Keringatnya Bagaikan Emas, Kenapa Pagu Anggaran untuk Pekerja Migran Jumlahnya Kecil?

Hingga kini pemanfaatan remitansi secara efektif bagi pengembangan usaha-usaha produktif di desa belum terwujud dengan baik. Aliran remitansi yang dikirim oleh buruh migran kurang terkelola dengan baik, justru oleh keluarganya digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif bahkan untuk berfoya-foya.

BI dan Perbankan nasional perlu memperbanyak skema atau insentif terkait dengan buruh migran Indonesia. Langkah Bank Mandiri yang telah mendesain program yang bertujuan untuk membuat para buruh migran mandiri setelah selesai kontrak sangat tepat dan perlu ditiru. Program yang diselenggarakan bersama Mandiri University telah melatih kewirausahaan bagi puluhan ribu buruh migran yang tersebar di Hong Kong, Malaysia, dan Korea Selatan. Program diatas memiliki empat prinsip utama, yaitu mengubah buruh menjadi majikan, mempersatukan keluarga melalui entrepreneurship atau kewirausahaan.

Prospek wiraswasta pekerja migran saat ini mendapat perhatian serius di seluruh dunia. Saatnya bagi Indonesia untuk mendorong buruh migran dan keluarganya untuk bertransformasi menjadi pengusaha atau wirausaha. Keniscayaan, pekerja migran telah menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. Pada tahun 2023, Bank Indonesia mencatat remitansi PMI ke tanah air mencapai 14,22 miliar dollar AS.

Berdasarkan potensi penempatan dan potensi remitansi tersebut, pasar kerja luar negeri menjadi salah satu pilihan untuk menyerap tenaga kerja produktif sehingga Indonesia dapat memanfaatkan fenomena bonus demografi yang sedang dihadapi dan dapat memenuhi target penyediaan lapangan kerja.

Kondisi dunia yang semakin disruptif memerlukan kementerian yang fokus mengurus pekerja migran dan diaspora. Kenapa penting, karena jutaan pekerja migran dan diaspora yang tersebar di berbagai belahan dunia merupakan potensi bangsa yang amat strategis. Salah satunya adalah sumber devisa negara yang cukup besar.Namun begitu sederet persoalan pekerja migran dan diaspora hingga saat ini masih belum terpecahkan.

Proses bisnis penempatan PMI ke negara tujuan perlu segera diperbaiki. Pemerintahan Prabowo perlu memperbesar penggunaan KUR sebagai opsi pembiayaan prioritas bagi kawan-kawan calon PMI yang membutuhkan pembiayaan murah dan tidak memberatkan. Skema KUR Penempatan PMI perlu diperbesar, ini merupakan pembiayaan yang khusus diberikan kepada calon PMI dan/atau calon pekerja magang luar negeri untuk memenuhi kebutuhan biaya penempatan ke negara tujuan penempatan dan untuk memberikan dana kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dalam peran pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, PMI menyumbangkan devisa sebesar 14,22 miliar dollar AS pada tahun 2023 atau berkontribusi sebesar 1,05 persen terhadap PDB Indonesia. Sekedar catatan, realisasi KUR Penempatan PMI sejak tahun 2015 s.d. 12 Maret 2024 baru sebesar sebesar Rp2,32 triliun kepada 150.561 debitur. Pada tahun 2024 terdapat 8 Penyalur KUR yang memiliki plafon KUR PMI yakni Bank Mandiri, BNI, Bank Bukopin, BSI, BJB, Bank Jateng serta UUS Bank Jateng, BPD Sumsel Babel, dan BPD Sulselbar dengan total keseluruhan plafon mencapai Rp 115 miliar atau 0,04 persen dari total plafon KUR yang telah didistribusikan sebesar Rp 280,48 triliun.

Lahirnya program KUR Penempatan PMI didasari semangat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi PMI dan keluarganya di Indonesia, serta berusaha mengurangi ketergantungan PMI pada pinjaman kepada rentenir atau informal yang berisiko tinggi. (AM)*