Catatan  Arif MinardiÂ
Jumlah Kementerian dalam pemerintahan akan bertambah hingga menyerupai postur kabinet era Presiden Soeharto yang menterinya berjumlah 44 orang. Kabinet gemuk mestinya tidak sekedar bagi-bagi kursi kekuasaan, namun harus mampu mewujudkan efektivitas kerja pemerintahan dan mampu menuntaskan masalah krusial bangsa.
Seperti masalah krusial tentang lapangan kerja untuk generasi Z dan milenial serta masalah pengembangan UMKM yang hingga kini skemanya belum optimal. Anggaran untuk pembinaan UMKM selama ini tersebar di berbagai Kementerian. Banyak tangan yang mengurus UMKM sehingga justru mempersulit Kementerian koperasi dan UMKM. Pemerintah menyetujui usulan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk menghapus batasan jumlah kementerian melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Tidak ada perbedaan mendasar antara daftar inventarisasi masalah yang disusun pemerintah dan draf Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara yang disusun oleh Badan Legislasi DPR. Menurut rencana, DPR dan pemerintah akan menggelar rapat kerja perdana membahas revisi undang-undang itu pada Senin (9/9/2024).
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo mengatakan bakal merangkul semua kekuatan, termasuk lawan politiknya ke dalam pemerintahan. Bersamaan dengan itu, berkembang pula wacana untuk menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi setidaknya 41 kementerian sehingga ketentuan dalam UU No 39/2008 perlu diubah.
Kabinet Prabowo Gibran tidak lama lagi akan terbentuk. Kabinet ini harus memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap sektor yang menjadi katup penyelamat bangsa, yakni Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Eksistensi UMKM telah menyerap tenaga kerja nasional sebesar 96,99 persen sejak tahun 2018. Tidak hanya menyerap tenaga kerja, UMKM juga memberikan kontribusi pada PDB sebesar 62,58 persen.Jumlahnya sangat besar, oleh karena itu perlu perhatian yang lebih besar dari pemerintahan Prabowo Gibran untuk memperkuat UMKM.
Dunia mengakui bahwa UMKM di Indonesia berperan luar biasa untuk bangsa. Meskipun belum ada totalitas pengembangan saja sudah hebat, bagaimana jika perhatian pemerintah lebih besar lagi, baik dalam hal pembinaan usaha, permodalan dan inovasi teknologi.
UMKM telah berperan menjadi katup penyelamat perekonomian bangsa, utamanya penyedia lapangan kerja yang terbesar bagi rakyat Indonesia, hal itu melahirkan penghargaan dari International Council for Small Business (ICSB). Peran strategis UMKM sebagai penyelamat perekonomian nasional di saat krisis 1998 memang tak terbantahkan. Perpaduan antara keuletan, fleksibilitas, dan kemandirian telah menjadikan UMKM sebagai katup penyelamat perekonomian bangsa Indonesia dari kebangkrutan total akibat kegagalan konglomerasi menghadapi rontoknya perekonomian global.
Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan PDB dan serapan tenaga kerja naik, akses sektor UMKM Indonesia ke rantai nilai pasok produksi global sangat minim yakni hanya 0,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM negeri ini tidak memiliki informasi dan akses ke pasar global.
Di ASEAN kontribusi UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global hanya 2,7 persen, hanya sedikit lebih baik dari kontribusi Brunei, Laos, Myanmar dan Kamboja. Padahal ASEAN berkontribusi 9,3 persen terhadap rantai pasok global.
Sistem Logistik Nasional Berbasis Pasar Tradisional
Populasi UMKM sebagian besar bersinggungan dengan pasar tradisional. Oleh sebab itu pemerintahan Prabowo Gibran mesti membuat terobosan terkait pasar tradisional. Selama kampanye Pilpres, Prabowo sering blusukan di pasar tradisional, bahkan kehadirannya disambut meriah dan dia sering dipeluk erat oleh emak-emak. Pelukan secara tiba-tiba disambut oleh Prabowo dengan senang hati.
Makna terdalam pelukan erat Prabowo oleh masyarakat di pasar tradisional adalah perlunya kegiatan ekonomi kerakyatan itu mendapat perhatian negara yang lebih besar lagi.
Pasar sebagai wahana ekonomi kerakyatan sepanjang usia RI tidak pernah absen menjalankan perannya sebagai penyelamat krisis ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi SDM bangsa yang berpendidikan rendah.
Keniscayaan penataan pasar tradisional yang terkelola dengan sistem logistik yang baik akan memperluas lapangan kerja. Urgensi sistem logistik berbasis pasar tradisional juga sangat ideal dalam situasi gejolak ekonomi saat ini.
Pada saat ini korporasi termasuk pasar tradisional mesti membentuk agile supply chain yakni rantai pasokan yang lebih gesit tanpa terjadi kerumunan. Melalui agile supply chain bisa terwujud jaringan distribusi, proses produksi, dan procurement activity untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dengan bantuan angkutan dan sistem transportasi barang secara daring.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional selama ini belum bisa diimplementasikan dengan baik. Apalagi kepala daerah begitu mudahnya terkooptasi oleh kepentingan investor lalu memberikan izin pendirian pasar modern, seperti hipermarket, supermarket, dan lainnya tanpa mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional.
Kondisinya semakin runyam karena mereka begitu mudahnya melanggar ketentuan menyangkut zonasi dan kewajiban mengakomodasi 20 persen lahan atau tempat untuk UMKM.
Keniscayaan pengembangan pasar tradisional harus terpadu dengan infrastruktur logistik seperti pergudangan, fasilitas kontrol mutu dan infrastruktur penunjang lainnya. Bisnis jasa logistik di pasar tradisional juga harus ditata sehingga sistem logistik pasar tradisional bisa menampilkan item produk tertentu ke suatu lokasi secara lebih efektif dan murah.
Simpul-simpul aktivitas logistik di pasar tradisional yang antara lain pergudangan, unitisasi atau pengepakan menurut jumlah unit tertentu, transportasi, serta manajemen informasi seperti prosedur order maupun konfirmasi penerimaan barang harus dibenahi dengan teknologi terkini. Pihak produsen komoditas di pasar tradisional mestinya tidak perlu dipusingkan oleh proses pengemasan dan jalur distribusi produknya supaya cepat di tangan agen atau konsumen.
Usaha logistik di pasar tradisional juga sangat prospektif jika diwarnai dengan sistem atau aktivitas insourcing seperti halnya korporasi besar. Dengan sistem insourcing, berbagai entitas hingga rumah tangga yang membutuhkan pasokan bahan mentah dan komoditas bahan pangan dari pasar tradisional secara kontinu bisa dilayani dengan baik lewat sistem daring yang aplikasinya telah dibangun oleh pemerintah daerah.
Pemerintah daerah juga berkewajiban membangun infrastruktur kios pasar yang dilengkapi dengan perangkat sistem informasi terkait komoditas. Termasuk sistem monitoring keamanan pangan yang ketat dan kualitas produk pertanian yang diperiksa secara rutin. Penyelamatan pasar perlu segera dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan yang disertai dengan value creation dan aspek komunikasi massa.
Salah satu agenda penting pemerintah daerah untuk menumbuhkan value creation bagi pasar adalah mengedepankan inovasi. Berdasarkan data Kemendag, hingga 2019 pasar tradisional yang terdata sekitar 9.559 unit, dengan 95 persen berumur di atas 25 tahun, 1 persen berumur 10-20 tahun dan 3 persen berada di usia kurang dari 10 tahun.
Sisanya tidak aktif dan tinggal nama, akibat fasilitas tidak lengkap dan kurang memadai. Di sisi lain, pasar modern mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.
Menurut data Kemendag, jumlah pasar modern mencapai 14.000, yang berbentuk convenience store sebanyak 358 toko, minimarket 11.569 toko, supermarket 1.146 toko, hypermarket 141 toko, dan perkulakan atau grosir mencapai 26 toko.
Pemerintah sesungguhnya sudah menginisiasi beberapa upaya penyelamatan terkait keberadaan pasar tradisional dan modern tersebut. Sayangnya, karena keterbatasan anggaran akibatnya masih belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Keniscayaan pasar tradisional dan modern menciptakan value creation sebagai urat nadi pemasaran.
Meniru UMKM Jerman
Ada aspek penting yang tidak boleh diabaikan terkait dengan kemajuan dan kemakmuran bangsa Jerman terkait UMKM di negeri ini. Aspek penting itu adalah tentang perekonomian Jerman yang pertumbuhannya justru ditopang oleh UMKM. Revitalisasi Ketenagakerjaan sektor UMKM perlu mencontoh pengembangan UMKM di Jerman.
Kontribusi luar biasa dari UMKM Jerman terhadap ekonomi negaranya telah dikaji oleh Profesor Hermann Simon. Dia adalah pemikir manajemen yang sangat berpengaruh setelah Peter Drucker. Pernah menjabat kepala European Marketing Academy (EMAC).
Hermann menyebut UMKM di Jerman sebagai hidden champions atau juara tersembunyi yang mampu mendongkrak perekonomian suatu bangsa secara signifikan.
Hidden champions adalah jawaban mengapa Jerman selama bertahun-tahun mampu menjadi negara pengekspor terbesar di dunia. Ternyata eksportir Jerman tidak hanya oleh perusahaan besar seperti Volkswagen atau Siemens. Tetapi juga dilakukan oleh ribuan UMKM.
Patut dicatat, setengah dari UMKM yang unggul di dunia adalah berasal dari Jerman. Data demografi menunjukkan bahwa ada 20 UMKM per-seribu penduduk di Jerman. Itulah mengapa Jerman memiliki tingkat pengangguran pemuda yang rendah dibawah rata-rata negara maju di dunia yang mencapai sekitar 8 persen. Apalagi kondisi Eropa masih dalam bayangan krisis. Sehingga di Spanyol dan Yunani yang terkini, satu dari tiga orang pemuda di bawah usia 25 adalah pengangguran.
Data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 40 persen dari total jumlah penerimaan negara Jerman. Juga berkontribusi 71 persen lapangan kerja dan 83 persen lapangan pendidikan di Jerman. Selama ini UMKM telah menawarkan berbagai jenis lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan talenta seseorang. Oleh sebab itu pemerintah Jerman dari waktu ke waktu menempuh kebijakan pasar kerja yang memperkuat posisi UMKM.
Satu dekade terakhir ini entitas UMKM Jerman sangat agresif dalam merebut peluang globalisasi.Menurut survei KfW, 67 persen produk UMKM diekspor ke pasar internasional. Selain itu para UMKM Jerman juga gigih menghilangkan biaya perantara dengan mengimpor barang dan bahan baku secara langsung.
Keuletan dan daya inovasi UMKM di Jerman membuat negeri itu sangat kompetitif. Terbukti Jerman tetap konsisten menduduki 10 besar dalam Indeks Daya Saing Global. Hal itu terbukti dengan arus masuk investasi asing langsung meningkat 45 persen sejak 2012.
Menurut Klaus Abberger, ekonom senior di Institut Ifo untuk Riset Ekonomi di Munich, kekuatan ekonomi Jerman kini terletak di UMKM sektor manufaktur. Ada banyak klaster di bidang manufaktur dengan produk berkualitas tinggi dan jaringan internasional.
Pengembangan UMKM di Jerman pada awalnya terfokus pada pelatihan praktis bagi pemuda dan adanya skema pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Rekonstruksi Jerman (KfW). Bank pemerintah ini memiliki suatu cabang yang memfokuskan diri sepenuhnya pada pendanaan UMKM.
Ditinjau dari aspek ketenagakerjaan UMKM di Jerman menyerap sekitar 79 persen dari total angkatan kerja. Jerman memiliki model ketenagakerjaan yang cukup ideal sehingga menjadi contoh banyak negara. Model pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja ahli untuk memperkuat model bisnis UMKM terus dipacu. Kemampuan UMKM Jerman untuk memperluas lapangan kerja menyebabkan negara itu membutuhkan sekitar 200.000 tenaga kerja berkualifikasi dari negara lain setiap tahunnya.
***
(AM)
