP.
Umbul Ponggok hari ini adalah sebuah kota yang ideal. Jika melihat dari potensinya dan bagaimana rotasi dan pengelolaan infrastrukturnya memang masih kalah jauh dibandingkan dengan wisata Bali.
Tapi dalam kurun waktu jangka panjang Umbul Ponggok adalah salah satu kota yang akan bisa menyaingi pulau Bali perihal wisata.Â
Tentunya semua itu terjadi karena Junaidi Mulyono. Cara Junaidi Mulyono dalam mengelola infrastruktur desa perlu dijadikan teladan bagi para kepala desa lainnya. Mengingat dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat nyaris sama untuk hal-hal daerah.
