Jika Pak Prabowo benar-benar ingin menuntaskan masalah korupsi di kementerian, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil:
Menerapkan Transparansi Anggaran: Semua alokasi dana harus dipublikasikan secara rinci dan mudah diakses oleh masyarakat.
Digitalisasi Sistem Pemerintahan: Penggunaan teknologi untuk mengawasi pengadaan barang, distribusi bantuan, dan tender proyek harus menjadi prioritas.
Memperkuat Pengawasan Internal: Setiap kementerian wajib memiliki tim pengawas independen yang bekerja sama dengan KPK dan BPK.
Penempatan Pejabat Berdasarkan Kompetensi: Jabatan strategis harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi, bukan sekadar loyalitas politik.
Penutup
Korupsi di tubuh kementerian adalah ancaman serius yang bisa menghancurkan kredibilitas pemerintahan. Dengan fokus pada transparansi, pengawasan, dan integritas, Pak Prabowo dapat membawa perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat menaruh harapan besar pada pemimpin yang mampu menegakkan keadilan dan memberantas praktik-praktik kotor yang selama ini merugikan negara.
Jika korupsi di kementerian-kementerian rawan ini berhasil diberantas, maka Indonesia tidak hanya akan tumbuh secara ekonomi, tetapi juga secara moral sebagai bangsa yang bermartabat.
#SalamLiterasi
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
