Kontribusi MK pada Layanan Digital Jadi Harapan Masyarakat

Mahkamah Konstitusi bahkan mengupayakan aspek modern ini hadir di dalam layanannya. Dengan mengemas informasi dan layanan publik dalam satu website yang mudah di akses menggunakan jaringan internet dari mana saja dan kapan saja. 

Maka harapan publik, Mahkamah Konstitusi bisa menjaga asa agar websitenya bisa bekerja melayani setiap kebutuhan masyarakat dan lembaga negara terkait perkara atau administrasi umum dan layanan publik lainnya. Supaya pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif. Tidak memakan waktu seperti saat menggunakan manual operation. Jangan sampai, sulit mewujudkan teknologi yang bisa bekerja baik hanya karena kebijakan tidak dibuat lebih jelas dan lebih sederhana.

Ini terkait dengan fenomena yang menjadi tema diskusi di radio publik nasional atau npr.org bersama seorang penulis buku Recoding America, Jennifer Pahlka tentang mengapa situs web milik pemerintah dan layanan online sangat buruk?

Menurut perbincangan tersebut, pertama, ada backlog atau persoalan kebijakan yang belum diperjelas dan disederhanakan agar teknologi bisa bekerja. Seperti saat semua pengangguran yang terkena dampak pandemi Covid berbondong-bondong mengklaim asuransi pengangguran di California. Layaknya Bantuan Langsung Tunai di Indonesia. Selama satu pekan, situs layanan pemerintah mereka menunjukkan banyaknya rakyat yang belum terlayani. Masalah yang menghambat digitalisasi pada layanan pemerintah California ini, disebabkan tumpang tindihnya kebijakan hingga mengakibatkan munculnya masalah kepegawaian, dan masalah pengambilan keputusan yang terpusat. Ketiganya menjadi alasan yang menghambat digitalisasi layanan pemerintah.

Selain modern, Mahkamah Konstitusi ingin menegakkan konstitusi melalui peradilan terpercaya. Di dalam layanan websitenya,  tersedia laporan kinerja Mahkamah Konstitusi dari tahun ke tahun. Tak ketinggalan layanan hotline dan sosial medianya. Semua layanan pemerintahan digital yang bekerja dengan baik telah berhasil menjadi nilai tambah bagi Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, sebagai catatan, publik juga mengetahui lembaga konstitusi ini pernah diuji oleh beberapa catatan perkara suap. 

Dan yang terbaru, media memberitakan tudingan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, menuding degradasi moral sebagian MK, usai perpanjang jabatan ketua KPK.

Keberhasilan MK menghadirkan layanan pemerintahan digital melalui website mkri.id, semoga dibarengi dengan harapan MK tidak mengalami degradasi moral hingga memberikan dampak buruk secara institusional. Tak patut ada politik birokrasi di tubuh MK, Karena Mahkamah Konstitusilah salah satu gerbong yang membawa kita menuju masa depan Indonesia emas.