"An industrial system which not only produces for the mass
but in which the mass of the people are also producers"
-Mahatma Gandhi-
Pada era Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, perikanan budidaya menjadi tumpuan untuk mengejar visi "Indonesia Sebagai Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar di Dunia pada Tahun 2014". Untuk mewujudkan visi tersebut, dikenalkanlah apa yang kemudian disebut kontrak produksi, daerah-daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, sejenak agak merasa gagap dengan target produksi yang terukur, walaupun kemudian target ini hanya dikendalikan dengan apa yang disebut "Statistik Perikanan Budidaya".
Di balik skeptisme bahwa produksi perikanan budidaya pada tahun 2010 merupakan angka yang tidak over estimate, patut juga diakui bahwa kepemimpinan MKP Fadel Muhammad berhasil memacu produksi secara progresif, meskipun terkadang terkendala pada aspek pemasarannya.
Belum rampung benar pencapaian target peningkatan produksi 353%, MKP telah berganti Sharif C. Sutardjo. Pergantian ini sepertinya "memaksa" kita untuk tidak lagi berkonsentrasi pada produksi terbesar di dunia, tetapi lebih kepada strategi industrialisasi perikanan. Strategi industrialisasi memang merupakan strategi penting untuk mengangkat subsektor perikanan budidaya menjadi prime mover pembangunan ekonomi, karena pencapaian kesejahteraan sangat sulit apabila hanya mengandalkan budidaya perikanan pada tingkat on farm saja. Tetapi industrialisasi yang bagaimana yang seharusnya menjadi arah strategi pembangunan?
Dari banyak pemberitaan media, kebijakan industrialisasi ini dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengatur agar semua kapasitas terpasang dari pelaku usaha perikanan dari hulu hingga hilir dapat termanfaatkan secara maksimal. Namun, belum banyak terungkap di media arah strategi apa yang akan dikembangkan untuk perikanan budidaya. Dari materi dalam Chief Editor Meeting 29 November 2011 khususnya tentang Value Chain: Perikanan Budidaya sepertinya tidak ada beda dengan kegiatan yang selama ini telah ada.
Tidak begitu jelasnya prioritas-prioritas yang akan dikembangkan dalam industrialisasi perikanan budidaya -padahal tidak mungkin KKP menggarap semuanya dengan sumber daya yang ada- memberikan peluang kepada kita untuk mendiskusikan model industrialisasi perikanan budidaya dalam kerangka ekonomi kerakyatan, yaitu suatu pembangunan perikanan budidaya yang melibatkan bagian terbesar dari masyarakat perikanan dan menghasilkan produk ikan untuk masyarakat luas.
Pola produksi yang menjadikan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas ini sejatinya sudah digariskan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam pidatonya pada Konperensi Ekonomi di Yogyakarta 3 Februari 1946. Beliau menyatakan, "Sejak munculnya kapitalisme liberal sesudah tahun 1870, Indonesia dipandang semata-mata sebagai suatu onderneming besar, untuk menghasilkan barang-barang bagi pasar dunia. Dasar ekonominya adalah 'ekspor ekonomi'. Pasar dalam negeri diabaikan semata-mata, sebab tidak mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. ........ Ini kelanjutan daripada sistem kapitalisme, yang mendasarkan perekonomian Indonesia kepada 'ekspor ekonomi'. Sistem ini memutar ujung jadi pangkal."
Tetapi, strategi industrialisasi perikanan budidaya yang akan dikembangkan agaknya tidak sejalan dengan pemikiran Bung Hatta tersebut, bahkan sebagaimana pemberitaan Bisnis Indonesia 30 November 2011 yang menyebutkan bahwa tujuan industrialisasi perikanan ini adalah untuk menyumbang devisa merupakan indikasi bahwa model yang dikritik Bung Hatta 65 tahun lampau tentang ekspor ekonomi masih menjadi arah industrialisasi perikanan.
