Mohon tunggu...
Ariana Maharani
Ariana Maharani Mohon Tunggu... Dokter - MD

Pediatric resident and postgraduate student of clinical medical science at Universitas Gadjah Mada, Instagram: @arianamaharani

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Beban Nepotisme dan Kesenjangan SDM dalam Desentralisasi Kesehatan

30 Juni 2022   20:14 Diperbarui: 30 Juni 2022   21:17 233
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sudah menjadi rahasia umum saya pikir jika banyak praktik-praktik nepotisme alias menempatkan 'orang dalam' pada posisi-posisi strategis di suatu institusi, dalam tulisan kali ini yakni institusi kesehatan, seperti Puskesmas, Rumah Sakit, hingga Dinas Kesehatan, dan lembaga-lembaga terkait kesehatan lainnya yang ada di daerah. 

Nepotisme ialah suatu bentuk ketidakadilan karena menempatkan orang yang secara kekerabatan ada hubungannya dengan orang yang melakukan perekrutan, atau orang-orang yang berpengaruh (posisi lebih tinggi) terhadap orang yang melakukan perekrutan, dibanding menempatkan orang yang memang benar-benar memiliki kemampuan.

Kesenjangan kualitas sumber daya manusia antar daerah yang dapat kita lihat jelas dari bagaimana output kebijakan atau pembangunan kesehatan yang sangat berbeda dari satu daerah dengan daerah lain, sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama. 

Dengan adanya desentralisasi kesehatan kita tentu tidak ingin kesenjangan kesehatan antar daerah justru menjadi jurang yang semakin lebar, tapi kita ingin pelaksanaan pembangunan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan menyesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. 

Namun jika operator atau pihak-pihak yang melaksanakan adalah orang-orang yang tidak berkompeten dikarenakan praktik politik yakni nepotisme yang terus menggerogoti daerah dari tahun ke tahun, apa kabar desentralisasi kesehatan?

Semoga lewat tulisan ini, dapat mengetuk hati pemerintah daerah untuk menjadikan integritas sebagai identitas. Tak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berdampak buruk terhadap pembangunan suatu daerah. 

Kita sama sekali tak menginginkan pihak-pihak yang tak berkompeten mengelola sistem kesehatan kita saat pemerintah telah menggelontorkan sekian banyak dana namun akhirnya tak terutilisasi dengan baik karena mereka yang bekerja tak profesional dan lamban.

Sudah saatnya pemerintah daerah memperhatikan proses rekrutmen SDM yang benar-benar selektif dan adil. Merekrut orang-orang yang benar-benar kompeten baik secara kognitif maupun skill. Karena semewah apapun sebuah rumah jika tak dijaga dengan baik tentu tak akan terlihat indah. 

Begitu pula dengan sistem, sebaik apapun sebuah sistem yang telah dirumuskan, tiada artinya jika tak diiringi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Selamat tinggal, orang dalam!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun