Kementerian Pertanian juga masuk daftar kementerian rawan korupsi, terutama dalam program bantuan subsidi pupuk dan impor komoditas pangan. Pada tahun 2022, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada dugaan penyimpangan dalam subsidi pupuk yang merugikan negara hingga Rp1,2 triliun.
Selain itu, impor pangan juga menjadi ladang subur korupsi. Modusnya biasanya berupa penentuan kuota impor yang diatur untuk menguntungkan pihak tertentu, seperti yang terjadi dalam kasus suap impor bawang putih pada 2019. Jika sektor pertanian yang vital bagi ketahanan pangan Indonesia ini terus diwarnai praktik kotor, dampaknya tidak hanya pada kerugian negara, tetapi juga pada kesejahteraan petani.
4. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Kementerian Perhubungan mengelola anggaran besar untuk pembangunan dan pengelolaan transportasi, seperti bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api. Sayangnya, besarnya proyek infrastruktur ini sering membuka peluang penyimpangan.
Pada tahun 2020, eks Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Amran Hi Mustary, dijatuhi hukuman atas kasus korupsi proyek kereta api di Kalimantan Timur. Ia terbukti menerima suap sebesar Rp20 miliar dari beberapa rekanan proyek. Kasus ini hanya satu dari banyaknya kasus korupsi di sektor transportasi, yang menunjukkan lemahnya pengawasan internal kementerian.
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Meski fokusnya pada pendidikan dan riset, Kemendikbudristek juga rawan terjerat kasus korupsi, terutama dalam pengadaan barang seperti buku pelajaran, alat peraga, dan pembangunan sekolah. Pada 2021, ICW melaporkan dugaan penyimpangan dalam dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di beberapa daerah.
Selain itu, pengelolaan dana beasiswa, seperti LPDP dan KIP Kuliah, juga memiliki potensi kecurangan jika tidak diawasi dengan ketat. Dengan pendidikan sebagai pilar masa depan bangsa, Pak Prabowo harus memastikan kementerian ini bebas dari praktik korupsi yang mencoreng dunia pendidikan.
Faktor-Faktor Penyebab Korupsi di Kementerian
Ada beberapa faktor utama yang membuat kementerian-kementerian ini rentan terhadap korupsi:
Besarnya Anggaran: Semakin besar alokasi anggaran, semakin besar pula potensi penyalahgunaan dana.
Kurangnya Pengawasan: Banyak proyek besar yang tidak diawasi secara ketat, baik oleh internal kementerian maupun lembaga eksternal.
Budaya Patronase: Penempatan pejabat yang lebih mengutamakan loyalitas politik dibandingkan kompetensi membuka peluang penyalahgunaan jabatan.
Sistem yang Tidak Transparan: Minimnya digitalisasi dan keterbukaan data memperbesar celah untuk korupsi.
Apa yang Harus Dilakukan Pak Prabowo?
