Orang Lapangan, Rakyat, Pemimpin Daerah, Suatu Sinergisitas

Hari Keluarga Nasional ke 22 baru saja diperingati di Kabupaten Musi Rawas Sumsel, sesuai hierarkhi nya dengan didahulukan dari tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten. Sebelum acara seremonial, telah dilakukan kegiatan lomba-lomba kelompok catur bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Kelompok UPPKS) dan penyerahan hadiah dilakukan pada saat acara seremonial tersebut (21/8/2015). Acara ini dihadiri oleh Wabup Musi Rawas yang sementara menggantikan Bupati yang telah mengundurkan diri karena mencalonkan diri menjadi Gubernur Bengkulu yang memang wilayah Kabupaten Musi Rawas hanya berjarak 4 jam perjalanan darat ke ibukota Propinsi Bengkulu.

Acara begitu ramai dengan peserta kurang lebih 400 orang terdiri dari jajaran Badan KB Kabupaten Musi Rawas, para pejabat esselon III, IV, para KUPT, para PLKB/PKB, TKST/TKS, Pimpinan Klinik KB yang terdekat dengan ibukota Kabupaten, para kader KB PPKBD serta Sub PPKBD dan karyawan serta staf. Acara juga dihadiri oleh Perwakilan BKKBN Propinsi Sumsel dengan menyertakan Mobil Unit Pelayanan KB langsung melayani calon peserta KB Pria (MOP).

Sebuah angka yang cukup menggiurkan untuk kandidat Pilkada serentak 2015 (kurang lebih 400 orang) dengan urutan hitung-hitungan yang mengiringinya. Wabup Musi Rawas merupakan Petahana (incumbent) yang akan ikut berlaga. Terlepas terindikasi tendensius bahwa sang Petahana yang kebetulan Wabup sering memunculkan kontra dari sebagian masyarakat yang tidak menyukai, semua sudah jelas bahwa konsep mencari Pemimpin baik daerah maupun nasional tentu dicari seorang Pemimpin yang dekat dengan rakyatnya dan bisa mengayomi untuk kesejahteraan rakyatnya jua. Tak perduli walau sang Petahana sebutannya, rekam jejak perjalanan hidup dan kehidupannya, keluarga dan kariernya tetap saja menjadi sorotan utama. Semua calon konstituen sudah tau dan mengetahui bagaimana sisi dalam kehidupan sang Petahana. Seorang yang santun dan sigap menghampiri rakyat untuk mengetahui keluh kesah rakyatnya dan selalu berupaya mencarikan solusi dari permasalahan rakyatnya untuk satu tujuan utama kesejahteraan bersama.

Musi Rawas dengan konsep Negeri Darussalamnya tetap dikedepankan untuk membangun sebuah negeri yang baldatun toyyibatun, negeri yang damai nan tentram bagi penghuni negeri. Sebuah konsep idealis memang, tapi dengan kesantunan calon Pemimpinnya bukan tidak mungkin impian itu menjadi kenyataan. Urusan Keluarga Berencana sebagai salah satu gerakan memberdayakan keluarga-keluarga akan senantiasa berperan untuk membangun karakter keluarga-keluarga di Musi Rawas. Dimulai dari pembentukan karakter calon anggota keluarga sejak dini dengan upaya sosialisasi pentingnya Inisiasi Dini diterapkan pada bayi yang baru lahir dan sosialisasi lainnya.

Walaupun pemimpin daerah datang dan pergi silih berganti, peranan urusan Keluarga Berencana akan selalu menjadi garda terdepan dalam pembangunan karakter keluarga khususnya di Musi Rawas, perjalanan terus bergulir seiring waktu sejak tahun 1979 sampai sekarang, untuk disamping urusan keluarga berencana dengan konsep penjarangan kelahiran anak bagi si ibu demi untuk kesehatan si ibu sendiri maupun anaknya, juga berperan mewujudkan pembangunan kependudukan agar tumbuh seimbang dan merata pada setiap wilayah kecamatan dengan tidak lupa pula membangun tahapan keluarga agar meningkat dari keluarga pra sejahtera menjadi keluarga-keluarga yang sejahtera.

Peran pemimpin daerah selalu memperhatikan gerak kemajuan program KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan keluarga) khususnya di Musi Rawas. Setiap tahun alokasi anggaran selalu diberikan optimal bagi pergerakan institusi/instansi/SKPD Keluarga Berencana dimulai sejak era otonomi daerah (Th.2004) sampai sekarang. Nomen klatur nya tidak bergabung atau digabungkan dengan instansi lain, tetap berdiri sendiri disaat dimana instansi/SKPD KB pada wilayah Kabupaten/Kota lainnya selalu 'sport jantung' karena bongkar susun urusan nomen klatur SKPD KB ini. Begitu pun dengan kondisi para Petugas Lapangan KB (PLKB) dan Penyuluh KB (PKB) sebagai ujung tombak dari pergerakan KB, dari tahun ke tahun personilnya ditambah walupun memang sejak awal (2004) ada yang ditarik oleh Pemda untuk masuk ke dalam struktur Pemda karena track record para Petugas Lapangan tersebut yang handal utamanya dalam konsep merangkul semua lapisan masyarakat, untuk itu tidak jadi masalah karena setiap tahun diberikan kesempatan oleh Pemda merekrut para Petugas Lapangan yang baru walaupun statusnya masih bersifat kontrak (TKST/TKS). Semua itu tidak terlepas dari peranan pemimpin daerah (Petahana) yang begitu perhatian penuh kepada instansi/SKPD KB ini.

