Melihat visi ekonomi yang dipaparkan oleh Prabowo dalam debat Capres , sedikit demi sedikit kita dapat memprediksi pembangunan ekonomi seperti apa yang direncanakan oleh Prabowo dalam 5 tahun kedepan jika beliau terpilih menjadi Presiden.
Prabowo memulai pemaparannya dengan statement:
“ Menutup kebocoran 1.000 Triliyun kekayaan negara untuk menjalankan ekonomi kerakyatan.”
Prabowo mendasarakan asumsinya berdasarkan statement ketua KPK yang mengatakan ada 7.000 Triliyun kekayaan Negara yang bocor di tahun 2013. Namun dalam statement Prabowo, kekayaan yang dianggap bocor bukanlah kebocoran karena korupsi oleh aparatur Negara, namun kebocoran kekayaan Negara yang mengalir ke Negara Asing berupa keuntungan Investasi yang dilakukan di Indonesia.
Kobocaran tersebut memegang peran sangat penting dalam rencana ekonomi Prabowo – Hatta karena semua janji-janjinya dalam 5 tahun kedepan akan dimodali dari penutupan kebocoran tersebut. Prabowo meng-claim dirinya sebagai pemimpin yang berani merebut kekayaan Negara yang selama ini dinikmati oleh Negara Asing , sehingga dapat meningkatkan pendapatan Negara untuk menjalankan Program Ekonomi Kerakyatan yang dijanjikannya.
JANJI KAMPANYE PRABOWO
Dalam menjawab beberapa pertanyaan yang deberikan, Prabowo menjanjikan pembangunan besar-besaran, peningkatan anggaran dalam jumlah yang signifikan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil sampai 2 kali lipat dalam 5 tahun.
Beberapa Janji Kampanye Prabowo adalah :
Solusi dalam pemberantasan kemiskinan, memanfaatkan hutan yang rusak, untuk membangun 2 juta hektar sawah, 2 juta hektar perkebunan bio etanol. Juga pemberian anggaran anggaran 1 M / tahun untuk setiap desa.
Solusi untuk kesehatan penduduk, membangun rumah sakit, puskesmas, meningkatkan gaji dokter, perawat, dll.
Solusi untuk perbaikan infrastuktur, pembangunan 8 pelabuhan, 3.000 km jalan raya , 4.000 km jalur kereta api.
Jika disimpulkan janji kampanye Prabowo adalah strategi yang beliau sebut sebagai ‘The Big Push’ , peningkatan kesejahteraan rakyat dengan investasi besar-besaran di setiap sector, dan semuanya bergantung pada keberhasilan pemerintah menutup ‘kebocoran’ kekayaan Negara oleh pihak asing.
JANJI YANG SULIT DIREALISASIKAN
Kami tidak sedang mengatakan bahwa Prabowo hanya sedang mengumbar janji, namun dalam prakteknya jika seluruh pembangunan ekonomi kerakyatan digantungkan pada penutupan kebocoaran.
Proses penutupan kebocoran itu sendiri belum tentu selesai dalam jangka waktu 5 tahun, terutama karena kebocoran yang dimaksud yang bukanlah disebabkan karena korupsi seperti yang dimaksud oleh ketua KPK. Melainkan akan diambil dari proses pemotongan keuntungan yang diperoleh investor asing di Indonesia.
Berbeda dengan korupsi yang merupakan pelanggaran hukum, dan dapat terus dikurangi jika ada niat yang kuat dan perbaikan system dari pemerintahan yang baru. Keuntungan yang diperoleh oleh investor asing di Indonesia didapat melalui proses yang sah, dan sudah disetujui oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jadi untuk ‘merebut’ nya bukanlah proses yang sederhana.
Jika Prabowo ingin melakukan dengan proses re-negosiasi maka diperlukan proses negosiasi yang panjang dan lama, dan hasilnya juga belum tentu bisa lebih baik untuk Indonesia. Masih minimnya modal, skill dan pengalaman yang dimiliki oleh BUMN atau investor local membuat keberadaan asing memang sangat krusial dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berlangsung saat ini, dan tidak mungkin dihilangkan dalam jangka pendek.
Jika Prabowo menggunakan cara kekerasan, dengan mengusir paksa para investor asing, maka dipastikan sebagian besar investor asing akan pergi dari Indonesia, dan dapat disertai dengan embargo ekonomi, ketegangan politik, dan kekacauan-kekacauan lain. Kejadian serupa pernah terjadi di Venezuela dalam pemerintahan Hugo Chavez dan Ahmadinejad di Iran. Kedua Negara tersebut menjadi musuh Negara barat, dan terjadi banyak kekacauan dan pemberontakan di dalam negeri, dan tidak satupun dari kedua pemerintahan tersebut yang berakhir dengan baik.
Intinya keberanian saja tidak cukup untuk merebut kekayaan Negara dari para penanam modal asing, proses pemberdayaan BUMN, re-negosiasi, peningkatan pajak memang bisa dilakukan namun prosesnya akan berjalan dalam waktu lama, dan selama itu pulalah janji-janji Prabowo tidak dapat terlaksana karena kurangnya pendanaan.
THE UNTOLD PLAN
Kurang realistisnya rencana Prabowo kemungkinan besar sudah diketahui oleh tim kemenangan Prabowo – Hatta, menurut prediksi kami strategi ‘mengambing hitamkan‘ investor asing merupakan strategi yang digunakan oleh duet Prabowo – Hatta untuk mengalihkan perhatian pemilih dari pemerintah sebelumnya, yang sebagian besar berada dalam koalisi Prabowo.
Dengan menyoroti kobocoran kekayaan Negara ke luar negeri, secara otomatis perhatian pemilih pada kebocoran yang sebenarnya dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh penguasa saat ini (yang notabene adalah rekan koalisi Prabowo) akan berkurang.
Dalam janji-janjinya Prabowo juga tidak banyak mengungkapkan langkah strategis untuk mengurangi korupsi, perbaikan birokrasi, dan langkah – langkah strategis lainnya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan jika beliau terpilih.
Jadi menurut pandangan kami inilah janji ekonomi Prabowo yang sebenarnya, Prabowo – Hatta menjanjikan kelanjutan dari pemerintahan yang sudah berlansung dalam 10 tahun terakhir, kemungkinan hal itulah yang menyebabkan sebagian besar partai yang saat ini memegang kekuasaan memutuskan untuk mendukung Prabowo.
Jika melihat kondisi ekonomi Indonesia yang bertumbuh dengan pesat dalam 5 tahun terakhir, dan merupakan salah satu Negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, maka melanjutkan track pemerintahan saat ini tentu bukanlah ide yang buruk, dan bukan mustahil didukung oleh banyak pihak yang sudah mapan dengan kondisi saat ini, dan menganggap perubahan hanya akan menjadi acaman.
Namun tentunya untuk melanjutkan track pemerintahan saat ini Prabowo harus bisa mendapatkan kembali kepercayaan penanam modal asing, yang saat ini dijadikan ‘kambing hitam’ dalam strategi kampanye-nya. Pada akhirnya Prabowo harus memilih, membela kepentingan asing atau kepentingan rakyat kecil.