Kasus Tolikara Papua, Kasus SARA

Kasus Tolikara Papua adalah jelas kasus berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) berbau Agama dan karena berbau agama maka saya tidak berani terlalu jauh beropini. Opini berikut ini bukan untuk memprovokasi para fihak terkait hanya sekedar control sosial dalam bentuk tulisan seperti berikut ini....

"Seharusnya, ketika sudah beredar surat pemberitahuan, harus ada tindakan pengamanan. Apalagi isi surat ini berpotensi menimbulkan persoalan dan sudah disampaikan pada penegak hukum dan aparatur sipil setempat," ujar Roni Mandang Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil di Indonesia (PGLII) lembaga yang membawahkan Gereja Injil di Indonesia (GIDI) dalam jumpa pers di kantor Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Jakarta, Kompas.com, Sabtu (18/7/2015).

Roni menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh anggota GIDI di Papua, sejumlah anggota GIDI yang merasa terganggu dengan suara dari pengeras suara mushala lalu mendatangi mushala dan mengajukan protes. Namun, kata dia, pada saat bersamaan terjadi penembakan yang dilepaskan ke arah anggota GIDI. "Kalau sekiranya tidak ada tembakan, mungkin tidak terjadi seperti ini," kata Roni.

Opini saya menyebutkan bahwa hal ini memang diperlukan tingkat keberhati-hatian ekstra keras jangan sampai melukai umat Islam maupun umat lain (jika memang ada). Penembakan yang dilakukan adalah ulah oknum yang sengaja memancing di air keruh, makanya ketika sudah terendus motif ini cepatlah berbagi infomasi kepada pemuka-pemuka umat Islam untuk mencegah kasus ini terjadi bukannya ketika telah terjadi bagaikan kebakaran jenggot (padahal tak punya jenggot).

Begitu juga dengan Menteri Dalam Negeri buru-buru menyalahkan BIN (Badan Intelijen Negara), coba beliau teliti dulu baru berucap, bukankah Pemerintahan Daerah terbawah yaitu tingkat RW/Dusun dan RT dibawah komando Kemendagri..? Terlalu naif jika sekelas BIN harus juga mengurusi tetek bengek setingkat RT, ini bisa disalah artikan menjadi pengkerdilan BIN. Ketika Negara akan disusupi oleh doktrin terlarang semisal PKI dahulu ini yang domain BIN, jangan sampai NKRI menjadi hancur.

Opini singkat ini memang tidak perlu dipanjangkan karena berbau SARA. Kemawasan diri dan keberhati-hatian ekstra yang harus dikedepankan apalagi sebagai tokoh-tokoh publik jangan asal bercuap, semua "dinding" bisa mendengar anda, termasuk "dinding" toilet sekalipun. Jadi berhati-hatilah... Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin..