Efektifnya menggunakan foto Presiden untuk mendulang suara inilah yang membuat klaim sepihak atau pengkaplingan Presiden. Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia, sebagai Presiden tentu Soekarno adalah milik seluruh bangsa namun dalam soal ‘kepemilikan,’ PDIP yang paling merasa berhak. Pun demikian bila nanti ada partai politik yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono, pastinya Partai Demokrat yang paling merasa memiliki.
Bila demikian perlu disepakati atau tidak dalam soal penggunaan foto Presiden dalam kampanye. Bila memang sudah disepakati dilarang maka semua wajib mematuhi aturan itu. Bila belum ada yang mengatur maka siapa saja sah menggunakan selama untuk kegiatan yang positif. Masalahnya bila sudah ada aturan namun partai politik secara bersama-sama melanggarnya. Pelanggaran secara bersama inilah yang kerap terjadi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H