Kekuasaan Berbasis Syariah

Memperhatikan kondisi belakangan ini, sudah semestinya rakyat menentukan nasibnya sendiri. Karena apa, karena negara nampaknya hanya hadir untuk memuluskan kepentingan sendiri dan golongannya bukan merawat nasib rakyat seperti yang seharusnya dilakukan. 

Ditengah kondisi yang sesungguhnya terjadi ditengah-tengah masyarakat bahwa rakyat semestinya menikmati hasil usaha bangsa dan negaranya yang dikelola melalui pejabat yang dipilih, namun apa yang terjadi bahwa rakyat hanya dijadikan pemanis bahkan tumbal bagi pemilihan pemimpin negara ini, tidak bisa menikmati hasil pilihannya seperti harga kebutuhan pokok yang stabil, hukum yang ditegakkan, korupsi yang diberantas dll.

Menarik dan penasaran untuk mengikuti apa yang terjadi selanjutnya, ketika organisasi massa sebesar muhammadiyah menolak konsesi tambang dan menarik dananya sekitar 15 T dari bank syariah milik pemerintah (ikut seneng karena sepertinya kita punya kekuatan diatas kaki sendiri). Saya bahas satu-satu ya :

Menolak konsesi tambang, wow memang kalau kita mempunyai prinsip positif akan bisa membaca di awal bahwa peluang yang ada didepan adalah tidak benar atau kurang benar. Karena negara hadir disebelah mana ketika pasal 34 UUD 45 berbunyi kurang lebih hasil bumi dam seisinya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Apakah seperti itu cara kerja negara dengan cara menyebar-nyebar hasil bumi untuk kemudian rakyat memunguti sendiri, sekali lagi negara hadir di sebelah mana???

Muhammadiyah menarik dananya sekitar 15 T dari bank pemerintah, wow lagi nih...ternyata organisasi massa sekaya ini belum mempunyai bank sendiri, alangkah indahnya bila muhammadiyah memiliki bank sendiri untuk digunakan sebagai basis keuangan rakyat terutama ukm atau umkm. Membayangkan saja sudah menyenangkan karena rakyat tidak bergantung pada negara yang hanya memikirkan kepentingan sendiri dan golongannya.

Pada akhirnya rakyat berdaulat dan berdikari diatas kaki sendiri tidak bergantung kepada para pemimpin yang mengklaim pilihan rakyat tetapi memiliki kebijakan yang hanya pemanis sebagai upaya menunjukkan kepada rakyatnya bahwa aku (pemimpin negara) sudah memberikan baktiku pada rakyat yang diklaim memilihku padahal hanya kotoran sapi.

Berdaulatlah rakyat di atas kaki sendiri...