Bagi orang-orang  yang menganggap Jokowi sebagai musuh, tentu tidak pernah kehabisan akal untuk menggembosi euforia sang fenomenal ini yang kian hari semakin menghambat nafsu politik mereka. Apalagi di zaman neolib total seperti sekarang ini, kebanyakan penganutnya saling berlomba membusungkan dada paling depan, menunjukkan sikap ke-Aku-annya, merasa paling berhak menjadi penguasa, yang tanpa disengaja memperlihatkan keangkuhannya.  Cara-cara yang digunakan dalam menjegal langkah gubernur DKI dalam menjalankan tugasnya ini tampak semakin halus dalam beropini, dan vulgar dalam kebijakan.
Salah satu opini halus itu adalah di satu sisi mendukung beliau untuk menjadi RI 1, di sisi lain menghujat dan menolak PDIP. Pikiran seperti ini tampak absurd dalam logika karena jika ingin Jokowi jadi RI 1 tentunya yang dicoblos ya PDIP, terlepas dari pro kontra partai ini dalam perjalanan politiknya, itu sudah alurnya, masak maunya Jokowi jd RI 1, tapi nyoblosnya partai lain? Dalam hal ini, tentu pikiran bijak yang harus dikedepankan, suka tidak suka bahwa PDIP itu "rumahnya" Jokowi adalah faktanya. Beliau Di partai banteng ini bukan seumur jagung, dan kesetiannya terhadap partai sudah selayaknya kita apresiasi, teringat film korea yang berjudul "Friends", disitu dikatakan bahwa kehormatan laki-laki itu ada pada sikap setia nya. Tentu lebih jauhnya kita juga berpikir bahwa setia pada kebenaran adalah hal yang mutlak diperlukan.
Satu persatu isu-isu yang ingin menghambat laju kinerja gubernur ini rontok dengan sendirinya. Tentu masih segar dalam ingatan ketika Jokowi menghimbau agar di DKI tidak melakukan takbir keliling karena mudharatnya lebih besar ketimbang manfaatnya, suatu himbuan saja masih bisa diakali oleh orang-orang munafik itu untuk mendiskreditkan beliau, dengan alasan-alasan yang aneh. Lalu muncul isu bahwa dana blusukan menggunakan dana APBN yang jumlahnya fantastis, yang akhirnya malah berbalik menelanjangi kebodohan si penebar isu tersebut.
Ketika isu-isu miring masih dirasa tidak berhasil menjatuhkan, maka sekarang mulai tampak lebih kencang menahan laju Jokowi melalui kebijakan-kebijakan yang kontra produktif terhadap program-program beliau. Berita kemarin datang dari DPRD DKI yang hanya menyetujui 700 armada bus Transjakarta dari 1000 bus yang diminta untuk didatangkan akhir tahun ini. Kabar sebelumnya juga mengenai transportasi, dimana Menteri Perindustrian menyetujui hadirnya "mobil murah" yang katanya untuk rakyat miskin. Dihubungkan dengan masalah kemacetan Jakarta, Menteri ini berkilah bahwa urusan infrastruktur lah yang harus dipercepat, dan lagi-lagi hal itu dilimpahkan urusannya ke Gubernur. Aneh tapi nyata, itulah gambaran Pemerintah Pusat sampai hari ini. Dua Menteri sedang disibukkan dengan kegiatan konvensi partai, di sisi lain Presiden ingin Menteri-Menteri fokus pada kerjaannya sehingga hasilnya maksimal. Ini logika dari planet mana? TVRI pun disetir sedemikian rupa dengan alasan konvensi adalah urusan negara, sehingga publik harus mengetahui, baru kali ini saya mendengar urusan partai itu urusan negara, alasan yang aneh dari orang yang aneh. Belum lagi rencana pemindahan ibukota, yang sudah lama digulirkan, tapi kenapa beberapa bulan sebelum pemilu baru serius direspon oleh SBY, adakah ini terkait perhatian masyarakat luas yang semua mata sedang tertuju ke Jokowi, tentu ada benang merahnya.
Ke depannya entah apa lagi yang akan digulirkan untuk menjegal keinginan dan harapan sebagian besar masyarakat terhadap Jokowi, yang pasti, akan semakin banyak peluru yang menghujam beliau.
