Latah Uninstall, Hambat Kemajuan Ekonomi Digital

Dikala IP-TIK DKI Jakarta mencapai 7,61, IP-TIK provinsi lain hanya berkisar 6,09 kebawah. Fakta miris lainnya dikutip dari temuan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menyatakan hampir 80 persen pengguna internet berada di Pulau Jawa dan Sumatera dengan penetrasi pengguna internet hanya separuh dari populasi di Indonesia.

Masalah-masalah pembangunan TIK tersebut seharusnya menjadi perhatian bersama. Dengan kata lain, jangan sampai banyak energi terbuang untuk hal yang sia-sia atau malah memperburuk pembangunan ekonomi. Sebaliknya, ajakan seharusnya digaungkan untuk mendukung pengembangan ekonomi digital. Bukan tagar ancaman untuk mencopot aplikasi unicorn tertentu, misalnya, hanya karena perbedaan pilihan politik.

Menuju Ekonomi yang Lebih Baik

Netizen seharusnya sadar bahwa siapapun yang nantinya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, mereka akan mengemban banyak pekerjaan rumah, seperti menjawab tantangan besar pembangunan TIK dan pengembangan ekonomi digital. 

Sehingga, daripada saling serang 'uninstall' aplikasi yang ujung-ujungnya kembali merugikan rakyat Indonesia, lebih baik membandingkan visi-misi capres dan cawapres mana yang akan mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik dan diperhitungkan dalam pergaulan internasional, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi digital.

Dalam pengembangan ekonomi digital, human capital juga sangat krusial. Investasi pada pembangunan manusia diperlukan guna mencapai kualitas manusia yang baik dan unggul. 

Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semakin meningkat setiap tahun, nyatanya literasi edukasi di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain, misalnya, antar negara yang tergabung kedalam The Programme for International Student Assessment (PISA). Mengutip data PISA, performa sains, matematik dan membaca peserta didik di Indonesia hanya bertengger di ranking ke-62 dari 69 negara.

Investasi pada pembangunan manusia dilakukan pemerintah melalui anggaran pendidikan dalam APBN yang tiap tahun mengalami peningkatan. Seperlima porsi belanja negara senantiasa dijaga untuk bidang pendidikan meliputi Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, beasiswa bidik misi dan LPDP, dana rehabilitasi sekolah, serta tunjangan guru.

Dengan langkah-langkah tepat yang dilakukan seluruh kalangan, ekonomi digital akan dapat mendatangkan banyak manfaat, tidak hanya melejitkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga pengurangan pengangguran, dimana konon kenaikan sepuluh persen digitalisasi akan mampu menurunkan pengangguran sebesar 0,84 persen. Hal ini tentu dapat menjadikan Indonesia lebih baik dalam meraih manfaat dari ekonomi digital yang tengah berkembang.