Pemanfaatan Blockchain untuk Pemerintah dan Layanan Publik

Saat ini semakin banyak pemerintah yang bergabung dalam perlombaan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan tentang projek percontohan teknologi blockchain setiap hari. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi blockchain untuk memberikan keamanan siber, optimisasi proses birokrasi, dan mengintegrasikan layanan yang terhubung sekaligus memperkuat kepercayaan dan akuntabilitas. 

Blockchain(distribution ledger) sebagai teknologi dengan format buku besar yang didistribusikan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aplikasi pemerintah dan sektor publik, contoh layanan pemerintah yang bisa memanfaatkan blockchain adalah mata uang digital / pembayaran, pendaftaran tanah(property pribadi), manajemen identitas digital, penelusuran rantai pasokan(supply chain), perawatan kesehatan, pendaftaran perusahaan, perpajakan, pemungutan suara (e-voting), dan manajemen badan hukum.

Dari kesuksesan implementasi blockchain pada sektor pemerintah dan layanan publik di luar Indonesia, maka di Indonesia pun memiliki potensi yang sama besarnya untuk melakukan implementasi teknologi blockchain, hingga saat ini di Indonesia hanya terdapat beberapa start-up project blockchain yang mampu bertahan di tengah persaingan yang sengit dan kondisi ekonomi yang sulit ini salah satunya adalah publik blockchain Vexanium. 

Pengaruh Blockchain di sektor pemerintah dan layanan publik sebagian besar berada pada belakang layar. Tetapi teknologi ini memiliki potensi untuk membuat berbagai layanan dan proses mereka menjadi lebih baik. Sekarang ini bagaimana seharusnya agen pemerintah untuk bisa melihat potensinya dan menggabungkannya  ke dalam sektor pemerintah dan layanan publik. Manfaat blockchain setelah diimplementasikan yang paling dirasakan adalah : keamanan, efisiensi, transparansi, kecepatan serta mudah diterapkan untuk organisasi sektor publik.

Artikel ini mengkompilasi daftar administrasi yang telah diluncurkan atau sedang bersiap untuk meluncurkan proyek blockchain di seluruh dunia di 20 negara:

Negara Bagian Amerika Utara

ilustrasi blockchain north america

1.)Kanada :
+National Research Council of Canada (NRC) mengumumkan bahwa mereka telah membangun explorer blockchain Ethereum untuk bereksperimen dengan administrasi transparan dari kontrak-kontrak pemerintah, dan secara andal berbagi data dengan publik.
+Beberapa bulan kemudian, Pemerintah Kanada mulai mengeksplorasi penggunaan teknologi blockchain tambahan, yaitu IPFS.
+Program Bantuan Penelitian Industri NRC (NRC IRAP), menyelenggarakan sesi kickoff blockchain dan meluncurkan rencananya untuk menguji kelayakan teknologi blockchain dalam mengelola Perjanjian Kontribusi Program (pendanaan inovasi) dengan perusahaan kecil dan menengah Kanada. Eksperimen akan menyediakan kasus penggunaan nyata pertama dari jenisnya untuk pemerintah dan lembaga publik lainnya.
+Pemerintah Kanada (GC) menggunakan teknologi blockchain untuk mengeluarkan semacam CV digital kepada karyawan berbasis proyek, memberikan "catatan keterampilan dan pengalaman permanen, milik pribadi, dan aman bagi mereka."
+Pemerintah British Columbia, Ontario dan Kanada membentuk kolaborasi sumber terbuka, Verifiable Organizations Network (VON). VON memanfaatkan identitas kedaulatan diri untuk memungkinkan organisasi dan orang-orang yang menjalankan organisasi itu, untuk melakukan bisnis online dengan cara yang tepercaya.

2.)Meksiko
+Pemerintah Meksiko berencana untuk melakukan prosedur pengadaan publik di jaringan blockchain.
+Unit Pemerintah Digital - Kementerian Administrasi Publik Meksiko meluncurkan HACKMX, sebuah proyek yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk melacak dan memvalidasi tawaran untuk kontrak publik.
+Mantan Presiden Meksiko Vicente Fox sedang mengerjakan proyek yang mengintegrasikan blockchain dengan kegiatan pertanian lokal. Fox telah menyelidiki aplikasi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi di dalam pemerintah Meksiko.
+Pemerintah Meksiko mengesahkan undang-undang yang berjudul Undang-Undang Lembaga Teknologi Keuangan (Fintech Law), yang bertujuan untuk mempromosikan inklusifitas keuangan dan inovasi teknologi melalui kolaborasi antara regulator Meksiko, legislator, dan aktor swasta lebih lanjut yang penting di lapangan. Undang-undang ini juga memperkenalkan kerangka kerja untuk mengatur penggunaan cryptocurrency.
Amerika Serikat.

3.)Amerika Serikat
+Badan Proyek Penelitian Pertahanan Tingkat Lanjut (DARPA) menciptakan perisai cybersecurity blockchain - platform berbasis blockchain untuk mengirimkan pesan aman atau memproses transaksi yang dapat dilacak melalui berbagai saluran. Aplikasi ini akan digunakan secara berbeda untuk memfasilitasi komunikasi antara unit dan markas dan mengirimkan informasi antara perwira intelijen dan Pentagon.
+Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang, "Advokasi Inovasi untuk Membantu UU Penegakan Hukum" (H.R. 2613) yang menyerukan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) untuk melakukan studi tentang penggunaan blockchain, AI, dan teknologi lainnya.
Bagian 1646 dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2018 (H.R. 2810) mensyaratkan bahwa blockchain dinilai untuk pekerjaan militer.
+Pusat Kesiapan Armada Sistem Angkatan Udara sedang mengerjakan prototipe blockchain yang diizinkan untuk melacak bagian-bagian penerbangan sepanjang siklus hidup mereka.
+Angkatan Udara Amerika Serikat menerapkan pendekatan Blockchain untuk proyek Supply Chain Additive Manufacturing Parts (BASECAMP) untuk mengamankan rantai nilai panjang dengan teknologi ledger terdistribusi.
+Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) Amerika Serikat menginvestasikan $ 49 juta untuk membangun A.I. dan solusi blockchain untuk mengurangi simpanan operasional dan biaya.
+Blockchain Trust Accelerator (BTA) di New America meluncurkan upaya kolaboratif selama dua tahun untuk mengemudikan sistem bertenaga blockchain untuk melacak kesehatan dan kesejahteraan pekerja pabrik.
+Layanan Pos Amerika Serikat (USPS) mengajukan paten untuk menggabungkan teknologi blockchain dan sertifikat digital untuk mengotentikasi informasi pengguna.
+Departemen Keamanan Dalam Negeri mengeluarkan serangkaian hibah untuk mengeksplorasi solusi inovatif yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk mengamankan manajemen identitas digital.
+The Food and Drug Administration meluncurkan proyek percontohan yang mengeksplorasi kegunaan blockchain dalam pelacakan aman dan verifikasi obat resep.
+Pada tahun 2014, Layanan Pendapatan Internal Amerika Serikat mengklasifikasikan mata uang digital sebagai properti.
+Arizona memberlakukan undang-undang (HB 2417) yang secara eksplisit memberikan kontrak pintar efek hukum, validitas, dan keberlakuan yang sama dengan rekan kontrak standar mereka.
+Inisiatif Blockchain Delaware diluncurkan pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, para pejabat Delaware mulai mengeksplorasi memasukkan blockchain ke dalam berbagai komponen proses pengarsipan perusahaan. Sekarang, Delaware menggunakan teknologi blockchain untuk merampingkan registri bisnis. Blockchain Uniform Commercial Code (UCC) mengotomatiskan rilis dan pembaruan pengajuan UCC dan jaminan terkait.
+Wyoming legislatif mengeluarkan undang-undang (SF0125) yang mengubah Pasal 9 dari Kode Komersial Seragam Wyoming untuk mendefinisikan aset digital yang menggunakan blockchain dan teknologi buku besar yang didistribusikan.
+Inisiatif Blockchain Illinois menguji pilot registrasi kelahiran berbasis blockchain, untuk menyelidiki identitas yang berdaulat dan aman bagi warga negara Illinois.
+Blockchain pertama yang disetujui pemerintah, mencatat kesepakatan real estat di Amerika Serikat terjadi di Vermont, karena sikap proaktifnya pada teknologi buku besar yang didistribusikan.
+Illinois menyelidiki lima proyek blockchain, termasuk pencatatan akta properti, kredensial akademik, registrasi penyedia layanan kesehatan, pasar kredit energi, dan pengamanan catatan vital.

Negara Bagian Amerika Selatan

ilustrasi blockchain south america

4.)Argentina
+Program Akselerator Departemen Produksi dan Tenaga Kerja siap untuk menawarkan $ 50.000 hibah untuk mendukung startup blockchain.
+Identitas digital berbasis blockchain untuk proyek inklusi telah diumumkan di Argentina, dengan tujuan untuk meningkatkan akses warga ke layanan pemerintah.

Eropa
Komisi Eropa meluncurkan EU Blockchain Observatory & Forum untuk mempercepat penelitian dan inovasi blockchain untuk membantu memposisikan Eropa sebagai pemimpin global.
Program European Horizon 2020 menginvestasikan hingga € 300 juta dalam proyek-proyek yang mendukung proyek-proyek blockchain di Uni Eropa.

5.)Austria
Pemerintah Austria meluncurkan Lembaga Penelitian baru untuk Cryptoeconomy, yang akan mendukung proyek-proyek penelitian blockchain melalui dana € 8 juta.

6.)Denmark
Partai Liberal Alliance Denmark adalah asosiasi lokal pertama di dunia yang melakukan pemilihan internal dengan menggunakan teknologi blockchain.

7.)Estonia
+Pemerintah Estonia telah menguji teknologi ini sejak 2008 dan merupakan negara pertama yang menggunakan blockchain di tingkat nasional.
+Sejak 2012, blockchain telah digunakan secara operasional di pendaftar Estonia, termasuk sistem peradilan, kesehatan nasional, dan kode komersial. Pemerintah Estonia memiliki rencana untuk memperluas penggunaan DLT ke bidang lain seperti kedokteran pribadi, keamanan siber, dan kedutaan data.
+Program e-Estonia yang dibuat oleh pemerintah menawarkan 99% layanan yang diadakan secara online, 44% dari Estonia menggunakan pemungutan online, 98% dari deklarasi pajak diajukan secara online, dan 98% dari Estonia memiliki ID digital, dengan 700+ juta tanda tangan digital. 99% data kesehatan didigitalkan dan disimpan di blockchain.
+Estonia memiliki proses pengadilan tercepat kedua di Eropa, dengan jumlah waktu terpendek kedua yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata, komersial, administrasi, dan lainnya.
+Kementerian Kehakiman Estonia memanfaatkan teknologi blockchain untuk menciptakan sistem e-Law, sebuah basis data online yang memungkinkan publik membaca setiap rancangan undang-undang yang diajukan sejak Februari 2003.

Afrika

ilustrasi blockchain africa

8.)Etiopia
Pemerintah Ethiopia sedang menjajaki kemungkinan untuk penggunaan blockchain di sektor pertanian.

9.)Ghana
Pemerintah Ghana, dalam kemitraan dengan Bitland, meluncurkan proyek percontohan untuk mendaftarkan tanah di blockchain. Lebih dari 78% tanah di Ghana tidak terdaftar. Proyek ini sekarang telah diujicobakan di 20 komunitas di Kumasi.

10.)Kenya
Pemerintah Republik Kenya mengeluarkan ikatan ritel, M-Akiba, melalui platform mobile. M-Akiba memungkinkan pengguna untuk membeli obligasi pemerintah dalam jumlah yang sangat kecil, tanpa perlu rekening bank.
Kenya Blockchain & AI Taskforce membentuk, dan menyarankan pemerintah untuk mengganti uang tunai dengan mata uang digital.

11.)Liberia
Kementerian Keuangan Liberia menandatangani MoU dengan perusahaan blockchain terkemuka untuk mendigitalkan layanan pemerintah dan menciptakan platform e-government.

12.)Mauritius
Pemerintah pulau Mauritius, telah menciptakan Regulatory Sandbox License (RSL), yang memungkinkan investor luar untuk mengembangkan solusi berbasis blockchain di bawah pengawasan Dewan Investasi Mauritius.

13.)Nigeria
+Serikat transportasi darat Nigeria meluncurkan sistem manifest penumpang (PAM) berbasis blockchain.
+Pembicara Dewan Perwakilan Rakyat Nigeria menyerukan kerangka hukum untuk cryptocurrency.

Asia

ilustrasi blockchain asia

14.)Cina
Karena Cina memiliki lebih dari 500 proyek blockchain yang dilaporkan terdaftar, banyak yang dipimpin oleh pemerintah, maka saya akan memilih beberapa untuk daftar ini.

+Xiong meluncurkan proyek penghijauan seluas 6.667 hektar. Platform online berdasarkan blockchain, data besar, dan jejak teknologi tinggi lainnya dan mengelola siklus hidup pohon.
+Komite Manajemen Distrik Baru Xiong secara resmi mengumumkan pengenalan teknologi blockchain dalam manajemen pemerintah untuk membentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan efisien melalui pengawasan komprehensif.
+Xiong telah meluncurkan dan mengimplementasikan 9 aplikasi blockchain di sekitar bidang pemerintahan.
+Pusat Informasi Negara, Union Pay, China Mobile, dan tiga organisasi lainnya meluncurkan Blockchain Services Network (BSN), proyek infrastruktur blockchain nasional yang dibayangkan sebagai "sistem Android atau Apple iOS" untuk blockchain.
+legalXchain mendaftarkan tiga layanan blockchain yang didasarkan pada legalXchain, LegalFabric, dan Hyperledger.
+Teknologi Blockchain muncul dalam Rencana Lima Tahun ke-13 Tiongkok untuk pengembangan teknologi informasi.
+Kantor Pers Pemerintah Rakyat Kota Guiyang menerbitkan sebuah buku putih berjudul "Pengembangan dan Penerapan Blockchain Guiyang." Buku putih telah disebut oleh praktisi industri sebagai "cetak biru pertama" negara untuk teknologi blockchain.

15.)Hong Kong
+Keuangan Hong Kong menerbitkan aturan baru untuk pertukaran cryptocurrency untuk mendapatkan lisensi. Satu aturan menetapkan bahwa pertukaran crypto tidak memerlukan lisensi Securities and Futures Commission (SFC) untuk beroperasi jika mereka tidak memperdagangkan produk yang didefinisikan sebagai sekuritas.

16.)India
+Partai Demokrat India menggunakan platform pemungutan suara berbasis blockchain untuk berkonsultasi dengan warga India untuk menentukan posisi kebijakan di masa depan.
+Menteri Negara untuk Elektronika dan Teknologi Informasi telah mengidentifikasi teknologi blockchain sebagai bidang penelitian penting dalam domain seperti tata kelola, perbankan dan keuangan, dan keamanan siber dalam rancangan makalah pendekatan. Makalah ini juga memperkenalkan Kerangka Blockchain Tingkat Nasional, yang membahas potensi teknologi ledger terdistribusi dan kebutuhan infrastruktur bersama untuk berbagai kasus penggunaan.
+Pemerintah Maharashtra dan Departemen Pendapatan bermitra dengan platform blockchain hybrid open-source untuk melengkapi bukti konsep catatan tanah pada blockchain. Maharashtra adalah negara bagian ketiga terbesar di India.

17.)Malaysia
+Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) mengumumkan bahwa mereka sedang mengujicoba program visa kerja bagi para freelancer teknologi untuk bekerja di Malaysia dalam jangka pendek, untuk memenuhi permintaan akan bakat-bakat yang mampu AI, blockchain, dan cybersecurity.

18.)Singapura
+Otoritas Moneter Bank Sentral Singapura bekerja sama dengan ConsenSys untuk mengeksplorasi potensi teknologi buku besar terdistribusi di perbankan sentral. Project Ubin menerapkan sistem penyelesaian kotor real-time dengan privasi transaksi penuh, finalitas penyelesaian, dan tidak ada titik kegagalan tunggal.

19.)Korea Selatan
+Layanan Bea Cukai Korea Selatan meluncurkan sistem kliring berbasis rantai blok untuk manajemen pengiriman impor dan ekspor.
+Pemerintah Korea Selatan berinvestasi dalam enam pilot blockchain terpisah dengan dana $ 9 juta.

20.)Thailand
+State Railway of Thailand dan Thailand Post dilaporkan akan mengembangkan dan menerapkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk melacak kedatangan dan keberangkatan kereta api dan teknologi blockchain untuk melacak paket bernilai tinggi.

Kesimpulan

Sampai dengan hari ini kebutuhan akan blockchain terus bertambah dan semakin kompleks, dengan segala kelebihan dab potensinya blockchain mampu menarik minat penggunanya mulai dari negara berkembang hingga negara maju, juga tidak luput juga berbagai perusahaan yang bergerak pada sektor layanan publik  yang menggunakan blockhain untuk menyempurnakan layanan mereka, dengan suksesnya pemanfaatan blockchain di berbagai luar negara Indonesia maka hal ini menjadi lampu hijau untuk perusahaan penyedia layanan blockchain di Indonesia untuk mengenalkan layanan blockchain mereka seperti blockchain Vexanium, ditambah lagi hingga saat ini Indonesia belum kita jumpai memanfaatkan teknologi ini.