Tidak adanya kesatupaduan organisasi dan koordinasi gerakan antara parpol, tim kampanye, dan sukarelawan-sukarelawan itu sendiri (Kompas, 13/2) menyebabkan partai politik (parpol) tidak banyak tahu proses yang dilakukan oleh sukarelawan-sukarelawan ini untuk meningkatkan kemungkinan keterpilihan calon yang diusungnya, siapa yang dapat dituntut pertanggungan jawab apabila proses tersebut dilakukan di luar masa kampanye, terjadi pelanggaran HAM, penggunaan isu SARA, penggunaan fasilitas umum dan sosial serta keagamaan, tindakan kriminal, dan penghancurkan sendi-sendi kebangsaan kita? Parpolkah? Gerakan sukarelawankah?Â
Atau sukarelawan itu sendiri sebagai warga negara pribadi? Adakah sanksi dari gerakaan sukarelawan, parpol, atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagi sukarelawan yang di dalam proses tersebut melakukan pelanggaran?
Jika benar bahwa gerakan sukarelawan-sukarelawan ini dibiayai sendiri oleh sukarelawan-sukarelawan, maka Parpol tidak boleh hanya duduk saja menikmati naiknya angka kemungkinan keterpilihan calon yang diusungnya yang dilakukan atas usaha sukarelawan-sukarelawan ini, tetapi juga setidaknya secara moral ikut bertanggung jawab ketika sukarelawan-sukarelawan tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran.
Kemendesakan pengaturan gerakan kesukarelawanan
Gerakan sukarelawan bergerak sendiri dengan biaya sendiri tanpa adanya payung hukum. Hal ini justru dapat berbalik menjadi ancaman bagi sukarelawan itu sendiri, dan masyarakat secara keseluruhan.Â
Ketiadaan aturan yang jelas menjadikan gerakan sukarelawan ini dapat ditafsirkan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, tanpa adanya kejelasan hak dan kewajiban yang ditanggungkan atasnya.Â
Maka, aturan yang jelas terkait dengan gerakan kesukarelawanan setidaknya dapat memperkecil ancaman tersebut. Tentu landasan utamanya adalah kepentingan masyarakat secara keseluruhan karena masyarakat adalah sukarelawan politik yang sesungguhnya.
