Retorika Politik Pilkada DKI 2017

Dinamika menjelang Pilkada DKI 2017 semakin kelihatan untuk tidak memilih Gubernur Incumbent AHOK yang di lakukan oleh beberapa kelompok organisasi masyarakat di Jakarta. 

Berbagai aksi yang berkaidah dengan norma-norma alam demokrasi baik lewat organisasi ataupun individu yang sah dan diatur secara konstitusi UUD 1945 untuk menyatakan pendapat di muka umum, hampir tiap hari dilakukan baik melalui media sosial, aksi jalanan ataupun workshop-workshop di dalam ruangan dengan membuat opini publik dengan tujuan menarik simpati warga agar nantinya di Pilgub DKI 2017 untuk tidak memilih AHOK kembali. 

Banyak kelompok-kelompok yang anti AHOK khususnya yang tidak senang dengan kebijakan-kebijakannya seperti: penggusuran, pemecatan pegawai PNS dll atau juga perilakunya seperti bicara kasar terhadap pejabat DKI dan masih banyak lagi yang dianggap kurang ber-etika sebagai pejabat pemimpin suatu daerah, semisal sebut saja pemerhati sosial Ratna Sarumpaet, musisi Ahmad Dhani, Politisi Haji Lulung dan berbagai komunitas kelompok masyarakat/organisasi yang berada di Jakarta.

Kalau bicara hitung-hitungan modal, keuntungan sudah jelas calon incumbent AHOK sangat diuntungkan tapi kalau bicara suara di parlementer sudah jelas partai PDI P menguasai dengan 28 kursi otomatis mempunyai nilai tawar yang sangat strategis dan tinggi, lain hal AHOK yang nota bene tidak mempunyai partai alias Indenpendent akibat keluar dari partai pengusungnya dulu yaitu GERINDRA.

Dengan munculnya teman AHOK yang di klaim mampu mengumpulkan 1juta lebih KTP warga DKI yang sebagai syarat untuk maju pilkada lewat jalur independent oleh KPU DKI sebesar lurang lebih 550 ribu suara otomatis sudah lolos dalam veryfikasi daftar dari calon independent di pilkada DKI 2017 ini. Ada juga 3 partai pengusung yaitu NASDEM, GOLKAR dan HANURA yang tanpa syarat itu merupakan modal yang sangat besar bagi AHOK untuk kemungkinan terpilih kembali menjadi DKI 1 2017 nanti, kenapa ? yang pertama: Suara dari teman AHOK sudah pasti menjadi jaminan walaupun ada pro-kontranya juga tapi paling tidak suara untuknya sudah ada 1.000, yang kedua: jumlah suara dari ke-3 partai pengusungnya di parlement ada 24 kursi, yang ketiga: suara-suara simpatisan AHOK yang merasa di untungkan dengan kebijakan yang dibuat selama ini dan umumnya kaum menengah ke atas.

Dalam hal ini PDI P sangat berhati-hati (mengingat suara terbanyak di parlement DKI ) untuk menyikapinya, itu terlihat dari sikap ketua umum PDI P Megawati Soekarno Putri dalam mengambil keputusan siapa yang di calonkan maju di Pilkada DKI 2107 nanti. 

Salah satu contoh korbannya yaitu Plt ketua DPD PDI P Jakarta Bambang DH karena dianggap melangkahi dalam bermanuver politik partainya, Bambang DH tergabung dalam koalisi kekeluargaan untuk menolak AHOK dan mencari sosok pemimpin Jakarta yang lebih baik dari Petahana dan di ganti oleh Andi Wijaya yang sebelumnya menjabat bendahara DPD PDI P DKI Jakarta.

Ini bukti kalau Megawati masih butuh AHOK untuk menjadi Gubernur kembali di Pilkada DKI 2017 nanti mungkin dengan menghitung petahana AHOK melanjtkan dan menjalankan kinerja Joko Widodo yang sebelumnya diusung oleh Megawati Soekarno Putri.

BY. Arifin