Masih dalam semarak hingar bingar Kompas Gramedia Book Fair menjelang hari terakhir, tanggal 26 Februari 2011 rupanya berbarengan dengan Modis Kompasiana, meski di tempat yang berbeda yaitu Plasa Senayan Jakarta. Dengan pembicara tokoh nasional sang ketua para wakil rakyat yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Marzuki Ali. Dipandu oleh presenter yang juga mengaku sebagai wartawan atau jurnalis yang tentunya cukup pas dengan acara jurnalis warga atau citizen journalism Kompasiana atau akrab disapa dengan para Kompasianers.
Berbagai pokok bahasan disampaikan dengan wawasan yang luas, jelas dan lugas oleh pembicara juga dalam menjawab pertanyaan para peserta dari beragam kalangan, termasuk kompasianers paling muda usia yang baru 16 tahun yang mengajukan berbagai pertanyaan seputar kehidupannya sebagai remaja. Usia boleh muda tetapi kemampuan remaja yang satu ini dalam bertutur kata, bertata bahasa dan materi pertanyaan menimbulkan decak kagum kompasianers lain yang semuanya dewasa usia maupun wawasan pola pikirnya.
Prestasi yang cukup menonjol sebagaimana diakui sendiri oleh ketua wakil rakyat ini adalah ketika menyelamatkan asset negara, pabrik semen baturaja yang ketika itu dilanda kemelut mengarah pada pailit melilit yang sulit. Sampai sampai sebelum menjadi ketua wakil rakyat tokoh kita ini mendapat julukan sebagai 'sang juru selamat' karena peranannya telah menyelamatkan BUMN ini dari kemelut bangkrut. Satu lagi perlu dicatat bahwa parlemen telah mempunyai rencana strategis (renstra) adalah di bawah era kepemimipinan sekarang ini.
Modis bersama tokoh politisi yang mengaku bukan politisi dan tidak mempunyai pengalaman di bidang politik serta tidak berpendidikan formal dalam ilmu politik, tapi ternyata mampu mengemban jabatan politik yang diamanahkan kepadanya. Satu lagi issue yang sempat terangkat dalam acara diskusi interaktif adalah ketika menjawab pertanyaan salah seorang kompasianers yang berasal dari kalangan LSM. Adalah peraturan perundangan tentang otonomi daerah yang dalam penerapannya menimbulkan side efek berupa tumbuhnya raja-raja kecil di daerah.
Menyempurnakan peraturan perundangan tentang otonomi daerah menjadi wacana, kata pembicara dalam paparan selanjutnya. Kenyataan menunjukkan seperti sekarang ini, dimanakah sebenarnya arah yang tepat otonomi daerah?. Daerah tingkat I provinsi atau daerah tingkat II kota dan kabupaten, sehingga sering timbul kerancuan dan persaingan dalam pelaksanaan proyek pembangunan di daerah. Karena itu pak ketua wakil para rakyat ini berkehendak bahwa perlu merampingkan struktur pemerintahan di tingkat propinsi, cukup dipimpin oleh seorang gubernur dengan sekretaris daerah setingkat dirjen sebagai koordinator daerah otonomi pemkot dan pemkab.
Memang tidak dapat dipungkiri, kata ketua para wakil rakyat ini bahwa kenyataan menunjukkan adanya fakta kepala daerah pemkot maupun pemkab yang telah habis dua kali berturut-turut masa jabatannya ternyata masih belum puas. Maju lagi pada preode berikutnya pada posisi wakil atau mengajukan isterinya bertarung merebut posisi sebagai kepala daerah. Atau paling tidak berasal dari aliran parpol yang sama berharap meneruskan menorehkan tahta untuk rakyat abadi di tangannya.
Berkaitan dengan timbulnya efek samping berupa raja-raja kecil di daerah, pernah pula dahulu tersebar issue bahwa kepala dinas juga akan dijadikan sebagai jabatan politis yang ditunjuk sebagai pembantu bupati atau walikota di daerah otonomi. Kalau issue ini menjadi kenyataan, maka raja-raja kecil yang selama ini hanya bayangan atau anggapan akan menjadi suatu kenyataan pula adanya. Perlukah mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan seperti dahulu, yaitu melalui mekanisme lembaga perwakilan rakyat DPR atau DPRD.
Barangkali ini juga menjadi PR pemikiran ketua para wakil rakyat yang belum terungkap, apalagi pemilu kada secara langsung berkaitan otonomi daerah, cukup sering menimbulkan ekses terjadinya anarkisme diantara calon yang kalah yang tidak mau menerima kekalahan itu sebagaimana mestinya. Sepertinya tidak ada lagi kata pepatah 'yang kalah harus berlapang dada, dan yang menang tidak boleh berbusung dada'.
Mungkin yang terakhir dibicarakan dalam modis kompasiana bersama Marzuki Ali kali ini ketika itu adalah masalah penerapan demokrasi yang yang sering juga kurang pas atau kebablasan. Sebagai politisi elit berasal dari parpol pemenang pemilu atau partai pemerintah sesuai namanya Partai Demokrat tentu sangat konsisten dan konsekuen pro demokrasi. Demokrasi versi apakah yang cocok untuk republik ini di masa mendatang ?.
Jaman dahulu masa pemerintahan orde lama ada demokrasi terpimpin dan di masa orde baru terdapat demokrasi pancasila. Zaman reformasi belum ada istilah yang cocok menyertai demokrasi, Demokrasi demonstatif atau demonstrasi demokratif, barangkali yang sering ditayangkan oleh media masa. Dengan mengatas namakan demokrasi seolah menghalalkan semua cara, anarkis sekalipun.
Barangkali ini juga menjadi pemikiran sang ketua wakil rakyat ini, sampai-sampai tidak bersedia menjawab pertanyaan tentang predeksi sosok pemimpin atau seandainya beliau terpilih menjadi pemimpin dalam suksesi kepemimpinan 2014 yad. Tidak mau berandai-andai atau juga belum saatnya waktu yang tepat menjawab yang mungkin menjadi acuan program kampanye janji ketua para wakil rakyat untuk memimpin rakyat periode lima tahun berikutnya.
