Ketiga, Akuntabilitas
Para pemimpin politik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus siap untuk dipertanggungjawabkan oleh rakyat atas tindakan yang diambil dalam menjalankan amanat mereka. Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, seperti pemeriksaan oleh badan pengawas independen atau pemilihan umum reguler, harus ada untuk memastikan bahwa pemimpin politik mematuhi kehendak rakyat.
Keempat, Keadilan
Transaksi politik harus memperhatikan prinsip keadilan untuk semua warga negara. Ini mencakup perlakuan yang adil dan setara dalam pemberian hak dan akses kepada semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka.
Kelima, Representasi yang Akurat
Transaksi politik harus memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi beragam dari seluruh masyarakat. Ini berarti bahwa proses pemilihan harus memungkinkan untuk representasi yang akurat dari berbagai kelompok dan pandangan di dalam masyarakat.
Keenam, Penghapusan Korupsi
Korupsi merupakan ancaman serius terhadap jalannya transaksi politik yang sesuai dengan amanat rakyat. Upaya yang tegas harus dilakukan untuk memerangi korupsi dalam semua bentuknya, baik itu melalui penegakan hukum, penguatan institusi anti-korupsi, atau peningkatan kesadaran publik tentang dampak negatif korupsi terhadap demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, menjaga integritas dan keberlangsungan transaksi politik pasca-pemilihan adalah kunci untuk memastikan bahwa pemerintah dapat secara efektif memenuhi harapan dan kebutuhan yang diungkapkan oleh rakyat, mewujudkan visi demokratis yang sesuai dengan amanat yang diemban.
Cimahi, 23 April 2024
