Kondisi ekonomi masyarakat yang kian buruk dan naiknya tingkat pengangguran di Indonesia membuat elektabilitas Jokowi melorot. Itu menurut survei terbaru Indonesia Network Election Survei (INES).
Direktur Eksekutive INES Widodo Edi Sektianto menyatakan bahwa sebanyak 68,3% responden merasa mereka kekurangan. Hal itu acuannya adalah pendapatan yang dihasilkan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.
"Misalnya pakaian dan kebutuhan lauk pauk yang disediakan. Sementara 27,8% mengatakan cukup, tidak ada sisa pendapatan yang bisa disimpan. Dan sisanya sebanyak 3,9% menyatakan ada peningkatan pendapatan," ujar Widodo.
Sementara 26,7% mengatakan ada lapangan kerja tapi banyak yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan ataupun keahlian yang dimiliki masyarakat. Dan sebanyak 1,6% menyatakan banyak tersedia lapangan kerja.
Bila diperhatikan, hasil survei di atas sepertinya agak ganjil. Karena pandangan subyektif responden langsung dikaitkan dengan kondisi ekonomi.
Harusnya, bila adanya perasaan kekurangan pendapatan dari masyarakat itu dijadikan acuan dalam perkembangan ekonomi, perlu diperbandingkan dengan indeks kemiskinan. Sehingga data survei lebih akurat dan pandangan subjektif responden tidak diangkat menjadi indikator keberhasilan ekonomi.
Karena siapapun pasti akan mudah merasa pendapatannya kurang bila dhadapkan dengan keinginan dan pola konsumsi yang tak terbatas. Itulah perlunya diperbandingkan dengan data ekonomi lainnya.
Kemudian, hasil survei ekonomi itu juga dikaitkan dengan elektabilitas tokoh untuk Pemilu 2019. Hasilnya, terdapat 12 nama yang dipilih masyarakat yakni Jokowi yang meraih 27, 2%, Prabowo Subianto 41,8%, Gatot Nurmantyo 7,8%, Anies Basweden 1,1%, Sri Mulyani 1,1%, Puan Maharani 5,7%, Agus Yidhoyono 1,1%, Harry Tanoe 0,7%, Zulkifli Hasan, 2,1%, Cak Imin 1,7%, Rizal Ramli 1,6%, Tito Karnavian 1,7%. Sementara tidak memilih nama 6,4%.
Terkait data itu, kita perlu kritis melihatnya, terutama dengan membandingkan hasil survei lainnya. Karena di saat hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat secara positif terhadap kinerja pemerintah, ini justru sebaliknya.
Kita perlu kritis melihat hasil survei tersebut agar tidak mudah tertipu dengan upaya penggiringan opini untuk kepentingan politik tertentu.
Dalam sebuah survei biasanya memiliki metode sampling yang netral dan random, sehingga tidak ada kesamaan kecenderungan yang merusak data survei. Selama itu tak dipublikasikan secara jujur dan ilmiah maka dapat dipastikan itu adalah survei abal-abal.
