Catatan Arif MinardiÂ
Halaman utama koran KOMPAS Sabtu 24 Februari 2024 mengetengahkan judul Pola Rekrutmen Tenaga Kerja Sektor Formal Bergeser. Selama ini pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan melaporkan perkembangan ketenagakerjaannya, namun kebijakan ini kurang diindahkan alias tidak digubris, sehingga pemerintah tidak memiliki data yang akurat dan lengkap.Akibatnya data pasar ketenagakerjaan masih amburadul dan berpengaruh buruk terhadap strategi pengerahan tenaga kerja. Pembukaan lapangan kerja formal belum bisa mengimbangi kenaikan angkatan kerja baru.
Presiden baru atau pemerintahan hasil Pemilu 2024 dihadang oleh kondisi ketenagakerjaan yang kronis. Terlebih tampak gejala deindustrialisasi akibat kondisi global dan masalah kebutuhan bahan baku dalam negeri yang telah memukul beberapa klaster industri.
Tantangan Presiden baru hasil Pemilu 2024 terkait ketenagakerjaan langkah pertama adalah menata dan memperluas portofolio kompetensi tenaga kerja. Penataan tersebut membutuhkan data yang kredibel, data ketenagakerjaan yang sistemik dan tidak asal-asalan seperti yang terjadi selama ini. Yang menyebabkan pengelolaan angkatan kerja tidak pernah optimal.
Betapa vitalnya data ketenagakerjaan bagi sebuah negara. Kita bisa menyimak betapa vitalnya data Non Farm Payroll (NFP) merupakan indikator ekonomi utama bagi Amerika Serikat. Data ini mewakili jumlah pekerja yang dibayar di AS dikurangi pekerja dari sektor pertanian, pegawai pemerintah, pegawai swasta rumah tangga dan karyawan organisasi nirlaba.NFP merupakan pengumuman yang paling ditunggu-tunggu oleh kebanyakan para trader fundamental.
Untuk mengatasi krisis multidimensi profil angkatan kerja nasional perlu mendapatkan motivasi, gemblengan etos kerja dan instruktur yang handal. Angkatan kerja baru perlu navigasi dan pembekalan agar termotivasi serta mampu bersaing secara global.
Pengerahan dan pendayagunaan angkatan kerja perlu supermentor atau instruktur super yang bisa diperankan oleh mereka yang memiliki kapasitas sebagai inovator, pelaku startup nation dan perorangan yang memiliki pengalaman sebagai diaspora atau pernah belajar di negara maju yang menjadi pusat disrupsi teknologi.Peran supermentor sangat penting untuk menumbuhkan karakter unggul terhadap tenaga kerja sesuai kemajuan zaman yang mengedepankan daya imajinasi dan kapasitas inovasi.
Lebih istimewa lagi jika supermentor bisa menunjukan ragam profesi yang akan lahir serta mampu reinventing atau memunculkan kembali ragam profesi yang sudah menghilang dengan nuansa atau model bisnis yang baru.
Perlu membangun lembaga latihan kerja agar mampu menjadi ruang atau wahana kreativitas untuk memperbaiki proses kreatif dan daya inovasi masyarakat pada saat era disrupsi melanda dunia. Fakta menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan non-formal bagi angkatan kerja berpendidikan rendah selama ini kurang diminati rakyat. Lembaga pendidikan non-formal perlu transformasi agar lebih bernilai tambah untuk rakyat. Lembaga ditingkat kecamatan yakni PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) di tingkat kabupaten/kota sebaiknya segera ditransformasikan menjadi wahana difusi inovasi.
Dalam teori sosiologi, difusi inovasi sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Sedang inovasi merupakan awal untuk terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial itu pada dasarnya merupakan inti dari pembangunan masyarakat. Pakar sosiologi Rogers dan Shoemaker menjelaskan bahwa proses difusi merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses dimana perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial.
Transformasi pendidikan non-formal menjadi wahana difusi inovasi sebaiknya dimulai dengan pencerahan dan pembelajaran yang berhubungan dengan motivasi, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan taraf kehidupan sehari-hari. Selanjutnya diberikan pencerahan tentang hakikat inovasi yang bisa memberi keuntungan ekonomi.
Strategi pembangunan infrastruktur selama ini masih mengabaikan prinsip audit teknologi. Mestinya prosedur audit bagi produk teknologi asing yang masuk ke Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin keandalan dan nilai ekonomisnya dibelakang hari.
Hal itu juga dapat menumbuhkan industri nasional serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Selain itu dengan audit teknologi bisa mengoptimalkan SDM teknologi nasional yang pada gilirannya akan memperluas spektrum lapangan kerja.
Prosedur audit teknologi hendaknya bukan hanya yang bersifat technoware dari aspek teknologi perangkat keras dan lunaknya, tetapi sekaligus juga harus mencakup aspek infoware, orgaware, dan humanware. Untuk aspek yang terakhir ini dilihat karakter manusia dan responnya terhadap informasi.
Harusnya program pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur direncanakan secara matang termasuk bagaimana melakukan penilaian teknologi dan keandalan produk yang akan digunakan.
Selam aini usaha pemerintah untuk memacu pembangunan infrastruktur belum disertai dengan proses transformasi, audit teknologi dan perluasan lapangan kerja atau penciptaan job creation. Pemerintah terlihat memberikan cek kosong bagi pengusaha atau investor untuk memilih dan menentukan sendiri spesifikasi teknologi yang akan diterapkan di negeri ini.
Pengadaan infrastruktur dengan skema pembiayaan apapun harus mengedepankan local content dan melibatkan seluas mungkin tenaga kerja lokal.
Fungsi lembaga pemerintah seperti BRIN, Bapenas/Bapeda dan perguruan tinggi hingga saat ini belum dilibatkan secara optimal untuk melakukan audit teknologi terhadap produk atau proyek infrastruktur yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah berlangsung.
Urgensi audit teknologi (auditek) untuk proyek-proyek infrastruktur dan produk teknologi asing yang masuk ke tanah air. Hal itu untuk menjamin keandalan proyek dan nilai tambah ekonomi di kemudian hari. Langkah tersebut juga bisa memperluas lapangan kerja untuk penduduk lokal, menumbuhkan industri lokal serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan sosial. Dengan auditek yang ketat dan berwibawa bisa mengoptimalkan SDM teknologi nasional dan semakin menambah ragam profesi.
 *) Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Anggota LKS Tripartit Nasional.
