Ambang batas sebesar 4 persen yang ditetapkan DPR bersama Pemerintah, satu persatu telah membawa korban. Di Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2024 ini, PPP menjadi korban dari kesepakatan yang mereka setujui sendiri. Dengan perolehan suara sebesar 5.878.777 atau 3,873 persen, partai berlambang Kabah itu tidak lolos ke parlemen meski selisih dengan ambang batas sangat tipis. Mulai Periode 2024-2029 hingga entah kapan lagi, MPR/DPR tanpa PPP.
Dalam pileg-pileg sebelumnya dan saat ini, banyak partai yang tidak lolos karena ketentuan ambang batas namun ketika PPP mengalami hal yang sama, banyak orang membincangkan mengapa partai yang terlahir di awal Orde Baru itu gagal merebut hati umat Islam.
Sebagai himpunan partai yang berhaluan agama Islam, PPP menyatakan diri sebagai rumah besar umat Islam. Pada masa kekuasaan Presiden Suharto, kiprah partai ini terbilang sangat aspiratif terhadap berbagai kepentingan umat Islam. Kedekatan antara partai dan umat bisa dikatakan sangat dekat sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan.
Sebagai partai yang hidup di masa yang penuh keotoriteran Orde Baru, dinamika kerap terjadi di tubuh PPP. Meski demikian kesolidan pengurus dan kader di berbagai daerah tetap terjaga. Di daerah banyak, kiai kharismatik menjadi komandan dan vote getter untuk partai ini.
Dalam perjalanan waktu, kekuatan PPP mulai terancam saat pemerintahan transisi Presiden BJ Habibie memberikan kebebasan kepada rakyat dan elemen masyarakat mendirikan partai. Dari sinilah elemen-elemen inti penyusun PPP mulai keluar. Unsur-unsur partai yang berfusi pada awal Orde Baru yang membentuk PPP, memilih membuat partai sendiri, seperti NU memilih membentuk PKB.
Walau mulai banyak ditinggal oleh elemen fusi partai namun PPP dalam Pemilu 1999 masih menunjukan kekuatannya. Ia mampu meraih suara sebanyak 12,55 persen dan bila dikonversi menjadi kursi, dirinya mendapat 58 kursi. Ia masuk dalam rangking keempat dari 48 partai yang ikut berkontestasi.
Tidak hanya itu prestasi PPP di tengah semakin menjamurnya partai berhaluan Islam, Dalam periode pemerintahan 1999-2004, Ketua Umum PPP Periode 1998-2007, Hamzah Haz, menjadi Wakil Presiden. Hamzah Haz menjadi Wakil Presiden karena terjadi pergantian kekuasaan dari Presiden Abdurrahman Wahid ke Presiden Megawati. Pria asal Kalimantan Barat itu mendampingi Megawati hingga akhir periode 2004.
Berkat kepemimpinan yang kharismatik dari Hamzah Haz yang mampu meredam berbagai konflik internal partai, keberadaan PPP masih menunjukan kekuatannya dalam Pemilu 2004. Meski raihan suaranya turun menjadi 10,55 persen namun bila dikonversikan ke dalam kursi, jumlah kursi yang diraih tetap bertahan seperti pada Pileg 1999, yakni 58 kursi.
Meski pada Pileg 2009 sudah diterapkan ambang batas sebesar 2,5 persen syarat itu bukan masalah bagi PPP. Ia tetap mampu lolos. Meski lolos namun di pileg tahun itu, kekuatan yang dimiliki mulai mengalami gelaja penurunan bila dibanding Pileg 1999 dan 2004.
Pada Pileg 2014 dan 2019 suara yang diraih relatif stabil dan mampu lolos dari ambang yang terus meningkat. Pada Pileg 2019, suara yang diraih benar-benar drop. Meski lolos ambang batas 4 persen pada Pileg 2019 namun, PPP merupakan partai paling buncit, paling sedikit meraih kursi di parlemen. Suara yang diraih 4,52 persen dan bila dikonversi ke dalam kursi hanya 19 kursi.
Sebagai partai yang bersejarah dan mewarnai perpolitikan di tanah air, mengapa PPP yang pada masa-masa lalu menjadi benteng umat Islam dalam memperjuangkan aspirasinya, mengalami kondisi yang mengenaskan, tidak lolos ambang batas, dan bisa menjadi mati permanen seperti partai-partai pada masa Orde Lama padahal memiliki catatan yang ditorehkan sangat luar biasa.
