Â
Catatan Arif Minardi
Pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto perlu melindungi perusahaan otomotif nasional yang sudah eksis selama ini dan banyak menyerap tenaga kerja.
Prabowo perlu mengoreksi atau menyempurnakan kebijakan terkait kendaraan listrik agar lebih melindungi industri otomotif yang sudah eksis dan berjasa terhadap pembangunan bangsa. Arah transformasi kendaraan listrik sebaiknya tidak sektarian terhadap produk tertentu, namun perlu keragaman. Karena pada hakikatnya sebagian besar industri otomotif telah memiliki platform kendaraan listrik.
Pemerintahan Jokowi begitu saja memilih mobil listrik nasional bersama produsen otomotif asal Tiongkok, yaitu Geely. Padahal selama ini Geely belum malang melintang dalam industri otomotif di Tanah Air. Bahkan Perusahaan ini dahulu pernah gagal dan hengkang.
Pada waktu lalu Geely pernah melempar produknya di Indonesia dengan rentang harga Rp 95 juta hingga Rp 190 jutaan. Di tahun 2011 angka penjualan sempat menyentuh 1.022 unit. Tetapi tidak berselang lama, penjualan Geely mulai merosot. Akhirnya Geely hengkang dari Indonesia sekitar tahun 2016.
Pemerintahan Prabowo perlu mempertimbangkan secara cermat strategi untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik nasional yang benar-benar mengurangi emisi atau carbon neutral.
Ekosistem tersebut mesti sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan sektor industri otomotif sehingga tidak mengalami guncangan yang hebat.
Prinsip dasar penerapan kendaraan listrik dari kacamata Toyota ialah bagaimana mengurangi emisi. PT Toyota Astra Motor (TAM) memegang prinsip It's Time For Everyone. Jadi harus semua orang (berkontribusi dalam mengurangi emisi), tidak bisa rezim pemerintahan hanya menyediakan produk tertentu misalnya BEV dengan harga tertentu saja.
Idealnya harus menyediakan untuk semua orang dari (segmen) yang atas melalui BEV, lalu ada PHEV, Hybrid, sampai mobil konvensional yang irit seperti LCGC. Atau bisa juga substitusi seperti memakai bahan bakar biofuel. Jika tidak menyeluruh dan hanya mengejar ke segmen tertentu, maka penurunan emisi tidak signifikan.
Pemerintahan Prabowo Subianto perlu menghapus klaim label mobil listrik nasional untuk merek di atas yang nuansanya tidak adil bahkan boleh dibilang ibarat pepesan kosong bagi dunia ketenagakerjaan dan nihil TKDN.
