Menakar Kembali Kualitas Mahkamah Konstitusi Sebagai Anak Kandung Reformasi

Dalam perkembangan paradigma administrasi publik, dikenal tentang New Public Management dan New Public Service sebagai keberlanjutan dari Old Public Administration. Perbedaan mendasar yang memperantarai keduanya adalah pada peran masyarakat. Dalam NPM, pelayanan diberikan pada pelanggan. Sedangkan dalam NPS, pelayanan diberikan kepada masyarakat.  

Dalam perspektif administrasi publik ini, seluruh indikator dalam Indeks Kualitas Putusan tampaknya masih merujuk pada hubungan MK sebagai pemberi layanan dengan pelanggan atau entitas yang menggunakan jasa MK. Hal itu dapat dilihat dari 2 elemen adalah survei kepuasan yang tentunya hanya bisa dijawab oleh pihak yang pernah berperkara di MK, 2 elemen rata-rata waktu penyelesaian perkara yang juga berkaitan dengan pihak yang berperkara di MK, serta persentase penyelesaian perkara dengan pendekatan yang sama.

Lantas bagaimana dengan masyarakat? Bukankah dalam fungsi MK sebagai pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung HAM, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung demokrasi, justru masyarakatlah yang paling merasakan dampak dari putusan MK? Dalam hal putusan Inkonstitusional Bersyarat pada Omnibus Law Cipta Kerja, urusannya bukanlah pada pihak yang mengajukan gugatan dan pemerintah, melainkan justru kaum pekerja yang menjadi implementasi langsung dari UU tersebut. 

Demikian pula dengan putusan lainnya. Konsepnya dalam perspektif lain sama dengan dengan Kementerian Kesehatan sebagai pemegang izin edar masker di era pandemi lalu. Urusan layanan memang antara pemilik produk dengan Kemenkes, tetapi ketika suatu produk sudah diberikan izin edar, maka produk itu akan digunakan oleh masyarakat. 

Dengan bobot putusan sekelas dan sekrusial MK, indikator yang ada masih terlihat kurang memadai, khususnya dalam mengukur pemaknaan kualitas yang dimaksud pada dampaknya terhadap masyarakat. Untuk itu, kiranya diperlukan diskursus lebih lanjut utamanya mengingat pada bulan-bulan ini, seluruh Kementerian dan Lembaga tengah bergelut dalam penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Upaya untuk menilai kualitas putusan pada dasarnya bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Dengan menggunakan perangkat studi literatur bernama Litmaps dan kata kunci 'implikasi putusan mahkamah konstitusi' per 1 Juli 2023 diperoleh lebih dari 3.400 jurnal ilmiah. Terlepas dari hasil yang mungkin terbilang 'kotor' sebagai suatu data, tetapi jumlah yang muncul memperlihatkan jumlah analisis pada putusan MK terbilang besar dan multi perspektif.

Sumber: Pencarian Artikel pada Litmaps

Dengan kata lain, analisis terhadap putusan MK merupakan materi yang senantiasa hadir dan dimutakhirkan serta sejalan dengan perkembangan yang ada. Ranah akademis di Indonesia telah menyediakan data yang kiranya cukup sebagai bahak baku untuk memaknai kualitas putusan dari Mahkamah Konstitusi dari pendekatan yang lebih relevan dengan marwah luar biasa dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Masyarakat adalah Intinya

Reformasi 1998 yang melahirkan MK sejatinya berakar dari gerakan di masyarakat. Artinya, sebesar-besarnya perubahan hendaklah bermuara pada masyarakat itu pula. MK memilki peran vital sebagai pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung HAM, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung demokrasi. 

Dampak dari putusan MK sejatinya sangat vital bagi masyarakat dan untuk itu diperlukan upaya lebih untuk menakar kualitasnya, jauh lebih dalam dari yang kini telah diukur, pun telah dinyatakan tercapai sebagai 'Sangat Berhasil'. Perspektif dalam tulisan ini adalah wujud nyata harapan saya sebagai publik kepada institusi dengan marwah tinggi seperti MK berbasis keilmuan administrasi publik terbatas yang saya miliki.