Reformasi 1998: Serangkaian Penyebab Mengapa Sulit Terjadi Kembali di Rezim Jokowi

Tidak sampai di situ, para perangkai kata bayaran juga bertindak dalam melancarkan pemulusan praktik kotor penguasa dalam mendapatkan keinginan mereka, sedangkan jurnalis yang akan menghambat mereka dicekal. Halili Hasan, Direktur Eksekutif Setara Institute mengungkapkan bahwa jurnalis paling banyak dicekal di era Jokowi (10/12). Temuan Setara Institute, kebebasan berekspresi dan berpendapat era Jokowi hanya mendapat skor 1,3. Kemunduran demokrasi terpampang jelas selama sepuluh tahun kursi Presiden Jokowi diduduki. Demokrasi mulai terkesan hanya nyanyian kosong di tengah carut marut bangsa ini.

Kotornya tindakan patronase menciptakan skenario baru: rakyat terlebih dahulu harus berhasil melawan rakyat sendiri. Para simpatisan yang telah disiapkan sedemikian rupa dengan dididik untuk mampu membangun narasi yang positif di tengah keruhnya kasus pengkhianatan wakil-wakil rakyat. Selanjutnya simpatisan juga harus mampu mengadu domba masyarakat melalui komentar-komentar negatif yang diutarakan pada suatu pihak yang berlawanan. Tidak hanya di dunia maya, patronase tentunya juga dapat kita temukan dalam kehidupan nyata. Momen di mana para aparat lebih mementingkan mereka yang berada yang mampu membayar mereka untuk  menyediakan perlindungan ganda. Tidak perlu diberi contoh atau permisalan; sekalipun Anda bukan orang yang khusyuk menyimak isu-isu politik negara ini, kotornya politik pemerintah akan datang dengan sendirinya dan mengusik Anda.

Itulah mengapa Reformasi 1998 akan lebih sukar terlaksana di rezim Jokowi. Jika di zaman Soeharto rakyat bersatu padu menduduki institusi-institusi penting negara dengan lawan berasal dari aparat dan pejabat, maka di rezim ini skema yang lebih berat disusun sebagai penangkis baru yang berasal dari rakyat. Kedatipun bisa terjadi, teknisnya tidak akan sama dan justru bisa lebih berdarah. Ideologi rakyat telah dibagi ke bermacam kubu, sekalipun cengkraman mereka sama-sama Pancasila.

Pertanyaan terakhir di tulisan ini: Sudah sejauh mana kita mengevaluasi implementasi untuk mencapai cita-cita reformasi yang pernah kita dambakan? Atau malah kita sendiri yang mengkhianatinya?