"Jalan panjang yang harus dilewati oleh calon kepala daerah dalam pilkada langsung ternyata tidak menyurutkan minat kader partai dan peserta nonkader partai menjadi bakal calon gubernur, bupati, dan walikota". Mereka mengikuti penjaringan dan penyaringan vang dilakukan oleh partai untuk memproleh rekomendasi dari partai.
Fenomena ini menunjukkan bahwa gubernur, bupati, dan walikota adalah jabatan publik yang memiliki daya tarik bagi banyak kalangan untuk mengikuti proses seleksi sebagai bakal calon, seperti kader partai, profesional, akademisi, pengusaha, pensiunan TNI/Polri, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.
 Banyaknya bakal calon kepala daerah dari latar belakang yang beragam dapat menjadi petanda bahwa pilkada langsung memiliki prospek yang positif di masa depan. Pilkada langsung sebagai pesta demokrasi rakyat dapat menyajikan pengertian dan pelajaran tentang pengorganisasian demokrasi. Menurut Meyer (2003), otonomi daerah mempunyai unsur penting dalam pengorganisasian demokrasi.Â
Dalam perspektif politik, otonomi daerah sebagai kebijakan desentralisasi dan demokratisasi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah.
Matinya Integritas.
Integritas adalah sikap atau perilaku yang benar, jujur dan adil. Artinya orang yang berintegritas harus benar, jujur dan adil terhadap diri dan orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu, integritas adalah suatu keniscayaan, sebab tanpa penyelenggara, elite politik dan peserta
pemilu yang berintegritas, maka hasil pemilu tidak berkualitas.
Pemilu yang berintegritas adalah sarana dimana rakyat memberikan amanah kepada para pemimpin yang berdaulat bukan para pemimpin yang dipilih oleh rakyat, tetapi rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Sebab, Pemilu yang berintegritas akan menghasilkan kualitas pemimpin yang baik pula. Namun temuan dalam berbagai riset menunjukkan adanya keterputusan elektoral antara pemilih dan yang dipilih.Â
Tidak ada hubungan antara pemilih dan pemimpin yang dipilih atau telah terjadi keterputusan elektoral. Dengan kata lain.
electoral integrity." Electoral Studies 32.4 (2013): 563-575.
Oligarki adalah bentuk pemerintahan (pemilu) yang kekuasaan politiknya
secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan
menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa
Yunani untuk "sedikit" dan"memerintah" pada praktiknya, kontestasi demokrasi yang dihelat dalam bentuk Pilkada langsung semakin tidak terjangkau oleh masyarakat umum.Â
Akses pada kekuasaan hanya dapat digapai oleh kaum dengan kemampuan finansial diatas rata-rata karena biaya politik yang semakin mahal (Rosenberg & Rocek, 2019). Biaya politik yang semakin mahal tidak dapat dilepaskan dari proses pragmatisme dan oportunisme yang dibangun elite politik pasca reformasi dimana mekanisme kekuasaan diberikan kepada mekanisme pasar (Haryanto,2017).Â
