Diinstansi perpajakan yang diberi wewenang oleh negara untuk memungut pajak dari masyarakat untuk pembangunan negara malah digelapkan oleh oknum pegawai pajak.
Instansi pajak begitu gencar mempropagandakan dan menginginkan kejujuran wajib pajak dalam membayar pajak tidak dibarengi dengan propaganda kejujuran para pemungut pajak. Terungkapnya kasus suap petugas pajak dan sindikatnya, Gayus Tambunan, menjadi bukti kuat kejahatan sistematis dalam pemungutan pajak. Instansi perpajakan melalui peraturan perpajakan begitu gencar melakukan pemungutan pajak dimana-mana hingga ketabungan-tabungan rakyat ekonomi menengah kebawah yang hanya memperoleh penghasilan dari gaji bulanan yang telah dipotong pajak penghasilan tanpa ada rasa keadilan sedikitpun bagi rakyat kecil. Segala aktivitas jual beli yang bersinggungan langsung dengan hajat rakyat kecil tidak lepas dari pajak. Ujung-ujungnya pajak hanya menjadi beban bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah dan sumber kekayaan pribadi bagi petugas pemungut pajak.
Diinstansi bea cukai yang diberi wewenang mengurusi barang keluar dan masuk Indonesia, menjadi lahan subur bagi petugas bea dan cukai untuk memperoleh penghasil tambahan diluar gaji yang besarnya berlipat-lipat kali dari gaji. Perilaku oknum bea cukai Indonesia ini begitu popular hingga kemanca negara.
Rekruitment PNS dan POLRI yang tidak sesuai kompetensi kemampuan profesional dan itikad yang baik untuk pengabdian kepada masyarakat dan negara, hanya berdasarkan siapa menyogok siapa, siapa anak siapa dan belas kasihan merupakan salah satu faktor utama penyebab kebobrokan birokrasi didaerah ini.
Demikian pula dengan direkrutnya para pegawai honorer maupun pegawai kontrak. Rekruitment yang hanya dilandasi rasa dan hubungan kekeluargaan maupun rasa kasihan karena siorang ini menganggur dan memiliki tanggungan keluarga tanpa sedikitpun memperhatikan potensi profesional moral baik untuk menjaga citra institusi dan quota kebutuhan sesungguhnya dari instansi pemerintah dan juga tanpa melakukan seleksi yang ketat sesuai dengan kompetensi profesional dan itikad pelayan yang jujur dan bermoral yang baik menambah makin buruknya citra aparat pelayan publik dimata masyarakat.
Sebab pegawai-pegawai honorer maupun kontrak ini yang akan langsung ditempatkan diinstansi-instansi yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat seperti dikelurahan maupun kecamatan sebagai tenaga pembantu.
Seiring dengan bertambahnya waktu, penguasaan terhadap ruang lingkup dan trik-trik pekerjaan dan pengalaman berhubungan dengan masyarakat maka akan membuat oknum-oknum ini semakin lincah dalam mempermainkan dan membelok-belokkan aturan yang berlaku untuk mempersulit dan memeras masyarakat. Apalagi tidak ada atasan yang mengawasi dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perilaku buruk ini. Dan yang lebih parah dan buruk lagi jika perilaku ini malah didukung oleh para atasan secara sistematis.
Sehingga Budaya dan kinerja "Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, kalau bisa diperas kenapa harus gratis" akan terus berlanjut dan tumbuh subur dikalangan para birokrat. Ujung-ujungnya image dan budaya buruk pelayanan publik dinegeri ini akan terus berlanjut dan semakin subur dimasyarakat. Negara akan semakin buruk citranya di masyarakat Indonesia dan masyarakat mancanegara.
Akan tetapi ada sedikit cercah harapan yang begitu membanggakan dan memberikan cahaya penerang kepada kita semua anak bangsa Indonesia yang mencita-citakan dan mendambakan kemuliaan bersama dan martabat bangsa yang luhur dan berharga diri.
Nan jauh diujung utara kepulauan Indonesia, disebuah propinsi baru hasil pemekaran yaitu tepatnya di kota Gorontalo, cahaya pemulia itu bersinar terang menerangi gelapnya dunia birokrasi di Indonesia.
Sebuah instansi pelayanan publik, tepatnya kantor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menjadi perintis, penerang kepada gelapnya dunia birokrasi.
