Pengentasan Kemiskinan, Mulai dari Mana?

Jumlah penduduk dunia 50 tahun terakhir meningkat cukup drastis terutama di negara-negara berkembang. Tercatat bahwa penduduk dunia pada 2010 mencapai 6,8 miliar jiwa. Bahkan PBB memprediksi pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia akan bertambah menjadi 9,2 miliar jiwa. Sedangkan di Indonesia berdasarkan data dari Bank Dunia, jumlah penduduknya tercatat telah mencapai ±250 juta jiwa pada tahun 2013 dan menempati urutan keempat negara dengan penduduk terbesar di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat.

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan berbagai masalah baru baik ekonomi maupun sosial di dalam masyarakat. Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk praktis menyebabkan kebutuhan hidup primer masyarakat makanan menjadi sangat tinggi. Sementara, sumber daya alam yang tersedia di bumi baik itu lahan maupun bahan komoditas terus berkurang. Selain itu, dengan banyaknya penduduk, kebutuhan air bersih menjadi sangat tinggi sementara pencemaran sungai semakin hari semakin mengkhawatirkan yang kemudian menyebabkan terjadinya krisis air bersih terutama di kota-kota besar padat penduduk. Tingginya jumlah penduduk dan didukung oleh tingginya urbanisasi juga menimbulkan efek negatif seperti permukiman kumuh dan tingkat sanitasi yang buruk di perkotaan Akibatnya, muncul berbagai persoalan ekonomi dan sosial seperti kesehatan, pendidikan, kemiskinan, serta pengangguran yang menghantui para kelurga miskin di berbagai belahan dunia.

Pertumbuhan penduduk memang tidak lepas dari persoalan ekonomi seperti kemiskinan dan meningkatnya jumlah pengangguran. Dengan semakin tingginya jumlah penduduk, lapangan pekerjaan juga menjadi berkurang sehingga banyak orang sulit memperoleh pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Selain itu, besarnya jumlah penduduk juga menyebabkan biaya yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyediakan berbagai layanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan menjadi semakin besar. Sementara keuangan pemerintah sangat terbatas terutama di negara-negara miskin dan negara berkembang. Akibatnya, sulit bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan yang berkeadilan dan dapat mengentaskan kemiskinan serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan bagi semua bangsa dan negara baik negara maju, berkembang apalagi negara-negara yang berkategori miskin seperti banyak negara di Afrika, Amerika Selatan, Asia Barat dan Selatan. Beberapa indikator yang digunakan oleh dunia internasional untuk mengukur kemiskinan antara lain Headcount Index, Foster-Greer-Thorbecke Index,danMutidimesional Poverty Index(MPI).Namun yang paling umum digunakan adalah Headcount Index,yaitu menghitung pendapatan per kepala penduduk dengan ukuran pendapatan 1,25 dollar per hari. Ukuran 1,25 dollar merupakan nilai yang ditetapkan berdasarkan paritas daya beli (Purchasing Power Parity) dalam dollar Amerika. Pada tahun 2005, diperkirakan ada sekitar 1,374 milliar penduduk dunia yang masih hidup dengan pendapatan dibawah 1,25 dollar per hari. Sedangkan ada sekitar 2 milliar orang atau sekitar 40% penduduk dunia yang masih hidup dengan pendapatan dibawah 2 dollar per hari. Di Indonesia, dalam laporan United Nations Development Program (UNDP), proporsi penduduk miskin yang pendapatannya dibawah 1,25 dollar per hari menempati peringkat ke-31 dari 104 negara berkembang di dunia. Sedangkan untuk pendapatan di bawah 2 dollar, Indonesia menempati peringkat ke-52. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang sangat serius dan memprihatinkan.

Tingginya pertumbuhan penduduk dan pengentasan kemiskinan memang tidak bisa lepas dari persoalan kesehatan dan pendidikan sebagai layanan dasar manusia (basic needs). Berbagai program layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin terus diupayakan sehingga tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat dapat meningkat. Peningkatan dua aspek dasar kehidupan tersebut akan berdampak positif terhadap produtivitas dan daya saing masyarakat. Produktivitas yang baik dapat meningkatkan produk per kapita (output per worker) yang kemudian dapat meningkatkan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan baru. Tersedianya lapangan pekerjaan tentu dapat menaikkan pendapatan penduduk yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Munculnya berbagai persoalan kemiskinan akibat tingginya pertumbuhan penduduk diatas menyebabkan pemerintah di berbagai belahan dunia menciptakan suatu kebijakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk terutama seperti yang dilakukan di negara-negara maju, dimana saat ini mereka sedang mengalami fase kelahiran yang rendah. Namun sayangnya, di negara berkembang yang terjadi adalah sebaliknya. Pertumbuhan penduduk di negara berkembang sangat tinggi seperti yang terjadi di Bangladesh, India, Brazil, dan Indonesia. Sebenarnya program pengendalian penduduk di negara-negara tersebut telah dilakukan termasuk di Indonesia. Program pengendalian tersebut telah dilakukan semenjak beberapa dekade silam melaui program keluarga berencana (KB). Namun, tingkat keberhasilan program tersebut tidak terlalu dirasakan karena faktanya pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini kemudian juga menjadi tantangan bagi kita untuk mengatasi persoalan laju pertumbuhan penduduk tersebut sekaligus juga mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia terutama di wilayah kota-kota besar seperti Jakarta dan wilayah perdesaan.

Selain pengendalian pertumbuhan penduduk, beberapa kebijakan langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan juga telah dilakukan oleh pemerintah seperti kebijakan subsidi silang, skema bantuan langsung masyarakat (BLM), pemberian modal usaha untuk pemberdayaan masyarakat, bantuan kesehatan dan pendidikan, serta program jaring pengaman lainnya. Namun, upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin memang bukan perkara mudah, butuh waktu dan konsistensi serta upaya yang luar biasa dengan menciptakan berbagai terobosan dan kebijakan yang tepat dan efektif. Lebih jauh, kebijakan yang dibuat harus mampu diimplementasikan dilapangan sesuai dengan arah kebijakan dengan pengawasan dan evaluasi yang baik sehingga tidak terjadi misleading.

Salah satu opsi kebijakan yang menarik dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dan masih luput dari perhatian pemerintah adalah pajak progresif untuk masyarakat berpenghasilan tinggi. Pengenaan pajak bagi masyarakat kaya dengan pendapatan yang tinggi memang bukanlah kebijakan populer. Namun, pajak progressif ini jika diterapkan dapat membantu keuangan pemerintah dalam mensubsidi kebutuhan masyarakat miskin. Pendapatan dari pajak progresif dapat dialokasikan sepenuhnya untuk mensubsidi masyarakat miskin melalui berbagai program pengentasan kemiskinan dan jaring pengaman lainnya sehingga anggaran subsidi yang digunakan selama ini dapat dialihkan untuk pembangunan sektor ekonomi yang lebih produktif.

Selain itu, beberapa kebijakan pengentasan kemiskinan yang juga menarik untuk dikaji dan dilakukan adalah pembangunan modal manusia (human capital), peningkatan modal sosial (social capital), peningkatan kapabilitas melalui pembiayaaan usaha mikro, pertanian, dan usaha-usaha lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama pemerintah di tingkat lokal maupun Internasional seperti Bank Dunia dan UNDP sehingga lebih mudah dan efektif.

Pengentasan kemiskinan pada akhirnya sulit dicapai jika permasalahan utama tidak diidentifikasi dengan baik. Meskipun berbagai kebijakan langsung tersebut dilakukan, jika persoalan utama tidak dimasukkan dalam model kebijakan maka kemungkinan kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif dan tidak akan memberi perubahan yang signifikan. Persoalan sosial ekonomi yang sebenarnya adalah akibat dari pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi beberapa dekade terakhir merupakan persoalan utama dalam pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, selain melakukan upaya-upaya pemenuhan layanan dasar dan program jaring pengaman serta kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan lainnya, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk perlu menjadi perhatian yang lebih serius bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.