Anjloknya harga minyak mentah, memberikan pukulan bagi Pertamina yang ditahun sebelumnya kontribusi keuntungan terbesar dari sektor hulu. Namun, situasi ini tidak memberikan keuntungan yang signifikan di industri hilir karena harga BBM masih ditentukan Pemerintah untuk yang subsidi, sedangkan bisnis elpiji non subsidi kenyataannya masih juga dikendalikan Pemerintah. Harga minyak yang "mengalami stall" bagaikan manajemen Pertamina naik rollcoaster. Selain itu mulai menurunnya pasokan minyak dalam negeri yang digunakan sebagai bahan baku di kilang yang didesain sesuai dengan karakteristik minyak dalam negeri menjadi problem tersendiri dengan penurunan efisiensi kilang, bahkan tidak mungkin suatu saat kilang Pertamina akan stop karena minyak mentah yang sesuai dengan spesifikasi tidak ada.
Pembentukan Tim Reformasi yang diketuai Faisal Basri semakin membuat Pertamina menjadi terang benderang di mata publik. Namun sebenarnya jauh hari sebelum Pemerintah membentuk Tim Reformasi, didalam tubuh Pertamina dengan diliputi kesadaran untuk melakukan perubahan sudah mulai merintis langkah strategis agar Pertamina tidak saja survive tetapi mampu mewujudkan Visi menjadi "Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia. Misi: Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat".
Pertamina yang terus menjadi sasaran tembak, tentu aspek negatif yang masih dalam upaya untuk perbaikan menjadi bahan berita yang seksi, sedangkan perubahan positif dapat dikatakan "nyaris" tidak terberitakan secara masif. Tipikal jurnalis yang mencari berita yang layak jual, tentu tidak dapat disalahkan juga. Salah satu sasaran tembak adalah Petral yang diibaratkan sebagai sarang mafia.
Berikan Blok Habis Masa Kontrak ke Pertamina
Hiruk pikuk pemberitaan seputar akan habisnya blok Mahakam menjadi konsumsi pers. Diluar keramaian media, Pertamina sudah mendapatkan pengalihan Blok Kampar dan Blok Siak yang habis kontraknya dari KKS asing. Memang kedua blok tersebut tidak besar, dan menjadi signifikan jika blok Mahakam diberikan ke Pertamina. Banyak yang menyangsikan apakah Pertamina mampu mengelola blok Mahakam!!.. Pengalaman Pertamina mengelola ONSWJ yang bahkan mampu menaikkan kapasitas produksinya 100% dalam kurun waktu sekitar 4 tahun menunjukkan bahwa SDM Pertamina sudah memiliki kualifikasi yang sama dengan SDM KKS Asing. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina, KKS lama yaitu Total bisa saja dilibatkan tetapi dengan porsi saham minimal, tetapi jika dialihkan 100% ke Pertamina pasti bisa juga dikelola dengan baik. Jika diawal ada penurunan produksi adalah wajar sebagai masa transisi, tetapi melihat prestasi di ONSWJ, maka Pertamina sudah siap!!.
Salah satu program Nawacita Jokowi-JK yaitu ketahanan dibidang energi harus diterjemahkan salah satunya adalah ketahanan stok nasional yang dikuasai negara. Jika blok Mahakam diberikan ke Pertamina, maka secara tidak langsung negara akan memiliki kekuasaan untuk mengelola stok nasional. Pemerintah harus berkaca pada kemampuan Petronas yang menguasai 50% produksi minyak dalam negeri Malaysia telah memberikan kestabilan neraca energi yang lebih baik. Kompetisi Pertamina dengan perusahaan lain tetap perlu, namun memastikan penguasaan 50% produksi minyak mentah nasional dibawah kendali negara juga tidak kalah pentingnya karena merupakan amanat UUD 1945 pasal 33.
Bekerja Dalam Diam
Ditengah hiruk pikuk perpolitikan nasional dan isu-isu sektor migas, dalam kesenyapan berita "yang baik" tentang Pertamina, jajaran manajemen dan karyawan terus bekerja keras menterjemahkan kebijakan Pemerintah dalam ketahanan energi. Proyek Refining Development Masterplan Program (RDMP) di 5 kilang minyak yang dimiliki Pertamina akan meningkatkan daya saing Pertamina yang tinggi dikawasan Asia Pasifik. Selama ini kilang minyak Pertamina mengolah minyak jenis light sweet crude yang berharga mahal. Dengan RDMP ini kilang-kilang Pertamina akan mampu mengolah minyak-minyak sour crude yang lebih murah. Di dukung dengan kompleksitas yang tinggi, margin akan semakin baik sehingga secara rata-rata akan menjadi yang paling kompetitif di kawasan Asia Pasifik. Melalui RDMP maka diproyeksikan akan meningkatkan kemampuan mengolah minyak mentah dari posisi sekarang sekitar 820 ribu barel perhari menjadi sekitar 1,68 juta barel perhari atau meningkat 2 kali lipat, serta kemampuan mengolah sulfur yang lebih baik mencapai 2,0% dibandingkan saat ini maksimal 0,2%. Proyek RDMP juga akan meningkatkan output hasil kilang yang diperkirakan mencapai 1,52 juta barel perhari dibandingkan saat ini 620 ribu barel perhari. Jika dibayangkan RDMP selesai dalam waktu 1 tahun maka Indonesia akan bebas impor BBM. Tapi RDMP membutuhkan beberapa tahun, yang menjadi pertanyaan jika proyek RDMP dimulai beberapa tahun lalu, tentu tahun ini sudah tidak impor BBM lagi. Namun lebih baik terlambat dibandingkan tidak sama sekali.
Antisipasi Indonesia mengimpor banyak minyak mentah yang sekaligus meningkatkan cadangan pasokan, telah diantisipasi Pertamina dengan membangun kilang penampungan, seperti di Refinery Unit II Dumai.
Antisipasi Bisnis
Peningkatan kemampuan kilang harus diantisipasi oleh Pertamina dengan produk turunan lain selain BBM seperti pelumas, aspalt, green coke dan lainnya. Sehingga penting pula untuk memperkuat "merek" produk Non BBM serta jangkauan distribusi dan penguasaan pasar. Jika kemampuan kilang Pertamina naik 2X lipat, maka dapat diasumsikan produk Non BBM akan meningkat pula sekitar 2X lipat pada waktu yang bersamaan. Jika peningkatan produk BBM dapat langsung diserap dalam bentuk Pemerintah mengurangi bahkan menstop impor BBM, namun produk Non BBM harus mencari jalan sendiri agar terserap di pasar.
