Perempuan-Perempuan Hebat dalam Tatanan Pluralisme Demokrasi

Padahal, hadirnya perempuan-perempuan hebat di pemerintahan paling tidak membuktikan bahwa perempuan sanggup berperan di mana pun dibutuhkan. Kebijakan dan keberanian partai-partai politik untuk membuka gerbang bagi wanita siap berkiprah adalah kunci utama meningkatkan perempuan dalam demokrasi.

Perempuan hebat yang saat duduk di Pemerintahan, misalnya, Retno Lestari Priansari Marsudi (Menteri Luar Negeri), Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan), Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), I Gusti Ayu Bintang Darmavati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan) adalah sebagian perempuan hebat layak untuk mendapat kesempatan terus menjaga demokrasi. 

Namun, kesempatan itu mungkin saja telah terkunci dan terhenti sebatas menteri. 

Akses perempuan dalam politik 

Akses perempuan dalam politik memang masih begitu kuat mencengkeram dan menjadikan isu gender terus hidup sebagai duri dalam demokrasi. 

Keberagaman yang seharusnya mengajak setiap perempuan-perempuan hebat setara dan bebas berpartisipasi dalam berbagai kebijakan nyatanya hanya menjadi bingkai yang hanya mempercantik proses demokrasi. 

Politik yang berkeadilan yang tercipta dalam ranah demokrasi seharusnya mendorong perempuan untuk tidak terhanyut dalam diskriminasi. Perempuan selayaknya menikmati kesetaraan bukan hanya politik, tetapi juga hukum, sosial dan ekonomi. 

Kesempatan perempuan-perempuan hebat untuk berkiprah seharusnya dibuka mulai dari kesempatan mencalonkan diri sebagai calon legislatif ataupun calon eksekutif. 

Namun, apakah partai politik mempunyai keberanian untuk membuka keran-keran kesetaraan dengan melibatkan perempuan dalam daftar calon.

Deretan nama dalam kertas pemilih akan membuktikan seberapa peduli parpol-parpol menghargai perempuan berderajat dalam demokrasi. Maka, partai politik yang selama ini tidak pernah memenuhi syarat pencalonan jumlah minimal 30 persen bakal caleg perempuan di banyak daerah pemilihan (dapil) tidak akan terjadi lagi. 

Jika kita meyakini bahwa demokrasi adalah pintu gerbang untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan bangsa, membuka selebar-lebarnya aspirasi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan seharusnya semakin menguatkan kualitas demokrasi kita agar tidak terus terjebak dalam profil maskulin yang liar dan beringas.