Menurut Anton, di masa lalu Kota Surabaya pernah menjadi kiblat kemajuan dan keunggulan perfilman nasional. Kehebatan tersebut ingin dikembalikan lagi agar tidak menjadi sebuah mimpi pada masa lalu. Anton  melangkah cepat, tahun ajar 2017 dibuka jurusan baru Produksi Film dan Program Televisi (PFPT). Kini, SMK Dr. Soetomo punya komitmen kuat mengaplikasi perfilman dengan teknologi baru.
"Jurusan baru ini satu-satunya di Indonesia bukan hanya di Jawa Timur" kata Anton menambahkan, "Peminat bidang perfilman dari Jawa Timur tidak perlu repot harus ke Jakarta"
SMK yang terletak diJalan Jojoran IV Surabaya itu sekolah yang ditunjuk Pusat Pengembangan Perfilman Nasional untuk membuka jurusan PFPT. Penunjukkan ini cukup mendasar, sebab SMK Dr. Soetomo pernah punya pengalaman enam kali menggelar Festival Film yang diiukti SMK se Indonesia. Dukungan juga diberikan oleh Institut Seni Indonesia (ISI) dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ).
SMK Dr Soetomo selama ini memiliki jurusan Akutansi, Pemasaran, Perhotelan, dan Multimedia. Maka, sejak diluncurkan pada tahun ajar 2017 jurusan Produksi Film dan Program Televisi menjadi kekuatan baru. Keseriusan para pemangku sekolah ini bukan hanya di bibir saja. Saat ini beberapa kamera dengan harga mahal sudah disiapkan.
Bahkan, untuk memberi wawasan luas kepada para siswa beberapa pakar sinematografi didatangkan dari Jakarta, antara lain sosok yang pernah menjadi kameramen termahal di Indonesia alumni IKJ, "Enggong" Supardi. Sementara itu hari Rabu (9/8/2017) dihadirkan pakar penyuteradaraan yang sering memberikan workshop film, Panji Wibowo.
Anton belakangan gundah dengan dihentikannya pencairan dana hibah bantuan operasional pendidikan daerah (BOPDA). Sejak tahun 2016 APBD Kota Surabaya tidak lagi mengucurkan dana untuk siswa miskin yang duduk di bangku SMA maupun SMK. Akibatnya, beban sekolah yang menyasar kalangan bawah ini cukup berat, sebab terpaksa harus memungut uang SPP.Â
Pendidikan sekolah swasta adalah berurusan dengan berbagai aturan, penuh kehati-hatian. Aturan dan regulasi pemerintah harus dipenuhi tanpa kecuali. Namun di sisi lain ada parameter tersendiri pihak sekolah supaya kelangsungan dunia belajar mengajar harus berjalan.
"Kami terpaksa memungut uang SPP kepada walimurid," tuturnya dengan mimik sedih. Menurut Anton konflik kepentingan teritorial pengelolaan sekolah yang berbuntut dihentikannya bantuan pendidikan SMK merupakan langkah mundur pemerintahan di daerah.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI