Pemimpin Tersinggung Mengancam Melapor, Rakyat Tersinggung Kepada Siapa Melapor?

[caption id="attachment_89001" align="aligncenter" width="500" caption="Ilustrasi/Admin (Shutterstock)"][/caption] Aksi sarkastik "Koin Untuk Presiden" terus bergulir. Saya yang awalnya sekedar melihat aksi ini sebatas lucu-lucuan yang tipis menyinggung menjadi heran ketika fenomena ini justru menjadi polemik yang tidak membangun. Polemik tersebut adalah adanya ancaman untuk melaporkan aksi "Koin untuk Presiden" sebagai tindakan pidana...! Julian Aldrin Pasha, Jubir Kepresidenan, mengungkapkan bahwa tindakan tersebut sebagai penghinaan kepada kepala negara, dan sangat terbuka peluang untuk dipidanakan. Pernyataan Julian lebih lengkapnya adalah seperti ini: "Melecehkan kepala negara itu bisa dipidanakan.Tentu kita tahu bahwa negara ini punya mekanisme, punya aturan hukum yang pasti. Bila terbukti ada pelecehan dan pencemaran nama baik kepala negara, tentunya ada sanksi.Semua harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," ujar Julian di Jakarta kemarin". Selengkapnya dapat dilihat disini Koin untuk Presiden ini muncul pertama kali ketika DPR Komisi III sedang melakukan rapat kerja dengan Polri, seakan menjadi aksi-reaksi atas pidato presiden yang menyinggung tidak naik-naiknya gaji selama 6-7 tahun belakangan. Setting-design? Ah, siapa yang tahu. Hingga kini sang puan ide tak jua menampakkan batang hidungnya. Kotak koin tersebut lalu memainkan perannya ketika rapat kerja sedang reses istirahat. Kotak tersebut telah tersedia rapih di depan ruang rapat Komisi III, lengkap dengan tulisan besar "Koin Untuk Presiden" seakan menggoda setiap orang yang lewat untuk mengisinya. Anggota Fraksi partai Golkar, Bambang Soesatyo, paling bersemangat dengan keberadaan kotak ini. Bahkan ia turut mengajak salah satu petinggi polri untuk turut menyumbang ke kencleng itu. Para pewarta berita tampak bersemangat dalam meliput berita ini. Namun koin ini tidak memiliki umur panjang, berbeda dengan pendahulunya seperti "Koin untuk Prita" dan "Koin Pemulangan TKI" yang berlanjut dan membesar secara efektif. Bahkan dua kotak koin ini mampu menjadi salah satu alat kampanye publik yang efektif dalam membangkitkan perhatian masyarakat luas - salah satu pra-syarat keberhasilan kegiatan advokasi publik. Bila diibaratkan bola salju, nasib dua koin tersebut pun relatif- dalam hemat saya- mendapatkan jalur luncur yang efektif dari sudut pandang perubahan sosial. Koin untuk Prita misalnya mampu menghentak perhatian segenap lapisan masyarakat. Dialektika mengenai hak pasien di hadapan primordialisme dunia kesehatan Indonesia; keamanan, kenyamanan, dan privasi bersilaturahim di alam maya; hingga upaya-upaya perbaikan pelayanan publik di Indonesia pun dilakukan, berangkat dari starting point kasus Prita vs RS Omni. "Korban" kotak koin Prita jelas, yaitu dunia kesehatan, pelayanan publik di Indonesia, hingga oknum-oknum yang memang bersalah berdasar putusan hakim pengadilan. Sementara Koin TKI juga memiliki obyek sasar yang terang-benderang (meminjam istilah yang dipopulerkan Pak Presiden). Dunia pekerja migran Indonesia, lemahnya regulasi ketenagakerjaan dalam menghadapi kepongahan negara tujuan TKI, sampai mandulnya birokrasi diplomat kita. Semua sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Secara konteks makro, Koin Prita dan TKI mampu membawa perubahan kebijakan! Dari sudut terminologi pergerakan dan perubahan sosial pun dua koin ini telah memenuhi syarat sebagai alat perlawanan "Yang Tertindas" kepada "Yang Berkuasa". Luar biasa bukan? Maka, dalam dua konteks koin tersebut jika pihak penguasa merasa tersinggung itu wajar...! Karena secara langsung tatanan politik, kebijakan, dan sosial mengalami perubahan. Dan setiap perubahan akan jua membawa instabilitas supra dan infra struktur sosial masyarakat. Bagaimana dengan Koin untuk Presiden? Hingga kini, yang bereaksi barulah sebatas politisi pendukung pemerintah. Itu pun memandangnya secara nyinyir bin tersinggung. Dialektika-nya hanya miliki elit semata. Lebih jauh, seperti yang saya ungkap di atas, Jubir Presiden bahkan sampai mengutarakan niat untuk melakukan serangan balik penuntutan secara pidana bagi penggagas Koin untuk Presiden. Semua hanya karena lembaga kepresidenan telah tersinggung harkat dan martabatnya...! Melakukan penuntutan itu adalah hak lembaga kepresidenan. Namun pesan saya sebaiknya terlebih dahulu menjawab pertanyaan mendasar ini: "Apa dampaknya bagi Perbaikan Kondisi dan Kesejahteraan Masyarakat Luas?"