Mohon tunggu...
Ariel Fernandez
Ariel Fernandez Mohon Tunggu... Mahasiswa - an University student

Politics and law

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Dinasti Politik: Penghapus Nilai Demokrasi di Era saat ini

10 Juni 2024   00:58 Diperbarui: 10 Juni 2024   00:58 70
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sering dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik, demokrasi menawarkan keadilan, keterbukaan, dan kesempatan yang setara bagi semua warganya. Namun, fenomena dinasti politik mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi dengan memperkuat kekuatan keluarga tertentu dan menghalangi calon pemimpin yang tidak memiliki latar belakang politik yang kuat untuk mendapatkan peluang.

Dinasti politik adalah istilah yang mengacu pada praktik di mana kekuasaan politik dipegang oleh satu keluarga selama beberapa generasi, dengan anggota keluarga tersebut sering kali menduduki posisi penting dalam partai politik atau pemerintahan, menciptakan monopoli kekuasaan yang sulit ditembus oleh orang lain.  

Tidak seperti demokrasi yang mengutamakan pemerataan kekuasaan, dinasti politik cenderung memusatkan kekuasaan pada satu keluarga. Ini dapat menyebabkan korupsi dan nepotisme karena kepentingan keluarga lebih sering memengaruhi keputusan politik daripada kepentingan publik. Juga mengurangi peluang bagi individu berbakat tanpa hubungan politik. Ini menghambat inovasi dan regenerasi politik karena kepemimpinan pemerintah cenderung tetap stagnan, menghalangi masuknya konsep baru dan cara baru. Kepercayaan publik terhadap sistem politik dapat rusak jika ada dinasti politik. Orang awam mungkin percaya bahwa proses politik tidak adil dan hanya menguntungkan kelompok elit tertentu. Akibatnya, mereka mungkin kurang terlibat dalam proses demokrasi. 

sumber : KOMPAS.com
sumber : KOMPAS.com

Dinasti politik adalah masalah besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Misalnya, keluarga Marcos dan Aquino telah menguasai politik Filipina selama beberapa dekade. Di Indonesia, keluarga Ratu Atut di Banten dan keluarga Yudhoyono di seluruh negeri adalah contoh dinasti politik. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat sering terjadi selama dinasti politik ini. Belum jauh keluar Indonesia namun di Provinsi Jambi yaitu salah satu bupati di provinsi Jambi romi haryanto mencalonkan anak nya sebagai calon legislatif, Al haris gubernur jambi mencalonkan adiknya sebagai calon legislatif pada dapilnya, mantan wakil gubernur fachrori umar mencalonkan anaknya ria mayang sari di DPD, mantan bupati tebo mencalonkan anaknya Ivanda di DPD, dan juga Keluarga mantan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin yaitu anaknya Zumi laza akan maju sebagai calon bupati Tanjabtim Jambi.

sumber : TribunJambi.com
sumber : TribunJambi.com
Keluarga yang memegang kekuasaan politik biasanya juga memiliki kekayaan moneter yang signifikan, yang memungkinkan mereka untuk mendominasi kampanye politik, mengiklankan secara massif, dan mempengaruhi media. Akibatnya, kandidat dari keluarga dinasti lebih mudah menarik perhatian publik daripada kandidat independen, yang mungkin memiliki ide inovatif tetapi kekurangan dana. 

Sangat mungkin bagi kandidat independen untuk mendapatkan dukungan yang sebanding dengan mereka yang berasal dari dinasti politik. Sumber daya yang terbatas dan jaringan politik yang kurang efektif adalah penyebabnya. Situasi ini tidak hanya membuat politik tidak kompetitif, tetapi juga mencegah kandidat yang kompeten baru masuk. 

Pemimpin dinasti politik sering memprioritaskan kepentingan pribadi dan keluarga mereka saat membuat kebijakan. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat dan lebih fokus pada mempertahankan kekuasaan dan keuntungan pribadi.

Solusi untuk Dinasti Politik sampai sekarang tidak ada problem solving/ produk hukum yang mengatur tentang dinasti politik karena kalau ada peraturan yang mengatur sama saja melanggar hak demokrasi mereka yang memberi kesempatan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam berpolitik namun dapat di antisipasi dengan Pendidikan politik kepada masyarakat guna mengurangi dampak yang buruk dari dinasti politik itu sendiri juga Mendorong partai politik untuk lebih transparan dan demokratis dalam proses pemilihan kandidat dapat membantu mengurangi kekuasaan dinasti politik. Partai politik harus memperkuat sistem pemilihan yang berbasis meritokrasi dan bukannya ikatan keluarga. Dan meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam proses pemerintahan dan pemilihan dapat membantu mengurangi kemungkinan dinasti politik menyalahgunakan kekuasaan mereka. Ini mencakup keterbukaan informasi publik dan pengawasan oleh lembaga independen. Serta memperkuat keterlibatan media yang merupakan hal sangat penting untuk mengamati dan melaporkan kegiatan politik. Media yang bebas dan independen dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi yang objektif serta mengekspos praktik-praktek dinasti politik yang merugikan.

sumber : TUTURA.ID
sumber : TUTURA.ID

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun