Benarkah BPOM Izinkan Ivermectin Jadi Obat Terapi Covid-19?

Sebagai apoteker yang tengah mendalami administrasi publik, saya sebenarnya baru ngeh kalau urusan obat dan reformasi birokrasi itu bukan urusan sembarangan. Sederhananya, kalau reformasi birokrasi dipandang seperti pelayanan KTP, maka urusan obat tidaklah bisa disederhanakan seperti itu. Ingat, kalau pelayanan KTP itu adalah soal negara sebagai pemberi layanan melalui Dinas Dukcapil dan penduduk sebagai penerima layanan. Nah, dalam proses pendaftaran obat yang normal sekalipun, unsurnya adalah regulator dalam hal ini FDA atau BPOM sebagai pemberi layanan dan industri farmasi sebagai pendaftar sekaligus penerima layanan. Cukup? Tentu saja belum. Pada titik ini, ada elemen masyarakat. Ingat, obat yang diajukan oleh industri farmasi itu akan dikonsumsi masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab menjamin masyarakat mengkonsumsi obat yang memenuhi tiga value utama: mutu, keamanan, dan khasiat.

Makanya saya termasuk kurang setuju untuk menyebut bahwa proses registrasi obat itu sekadar cepat saja, padahal yang lebih penting lagi adalah tepat dan benar. Artinya, limit percepatan pada penerbitan EUA dan sejenisnya tidaklah sama dengan mengubah pola penyaluran bansos supaya lebih akuntabel misalnya. Bagaimanapun, ada faktor keamanan masyarakat yang harus sangat dipertimbangkan. Berbagai jurnal juga sudah menyebut bahwa administrative reform untuk institusi seperti FDA memiliki banyak keterbatasan walaupun tetap diupayakan sejumlah percepatan-percepatan. Bahkan, kehadiran skema seperti EUA di masa pandemi sebenarnya juga merupakan upaya percepatan. Di zaman dahulu kala, tidak ada ceritanya persetujuan obat dilakukan dalam keadaan darurat dengan berbagai proses dilakukan secara paralel. 

Jadi, sebenarnya EUA saja sudah termasuk reformasi birokrasi, Expanded Access pun demikian. Hanya, lagi-lagi, mau secepat apapun proses yang dibutuhkan, value utama tetap harus dipertimbangkan secara lengkap tanpa saling menihilkan satu sama lain. Ada obat yang bermutu saja tapi keamanan dan khasiatnya dipertanyakan, tidak boleh. Ada obat yang sudah terbukti aman tapi khasiatnya masih belum dapat dikonfirmasi, ya belum cocok juga. Ada obat yang berkhasiat tapi tidak aman, tentu terang benderang tidak diperkenankan. 

Itu pula sebabnya, kalau menurut jurnal dari Dharma (2021) paradigma administrasi publik yang relevan untuk penerbitan EUA itu adalah New Public Service, bukan New Public Management. Alasan utama, kembali lagi, karena ada faktor citizen yang sangat penting karena sebenarnya sesudah urusan industri farmasi dan regulator selesai itu, masyarakatlah yang akan menikmati faedahnya sekaligus merasakan dampak paling duluan kalau ada apa-apa. Kebetulan pula, pada road map Reformasi Birokrasi 2020-2024 disebut dengan terang benderang bahwa secara umum, paradigma ilmu administrasi di Indonesia mengarah pada New Public Management terkait upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi hasil dan New Public Service terkait keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media massa. 

Tolonglah, Jangan Lepaskan Konteks

Kembali ke topik, pada dasarnya tidak ada perbantahan karena memang tidak ada ketetapan yang berubah. Saya sih cukup menyayangkan ketika ada orang-orang yang kemudian sebatas menyambungkan judul di halaman 1 dan daftar obat di halaman 4 tanpa melihat konteks yang sebenarnya terletak hanya 3 sentimeter di atas daftar obat yang dipolemikkan. Jadi ingat podcast Om Deddy dengan Coki dan Habib Jafar, bahwa KONTEKS itu merupakan hal yang sangat penting pada informasi maupun perkataan zaman sekarang.

Pada saat mencari oksigen adalah hal yang sulit, apalagi ruang Intensive Care Unit, maka sesungguhnya informasi yang tepat dapat menjadi setetes air di tengah kekeringan. Yuk, marilah kita dari elemen masyarakat, termasuk juga pemerintah dan terutama media massa bersama-sama mencari dan mewartakan informasi secara tepat dengan tidak mengesampingkan konteks. Sungguh, pandemi saja sudah sulit, apalagi jika kita melakoninya dengan infodemi. Makin berlipatlah kesulitannya karena sejumlah riset yang dirangkum oleh Dharma & Kasim (2021) menyebut bahwa infodemi dapat turut meningkatkan penyebaran pandemi.

Tabik.