Ketika Kepala BKKBN Pusat, menginformasikan bahwa semua PLKB/PKB akan ditarik status kepegawaiannya menjadi bersifat vertikal, dimana mereka langsung dikomandoi oleh BKKBN Pusat sebagai pegawai vertikal. Hal ini menurut saya menjadi sebuah dilema tersendiri. Terhadap Pemimpin Daerah yang telah begitu perhatian penuh diatas dengan gerakan KB ini, bisa menimbulkan 'patah arang', semangat otonomi daerah menjadi terkendurkan, karena disaat pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengatur urusan daerahnya masing-masing demi memakmurkan kehidupan rakyat daerahnya, malahan pemerintah pusat dalam hal ini BKKBN Pusat bersibuk ria untuk menarik PLKB/PKB ini kepangkuannya.

Disatu sisi mungkin dalam hal urusan kepegawaian berdampak positif, akan tetapi disisi lain, sisi semangat otonomi daerah, peran instansi/SKPD KB di daerah menjadi 'mandul'. Komando dari pemimpin daerah akan menjadi kendor terhadap PLKB/PKB ini dan urgensi atau keberadaan instansi/SKPD KB menjadi kabur/samar-samar. Kenapa.., karena setiap kepala daerah akan berfikir untuk apa membuat atau mendirikan instansi/SKPD KB karena toh personil urusan KB ini yang paling mendominan adalah para PLKB/PKB itu sendiri. Arti sederhananya, petugas atau karyawan instansi/SKPD KB itu, jumlah terbanyaknya adalah para petugas lapangan tersebut, karena jika hanya pada satu kantor instansi saja, tidak akan membutuhkan tenaga banyak, paling banyak satu kantor berkisar 40-50 orang karyawan. Jika para petugas lapangan tersebut berada dibawah komando langsung BKKBN Pusat, maka kantor daerah artinya hanya sekedar 'numpang lewat' saja. Jika ini adanya maka tidak perlu membentuk suatu instansi khusus urusan KB, cukuplah keberadaan mereka dimasukan ke dalam Sekretariat Pemda, misalnya dibawah Kepala Bagian Kesra (Kabag Kesra) atau dibawah Kabag Ekonomi, Kabag Humas dan sebagainya. Membentuk instansi urusan KB tersendiri malahan akan terkesan pemborosan anggaran Pemda semata.

Opini ini terbentuk karena jika memang keinginan Kepala BKKBN Pusat menarik PLKB/PKB dibawah komando pusat, coba lihat dan telusuri secara mendalam kembali tentang kondisi yang telah terbentuk saat ini. Jika memang mau tidak mau ini harus dijalankan karena merujuk UU Pemda yang baru (UU No.23 Th.2014), ada baiknya instansi urusan KB ini dikembalikan semuanya secara utuh ke pemerintah pusat, bukan hanya PLKB/PKB saja. Status atau sifatnya menyamai Kemenag, kepolisian, TNI, BPN, BPS, Kejaksaan atau Kehakiman yang sifatnya instansi vertikal di daerah. Jika ini dilakukan maka dalam pergerakkannya pun tidak menjadi setengah-setengah, satu kepala di pusat satu kepala lagi di daerah, akhirnya tidak memihak kemana-mana berdiri netral ditengah-tengah....?

Yang lebih tepat lagi, pengangkatan pegawai untuk PLKB/PKB tersebut silahkan diangkat langsung oleh pusat melalui jenjang penerimaan CPNS lazimnya. Setelah dilatih dengan LDU (Latihan Dasar Umum) sebagai PLKB/PKB, maka barulah mereka disebar ke Pemda-Pemda. Dan jangan ketinggalan juga untuk melihat kondisi para tenaga lapangan TKST/TKS, TPD atau apapun namanya untuk turut juga diangkat menjadi CPNS bila memungkinkan, karena mereka telah ikut berperan menggeliatkan gerakan KB ini di daerah khususnya Musi Rawas.

Akhirnya, penunjukan semangat memperingati Hari Keluarga Nasional di daerah khususnya Musi Rawas, hendaknya jangan menjadi salah tangkap, baik oleh masyarakat yang tidak terlalu senang dengan Petahana ataupun oleh BKKBN Pusat yang ingin menarik para petugas lapangan kembali ke 'pangkuan' Pusat. Sinergisitas segitiga bagi ketiganya (Orang Lapangan/PLKB/PKB, Rakyat dan Pemimpin Daerah/Petahana) inilah yang harus menjadi sorotan utama demi untuk membangun keluarga-keluarga berkarakter, berbudi pekerti luhur demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera di negeri damai nan sentosa, Musi Rawas Darussalam. Semoga...