Akhir-akhir ini berbagai wacana kebijakan publik sedang gencarnya dicanangkan oleh kabinet Jokowi-Jk yang kemudian memunculkan beragam penyikapan oleh berbagai lapisan masyarakat. Ada yang antusias dalam menyambut kebijakan dan adapula yang terang-terangan menolak kebijakan tersebut. Sayangnya kebijakan publik yang diterapkan terkadang tidak sesuai dengan kepentingan dan aspirasi publik, hal ini terjadi karena kesalahan asumsi yang diambil oleh pemerintah seperti kurang memperhatikan berbagai faktor-faktor secara mendetail.
Dalam pandangan teoritis, para pemangku kebijakan di Indonesia lebih mengasumsikan bahwa setiap individu akan selalu rasional dalam mengambil keputusan. Dapat dikatakan individu adalah seorang yang hanya berfokuskan kepada fungsi misalnya, untuk mencegah macet maka dibuatlah jalur busway dengan asumsi masyarakat memerlukan transportasi hanya untuk ke tempat kerja. Tetapi melupakan keengganan menggunakan busway karena masalah harga diri atau kenyamanan pribadi dengan membawa kenderaan pribadi.
Beberapa kebijakan yang diprogram pemerintah juga banyak mengundang kontroversial dikalangan masyarakat. Apabila kita kembali pada tahun 2014, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang memancing banyak kritik di berbagai kalangan. Premium dinaikkan dari 6500 menjadi 8500 rupiah. Sementara solar dinaikkan dari 5500 menjadi 7500. Kebijakan ini hanya disebut-sebut merugikan rakyat kecil. Kenaikan harga BBM, tentu saja diikuti oleh kenaikan harga-harga lain seperti harga bahan pangan dan ongkos transportasi umum atau Kebijakan pada saat itu, dimana tiga kapal asing di perairan Anambas, Kepulauan Riau ditenggelamkan oleh pihak Indonesia karena dianggap menyebrangi teritori batas dan mencuri hasil kekayaan Indonesia yang mengundang banyak tanggapan kritis dari masyarakat.
Kebijakan lain yang banyak menuai perdebatan publik yaitu hukuman mati bagi pengedar narkoba khususnya warga asing anggota “Bali Nine” yang dinilai pelaksanaannya berbenturan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan apakah kebijakan tersebut memang benar-benar efektif memberikan efek jera baik bagi pengedar maupun pengguna narkoba. Sehingga dapat menurunkan tingkat kejahatan narkoba?
Berbagai Kebijakan yang diambil dapat mencermikan kualitas kinerja dari suatu pemerintahan. Apabila terjadi Polemik salah ambil kebijakan sudah menjadi tanggung jawab besar pula bagi seorang Presiden. Presiden bertanggungjawab mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Bagaimana PP ini kemudian diusulkan, merupakan urusan lain. Tapi yang memegang tanggungjawab konstitusi terhadap PP adalah presiden.
Walau mengalami beragam polemik dalam menerapkan kebijakan, kabinet Jokowi-Jk dapat mengukir rentetan kebijakan yang dianggap cukup berhasil bagi masyarakat dalam berbagai bidang seperti pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera (KKS), kartu indonesia sehat (KIS), kartu indonesia pintar (KIP), adanya sistem asuransi pertanian untuk petani agar dapat menekan kerugian saat gagal panen, beberapa proyek pembangunan seperti pembangunan Kilang Minyak Bontang dan jalan tol, Kabinet Jokowi-Jk juga telah dapat meningkatkan kualitas TNI diurutan ke-12 di dunia bahkan hingga program Tax Amnesty yang telah diakui keberhasilannya dikancah internasional serta masih banyak kebijakan publik yang menorehkan pencapaian yang baik.
Maka dari itu, implementasi setiap kebijakan publik bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit serta merupakan proses yang berlangsung secara dinamis. Permasalahan seringkali timbul dikala kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan perkiraan, salah satunya mengenai teknis operasional kebijakan publik yang masih disengaja oleh politisi yang menguasai pemerintahan sehingga bisa menguntungkan mereka secara politik Dampaknya adalah ketidak efektifan peran pelayanan publik yang dilakukan oleh para birokrat karena mereka lebih cenderung untuk mendahulukan kepentingan politisnya daripada kepentingan publik dan mengesampingkan nilai norma yang berlaku.
Maka Langkah paling awal yang bisa dilakukan pemerintah adalah berkolaborasi dengan akademisi. Lihat saja bagaimana Barack Obama menggunakan jasa para profesor ilmu perilaku demi keberhasilan implementasi peraturan. Malaysia pun sama., untuk kebijakan ekonomi tertentu misalnya Malaysia Koridor Utara dan Malaysia Koridor Barat, pemerintah bekerjasama dengan universitas – universitas lokal untuk memetakan perilaku masyarakat Malaysia di bagian semenanjung utara dan semenanjung barat. Sehingga para ahli perilaku dapat menjadi mitra kerja pemerintah dalam merencanakan kebijakan atau peraturan. Pemetaan kebiasaan, komposisi demografi, sejarah perilaku, dan perilaku pengambilan keputusan
Selain itu, sebelum membuat kebijakan, ada baiknya pemerintah melakukan eksperimen di luar uji publik. Melakukan eksperimen terlebih dahulu akan jauh lebih ekonomis daripada langsung menerapkan kebijakan publik. Lihat saja berapa dana terbuang karena ketidakjelasan dalam proses pembangunan tol laut atau kebijakan tergesa-gesa menaikan harga BBM yang bukan hanya memicu gejolak politik dan ekonomi.
Studi eksperiment sebelum membuat kebijakan adalah hal yang sangat jarang di lakukan pemerintah Indonesia. Penerapan kebijakan kadang-kadang terkesan memaksakan atau sekedar kepentingan politis segelintir orang. Singkatnya, studi eksperiment atas perilaku pengambilan keputusan penting untuk para pembuat kebijakan. Pemerintah harus mampu mengeluarkan usaha yang lebih, tidak terburu-buru apalagi berdasarkan kepentingan sesaat, politis, dan pribadi. Pemerintah harus lebih giat bereksperimen secara ilmiah terlebih dahulu untuk mempelajari perilaku masyarakat sebelum menerapkan peraturan. Sebab, kebijakan yang baik akan menciptakan kondisi Negara yang baik, tertib, dan maju.
Apapun kebijakan dari pemerintahan sekarang, memonitor dan mengkritik adalah kewajiban kita bersama. Kita harus memperhatikan benar-benar kebijakan pemerintah, karena itu menyangkut kehidupan kita. Tidak ada salahnya untuk bersuara dan berpendapat demi kemajuan bersama dengan cara seperti membuat usulan kebijakan, mengadakan tatap muka dengan para pejabat yang berwenang, mengadakan diskusi dengan para penyelenggara pemerintahan dan membuat kebijakan alternatif.
