Menutup Celah Potensi Korupsi Dana Desa untuk Penurunan Stunting

Tak lupa, pemerintah desa dapat secara proaktif melaporkan analisis situasi penanganan stunting di wilayah masing-masing. Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Desa tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk serempak mengawasi serta mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kita, sebagai masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pengawasan dana desa terkait stunting (dan tentu tidak menutup untuk program-program yang lain). Sebagai masyarakat kita harus proaktif untuk menyuarakan kepada pemerintah desa bagaimana caranya kita dapat mengakses informasi yang memadai terkait anggaran dana yang dianggarkan dan berapa dana yang telah diserap. Jangan sampai kita abai dan tidak tahu menahu kemana aliran dana yang seharusnya untuk kemajuan desa kita. 

Inovasi-inovasi seperti kemudahan akses dengan teknologi sudah banyak dilakukan di beberapa tempat untuk mendukung transparansi data. Harapannya melalui tulisan ini dapat memotivasi masyarakat dari berbagai daerah untuk mendorong desa masing-masing memanfaatkan teknologi seperti platform komunikasi desa berupa whatsapp atau lebih baik lagi jika ada aplikasi dimana kita dapat secara real-time memantau penggunaan dana. 

Kita semua tentu tak ingin jika program yang telah dicanangkan serta dirancang sedemikian rupa dengan berbagai rencana strategis dan anggaran yang sudah digelontorkan hanya menjadi keuntungan untuk sekelompok orang yang berujung kepada kemunduran untuk wilayah sendiri. 

Penulis berharap berbagai pihak secara proaktif mengkritisi implementasi satu sama lain. Tak hanya untuk program stunting namun juga untuk berbagai program yang dilaksanakan pemerintah pusat. 

Semoga dalam waktu dekat kita sama-sama dapat mengentaskan stunting demi kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik lagi.