Tim Advokasi Lingkungan Laporkan PT. IDK ke Polda NTT

Perwakilan Aliansi Peduli Kerusakan Mangrove Malaka Ardy milik dari IRGSC juga menyampaikan: Apakah dengan tujuan kesejahteraan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat Malaka, maka PT. Inti Daya Kencana mendapat legitimasi untuk merusak lingkungan hidup dalam wilayah industri garam yang direncanakan seluas 4.509,74 ha ? Jelas Tidak! 

Faktanya, dalam realisasi industri garam di Malaka, PT. IDK telah merusak lingkungan hidup-memutus mata rantai ekosistem di sekitar pantai hingga berdampak pada anomali  cuaca dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan masyarakat pesisir yang terpinggirkan karena wilayah penghasilan hidupnya tergusur dan konflik horizontal dalam masyarakat Malaka sendiri akibat pro dan kontra keberadaan tambak garam yang mencakup tanah ulayat.

Kesejahteraan ekonomi sebagai dalil kedepannya hanya akan dinikmati oleh sebagian kecil mereka yang memiliki modal dan menempel pada kekuasaan, sementara para jelata akan terus meringis berhadapan dengan harga barang yang terus mencekik sampai sesal melihat tanahnya telah dikuasai. Dalam sejarah industri, peran masyarakat lokal pada lapangan kerja baru di lingkungannya adalah sebagai pekerja kasar. Apakah ini tujuan kesejahteraan bersama atau suatu bentuk eksploitasi?

Membangun dengan merusak ekosistem menunjukan ketidakberpihakan industri garam terhadap keberadaan warga sekitar sebagai garda terdepan yang akan terkena dampak dari kerusakan lingkungan; abrasi, banjir hingga kesulitan air bersih di musim kemarau adalah bencana yang segera menimpa warga terdampak pengrusakan lingkungan di Kabupaten Malaka. 

Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Malaka, wajib mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan melalui industri garam di Malaka. Membangun investasi modal di daerah tanpa memperhatikan konsekuensi lanjutan bagi warganya sendiri sama dengan menyosokan warganya sendiri ke dalam bencana berkepanjangan.