Masa Aksi Tuntut Pemprov NTT Bentuk Tim Khusus Tangani Wabah DBD di Sumba Timur

Masa aksi kecewa karena tidak dapat bertemu dengan gubernur untuk menyampaikan sikapnya. Masa Aksi diterima oleh Kabag Humas Pemprov NTT Elisabeth Lendu, M.Si. Beliau berjanji akan meneruskan aspirasi masa aksi kepada Gubernur NTT agar segera mengambil langkah tegas atasi Demam Berdarah Dengue di Sumba Timur. 

Bertolak dari Kantor Gubernur, Masa Aksi menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTT. Kecewa lagi. Masa Aksi hanya bertemu Humas DPRD NTT; Alfons Waturaka. Dalam orasi di Kantor DPRD, masa aksi menyatakan anggota DPRD jangan cari suara hanya menjelang pemilu, tetapi tetap pasang telinga dan peduli pada rakyat setiap waktu. "Anggota DPRD NTT dapil Sumba Timur itu gagal total memperhatikan warganya, mereka hanya mampu cari suara tapi tidak mampu bersuara ketika rakyatnya menderita" tegas Ferdinand Umbu Ridi, Ketua GMKI Cabang Kupang. Seusai menerima pernyataan sikap Masa Aksi, beliau berjanji akan menjadwalkan audiensi Solidaritas untuk Korban DBD Sumba Timur dengan Dewan Perwakilan Daerah NTT. 

Dalam aksi hari ini, masa aksi Solidaritas untuk Korban DBD, menyatakan "menuntut komitment pemerintah provinsi NTT, segera membetuk tim khusus penanganan dan pencegahan kasus DBD di Sumba Timur. Kami memberi waktu 7*24 jam untuk membentuk tim khusus. Bila melewati batas waktu yang ditentukan, kami akan datang lagi dengan masa lebih besar," tegas Nong Emanuel, Koordinator Lapangan Masa Aksi Solidaritas untuk Korban DBD Dumba Timur

Dalam aksinya ada 7 pernyataan sikap dari Solidaritas untuk Korban Deman Berdarah Dengue (DBD) di Sumba Timur kepada pemerintah dan DPRD prov. NTT, yakni: Pemerintah daerah dan DPRD harus memperbaiki tata kelola kota dan sanitasi di Sumba Timur, Meminta DPRD Kabupaten Sumba Timur untuk serius mengawasi tindakan pencegahan dan penanganan DBD dari sisi anggaran dan regulasi, Memperbaiki dan membenahi tata kelola lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai UU/32/2009,  Pengelolaan sampah harus berbasis pada UU 18/2008, Membentuk tim khusus dan relawan untuk mencegah dan menangani DBD, Menyediakan posko-posko dan obat-obatan di setiap kecamtan untuk meminimalisir jarak dan keterlambatan akses kesehatan warga yang terkena wabah DBD dan Meminta Gubernur NTT turun tangan menyelesaikan persoalan DBD di Kabupaten Sumba Timur.